Author name: admin

Artikel/Opini

“Masyarakat Sipil dan Harapan Baru bagi Demokrasi yang Terluka”

Sejak Reformasi 1998, masyarakat sipil memainkan peran sentral dalam menegakkan hak asasi manusia (HAM) dan demokrasi di Indonesia. Reformasi membuka ruang partisipasi bagi aktor non-negara seperti LSM, organisasi keagamaan, media independen, hingga komunitas akar rumput untuk mengawasi dan menekan negara agar lebih akuntabel terhadap pelanggaran HAM dan kebijakan diskriminatif (Aspinall & Mietzner, 2020).

Artikel/Opini

BAHASA OSING DI TENGAH ARUS GLOBALISASI: BERTAHAN ATAU MENGHILANG?

“Menjunjung bahasa persatuan, Bahasa Indonesia.”
Kalimat dari Sumpah Pemuda ini menegaskan bahwa bahasa memiliki peran penting dalam menyatukan bangsa yang beragam. Indonesia terdiri dari banyak suku bangsa yang masing-masing memiliki bahasa daerah. Keberagaman bahasa daerah ini adalah bagian dari kebudayaan yang perlu dijaga.

Artikel/Opini

Simbol yang Dilarang, Suara yang Dibungkam: One Piece Flag Protest dan Batas Kebebasan Ekspresi di Indonesia

Di berbagai negara, simbol dari dunia fiksi dapat berfungsi sebagai sarana komunikasi sosial dan politik yang kuat. Di Nepal, bendera One Piece dikibarkan oleh masyarakat yang menuntut transparansi pemerintahan serta pemberantasan korupsi yang merugikan publik. Sementara di Prancis, simbol bajak laut tersebut muncul di tengah demonstrasi menentang kebijakan ekonomi yang dianggap belum berpihak pada kelompok masyarakat berpenghasilan rendah. Kedua peristiwa ini memperlihatkan bahwa budaya populer telah melampaui fungsinya sebagai hiburan semata yang kini justru menjadi bahasa moral dan solidaritas dalam menyuarakan keadilan.

Artikel/Opini

Oriental Circus Indonesia: Hak yang Tertinggal di Panggung Hiburan

Cerita tentang dugaan pelanggaran hak asasi manusia di Sirkus OCI Taman Safari Bogor terasa seperti membuka lembaran lama yang disembunyikan di balik tirai pertunjukan. Pada akhir 1990-an, anak-anak dibawa masuk ke dunia sirkus tanpa pernah mengetahui asal-usul mereka, tanpa pendidikan layak, dan tanpa kesempatan untuk tumbuh sesuai martabatnya sebagai warga negara. Padahal, Pembukaan UUD 1945 menegaskan tujuan negara “mencerdaskan kehidupan bangsa.”

Scroll to Top