Subsidi BBM merupakan instrumen kebijakan yang telah diterapkan selama puluhan tahun, dari era Soeharto hingga kini. Akan tetapi dalam praktiknya, kebijakan terkait subsidi bahan bakar minyak (BBM) sering menjadi perdebatan dan masalah. Meskipun tujuannya untuk menjaga supaya harga BBM terjangkau bagi masyarakat umum, subsidi justru menimbulkan beban keuangan yang signifikan bagi negara. Anggaran subsidi BBM yang meningkat secara signifikan mempersulit APBN, dan pemberiannya tidak tepat sasaran.
Lonjakan angka subsidi BBM bahkan mencapai Rp. 218 Triliun (naik dibandingkan tahun 2023 & 2024) untuk keperluan LPG 3 Kg, listrik, pupuk, dan BBM yang volume penggunaannya naik 3,5% di tahun 2025. Bahkan Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia akan memimpin proyek konversi subsidi BBM menjadi BLT (Bantuan Langsung Tunai) yang dianggap mengurangi kecacatan dari subsidi BBM yang tidak tepat sasaran. Akan tetapi, apakah subsidi BBM yang terus meningkat dan terobosan baru mengenai konversi menjadi BLT ini merupakan tindakan yang tepat?
Pemerintah yang ‘Memaksakan Diri’
Dalam tiga tahun terakhir, konsumsi BBM terus melambung tinggi seiring dengan lonjakan kebutuhan masyarakat yang salah satu faktornya dipengaruhi oleh kenaikan kepemilikan kendaraan bermotor. Pada tahun 2024 konsumsi BBM pertalite saja mencapai 29,7 Juta KL dengan kondisi jumlah kendaraan bermotor pribadi sebanyak 164 juta unit. Sedangkan tahun 2025 naik menjadi 172.645.905 unit. Hal ini mengindikasikan kebutuhan subsidi yang meningkat pula. Sehingga pemerintah di sini terlalu memaksakan diri, karena terus menerus merespon lonjakan kepemilikan kendaraan pribadi dengan subsidi BBM yang mencekik APBN.
Retaknya Tata Kelola Energi
Kasus korupsi yang sempat ramai menyebabkan kerugian negara sebesar ratusan triliun, menunjukkan kelemahan tata kelola dan akuntabilitas perusahaan. Pengadaan bermasalah, pencampuran bahan bakar oplosan, dan manipulasi data merupakan contoh dari praktik korupsi yang telah berlangsung selama bertahun-tahun. Kondisi ini memperburuk keadaan keuangan PT Pertamina, sehingga membuat perusahaan mengalami kerugian yang tak terbendung meskipun subsidi terus diberikan. Hal ini turut mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap PT Pertamina. Selama lima tahun terakhir, praktik korupsi telah menyebabkan kerugian negara lebih dari Rp.193 triliun yang mengakibatkan peningkatan biaya produksi dan pemborosan anggaran.
Dilema Sinkronisasi Pendataan dan Potensi Negatif dalam Program BLT
Cara yang ditempuh dari pemerintah untuk mendukung program BLT adalah dengan mengandalkan sinergitas data yang diambil dari DTKS sebagai petunjuk untuk memberikan bantuan kepada masyarakat yang tepat sasaran. Akan tetapi, implementasi di lapangan sering kali tidak sesuai ekspektasi dan memunculkan jejak kelemahan yang pelik. Kasus di Sleman misalnya memperlihatkan penerima bantuan yang sudah meninggal masih tercatat dalam BLT, dan warga yang tercoret hanya perlu daftar kembali ke dinas sosial tanpa. Hal ini dapat menimbulkan kekhawatiran akan akurasi darta pemerintah dan memperluas penyimpangan. Ketika subsidi BBM dialihkan dengan bantuan tunai, maka harga BBM akan menjulang tinggi. Kenaikan ini akan mempengaruhi harga kebutuhan pokok. Akibatnya BLT tak menyelesaikan permasalahan justru menghasilkan polemik baru di lingkungan masyarakat.
Wujudkan mekanisme Automatic Stabilizer Fiskal
Sistem stabilisasi otomatis yang harus diterapkan adalah mekanisme fiskal otomatis yang mengubah jumlah subsidi sesuai dengan harga minyak dan nilai tukar di seluruh dunia. Dengan skema ini, pemerintah tidak perlu berinteraksi secara terus-menerus dengan politik saat memberikan subsidi. Kebijakan energi menjadi lebih konsisten, dapat diukur, dan lebih tahan terhadap perubahan ekonomi di seluruh dunia.
Bongkar akar masalah : Audit Forensic dan Reformasi Pertamina
Bukan hanya jumlah subsidi yang menjadi masalah utama, tetapi kelemahan dalam sistem manajemen Pertamina. Beberapa kasus dugaan korupsi, penyimpangan impor minyak, dan manipulasi kualitas BBM menunjukkan bahwa transparansi Perusahaan energi ini masih kurang. Seluruh rantai bisnis pertamina mulai dari impor, pengolahan, hingga distribusi itu harus diaudit secara independen oleh pemerintah.
Terobosan Voucher BBM
Paradigma subsidi harus diubah yang mengacu pada manusia, bukan pada barang. Bank dunia menyatakan bahwa voucher energi dapat menekan kebocoran anggaran hingga 30%. Keadilan sosial akan dijamin melalui langkah ini, yang akan meningkatkan efisiensi fiskal.
Arahkan Reformasi Menuju Transisi Energi Berkeadilan
Semua yang yang dihemat dari reformasi subsidi BBM harus digunakan untuk mendukung masa depan energi bersih. Untuk mempercepat investasi dalam energi terbarukan seperti Listrik, biofuel, dan tenaga surya, subsidi yang selama ini tersedot ke bahan bakar fosil dapat dialihkan. Selama tata kelola energi masih rapuh, konsumsi yang tak dapat dikendalikan, dan celah praktik penyalahgunaan masih tinggi, Indonesia semakin berputar-putar oleh kebijakan lama yang kurang optimal dan merugikan masyarakat. Oleh karena itu, kebijakan investasi energi melalui pengelolaan sumber daya hasil bumi harus mengacu pada konsep geopolitk dan geostrategi Indonesia yaitu Wawasan Nusantara maupun Ketahanan Nasional. Maka kebijakan politik mengenai pengelolaan sumber daya dan energi diharuskan mengarah pada kesejahteraan nasional serta mengedepankan strategi pengelolaan yang mampu memperkuat hubungan negara, warga negara dan lingkungan alamnya untuk keberlangsungan bangsa Indonesia.
Daftar Pustaka
Admojo, M. Y., Ramadhandy, H. K., Afifuddin, M., Kusumaningtias, R., & Kusumaningsih, A. (2025). Implementasi Good Corporate Governance dalam Menanggapi Tindak Korupsi Study Kasus PT Pertamina. INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research, 970-980.
Ayuningrum, R. (2025, September 22). detikfinance. Diambil kembali dari Subsidi BBM-Listrik Bengkak Jadi Rp 218 T: https://finance.detik.com/energi/d-8124674/subsidi-bbm-listrik-bengkak-jadi-rp-2 18-t
BBC. (2022, September 5). BBC.com. Diambil kembali dari BLT BBM: Karut marut data penerima bansos, orang yang sudah meninggal masih tercantum sebagai penerima bansos: https://www.bbc.com/indonesia/articles/c031zll2zn7o
CSIS Indonesia. (2024). Reformasi Subsidi Energi dan Ketahanan Fiskal Nasional. Jakarta: Center for Strategic and International Studies.
CNBC Indonesia. (2025, Januari 03). Konsumsi BBM Pertalite Tahun 2024 Capai 29,7 Juta KL. Retrieved from CNBC Indonesia: https://www.cnbcindonesia.com/news/20250103114646-4-600512/konsumsi-bbm-pertalite-pertamina-tahun-2024-capai-297-juta-kl#:~:text=KonsumsiBBMPertalitePertaminaTahun2024Capai297JutaKL,-pgrCNBCIndonesia&text=Jakarta%
Kemenkeu RI. (2025, Januari 20). Kementerian Keuangan Direktorat Jenderal Anggaran. Diambil kembali dari Masyarakat Pun Menikmati APBN: Belanja Subsidi Energi Tahun 2024 Capai Rp 169,5 Triliun: https://anggaran.kemenkeu.go.id/in/post/masyarakat-pun-menikmati-apbn:-belanja-subsidi-energi-tahun-2024-capai-rp169,5-triliun
Reuters. (2025). Indonesia Names Nine More Suspects in Pertamina Graft Probe. Sa’diyah, S. S., Saepudin, E. A., Cahya, R., Rositas, S. L., & Ayun, N. Q. (2025). Kebijakan Subsidi BBM. Ekopedia: Jurnal Ilmiah Ekonomi, 286-293.
Rahmawati, A. (2021). Pengaruh Jumlah Penduduk, Jumlah Kendaraan Bermotor, PDRB Per Kapita dan Kebijakan Fiskal Terhadap Konsumsi Energi Minyak di Indonesia. Jurnal Pembangunan dan Pemerataan (JPP), 10(1), 1-28.
Tempo. (2024, November 4). Tempo.co. Diambil kembali dari Subsidi BBM Akan Diubah Jadi BLT? Ini Kata Menteri Bahlil: https://www.tempo.co/arsip/subsidi-bbm-akan-diubah-jadi-blt-ini-kata-menteri-ba hlil-1163827
World Bank. (2023). IBalancing Fiscal Sustainability and Social Protectiom. Indonesia’s Fuel Subsidy Reform.
Muhammad Hafidh Abdullah, Meiasa Aqila Andini, Ainun Katherina Arifah Ramadhini (Universitas Brawijaya)
