Muflih Husein Ahmad (Universitas Negeri Malang)
Dalam penulisan sejarah Jawa Kuno, perempuan kerap lebih mudah dikenali melalui tokoh-tokoh dari lingkungan kerajaan, seperti ratu, permaisuri, dan putri. Akibatnya, peran perempuan di luar istana terkadang kurang mendapat perhatian. Padahal, Prasasti Jurungan yang bertarikh 798 Śaka atau 876 Masehi mencatat sejumlah perempuan dalam kelompok pejabat desa: dua orang pada kelompok hulu air dan empat orang pada kelompok tuha wanua (Poesponegoro & Notosusanto, 2019, hlm. 253). Prasasti tersebut berasal dari masa Mataram Kuna, ketika Rakai Kayuwangi memerintah (Wibowo, 2023).
Catatan itu penting karena memperlihatkan bahwa perempuan tidak hanya hadir dalam lingkungan istana, tetapi juga tercantum dalam susunan pemerintahan di tingkat wanua atau desa. Dalam kajian pemerintahan Jawa Kuna, hulu air berkaitan dengan urusan pengairan, sedangkan tuha wanua merupakan jabatan yang berhubungan dengan kepemimpinan atau pengaturan kehidupan desa. Meski demikian, istilah dan tugas sejumlah jabatan desa tidak selalu dapat dipastikan secara rinci karena keterangan prasasti masih terbatas (Poesponegoro & Notosusanto, 2019; Nastiti, 2009).
Keberadaan perempuan dalam dua kelompok jabatan tersebut memperluas pemahaman mengenai pembagian peran masyarakat Mataram Kuna. Kelompok hulu air berkaitan dengan pengelolaan pengairan yang penting bagi kehidupan agraris, sementara tuha wanua berada dalam struktur pengaturan masyarakat desa. Penjelasan mengenai fungsi hulu air sebagai pejabat yang mengurusi pengairan juga ditemukan dalam kajian tentang tinggalan masa Jawa Kuna (Setyawan, 2022). Dengan demikian, pencatatan perempuan pada kelompok-kelompok itu menunjukkan bahwa mereka tercantum dalam jabatan yang berkaitan dengan urusan publik, bukan semata-mata disebut sebagai anggota keluarga pejabat laki-laki.
Jumlah pejabat perempuan yang tercatat memberikan petunjuk konkret, tetapi perlu dibaca secara cermat. Dalam kelompok hulu air, dua dari sepuluh pejabat yang disebut merupakan perempuan. Sementara itu, dalam kelompok tuha wanua, empat dari enam pejabat yang tercatat adalah perempuan (Poesponegoro & Notosusanto, 2019, hlm. 253). Angka tersebut memperlihatkan bahwa kehadiran perempuan cukup menonjol, khususnya dalam kelompok tuha wanua. Namun, jumlah itu hanya menggambarkan susunan pejabat di Desa Jurungan sebagaimana tercatat dalam satu prasasti. Data tersebut tidak dapat langsung dianggap mewakili seluruh desa pada masa Mataram Kuna.
Pembacaan ini sejalan dengan kajian Titi Surti Nastiti yang menempatkan perempuan Jawa Kuna dalam berbagai bidang kehidupan, termasuk ranah sosial dan politik. Berdasarkan data tekstual dan artefaktual, Nastiti menunjukkan bahwa perempuan dapat beraktivitas di ranah domestik sekaligus publik, meskipun kedudukan dan peran mereka tidak selalu seragam dalam setiap konteks (Nastiti, 2009, 2016). Kajian mengenai kuasa perempuan dalam sejarah Indonesia Kuna juga mengingatkan bahwa keterlibatan perempuan dalam kehidupan politik perlu ditelusuri melalui bukti sejarah yang beragam, bukan hanya melalui tokoh penguasa perempuan (Kuasa Perempuan dalam Sejarah Indonesia Kuna, 2017).
Walaupun demikian, prasasti Jurungan tidak menjelaskan secara lengkap bagaimana jabatan tersebut diperoleh, bagaimana tugas sehari-hari dijalankan, atau apakah kewenangan perempuan sama dengan kewenangan laki-laki. Prasasti juga tidak memberikan keterangan memadai mengenai latar keluarga, pengalaman, maupun pandangan pribadi para perempuan yang namanya tercatat. Karena itu, kita perlu membedakan antara informasi yang secara langsung tertulis dalam prasasti dan penafsiran yang lebih luas mengenai kedudukan perempuan dalam masyarakat.
Sebagai sumber sezaman, prasasti memiliki nilai penting untuk merekonstruksi kehidupan politik, sosial, dan ekonomi masa lalu. Namun, prasasti umumnya merekam hal-hal yang dianggap penting dalam kepentingan resmi, sehingga tidak selalu menggambarkan seluruh pengalaman masyarakat. Edisi digital Prasasti Jurungan memungkinkan pembaca meninjau kembali sumber primer tersebut, tetapi penafsirannya tetap perlu dibandingkan dengan kajian epigrafi dan sejarah sosial yang relevan (Griffiths & Gomes, 2026; Nastiti, 2009). Oleh sebab itu, daftar pejabat dalam prasasti sebaiknya dipahami sebagai petunjuk yang kuat tentang keberadaan perempuan dalam struktur desa, bukan sebagai gambaran lengkap mengenai seluruh relasi gender pada masa itu.
Prasasti Jurungan memperlihatkan bahwa pada masa Mataram Kuna, setidaknya di satu desa dan dalam konteks tahun 876 Masehi, perempuan tercatat sebagai bagian dari kelompok pejabat pemerintahan desa. Dua perempuan tercantum dalam kelompok hulu air dan empat lainnya dalam kelompok tuha wanua. Temuan ini mengajak kita memperluas perhatian dari tokoh perempuan di lingkungan kerajaan menuju perempuan yang hadir dalam tata kelola masyarakat setempat. Pada saat yang sama, keterbatasan informasi dalam prasasti mengharuskan kesimpulan dibuat secara proporsional: bukti Jurungan menegaskan adanya keterlibatan perempuan dalam jabatan desa, tetapi belum cukup untuk menyatakan bahwa kesempatan dan kewenangan yang sama berlaku bagi semua perempuan atau di seluruh wilayah Jawa Kuna.
Daftar Pustaka
Griffiths, A., & Gomes, M. (2026). The Polengan plates: Jurungan charter (798 Śaka) [Edisi digital prasasti]. DHARMA Digital Corpus of Southeast Asian Inscriptions. https://dharmalekha.info/texts/INSIDENKJurungan
Saraswati, U. (2016). Kuasa perempuan dalam sejarah Indonesia Kuna. Sejarah dan Budaya: Jurnal Sejarah, Budaya, dan Pengajarannya, 10(1), 105–113. https://doi.org/10.17977/um020v10i12016p105
Nastiti, T. S. (2009). Kedudukan dan peranan perempuan dalam masyarakat Jawa Kuna (abad VIII–XV Masehi) [Disertasi, Universitas Indonesia]. Perpustakaan Universitas Indonesia.
Nastiti, T. S. (2016). Perempuan Jawa: Kedudukan dan peranannya dalam masyarakat abad VIII–XV. Dunia Pustaka Jaya.
Poesponegoro, M. D., & Notosusanto, N. (Eds.). (2019). Sejarah Nasional Indonesia II: Zaman Kuno (Edisi pemutakhiran, cetakan ke-7). Balai Pustaka.
Setyawan, H. (2022). Identifikasi dan pemanfaatan tanaman masa Jawa Kuna: Studi kasus relief Ramayana dan Kresnayana Candi Prambanan. Naditira Widya, 16(1), 1–22.
Wibowo, B. A. (2023). Agama Buddha di Situs Gumuk Klinting Banyuwangi abad ke-9–11 Masehi. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Banyuwangi.




