Pembangunan di Bali dalam beberapa tahun terakhir kerap dihubungkan dengan citra kemajuan dan peningkatan kebutuhan energi. Namun, di balik narasi besar tersebut, terdapat kisah lain yang jarang ditampilkan: kisah masyarakat pesisir Celukan Bawang yang harus membayar harga mahal atas berdirinya PLTU berbahan bakar batu bara. Celukan Bawang, sebuah desa di Kabupaten Buleleng yang sebelumnya dikenal sebagai kampung nelayan yang tenang, kini berubah menjadi kawasan penuh limbah industri, polusi udara, dan ketidakpastian kehidupan. Melalui laporan berbagai media, kajian akademik, serta advokasi dari organisasi lingkungan seperti Greenpeace Indonesia, tampak jelas bahwa PLTU Celukan Bawang tidak hanya membawa listrik ke Bali, tetapi juga membawa dampak sosial dan ekologis yang melemahkan fondasi kehidupan warga setempat.

Sebelum PLTU beroperasi, sebagian besar masyarakat hidup dari laut dan kebun kelapa. Para nelayan bisa pulang dengan hasil tangkapan yang melimpah; ratusan ember ikan adalah hal yang biasa ditemukan dalam satu kali melaut. Petani kelapa juga menggantungkan hidup pada panen yang stabil setiap musimnya. Namun, sejak pembangkit mulai berjalan pada tahun 2015, keadaan itu berubah drastis. Nelayan mulai mengeluhkan turunnya hasil tangkapan secara signifikan, bahkan ada yang mengatakan bahwa mereka hampir pulang dengan hasil kosong. Suhu air laut yang meningkat akibat pembuangan limbah panas, kerusakan ekosistem terumbu karang, serta polusi yang mengganggu habitat ikan membuat nelayan semakin sulit mempertahankan mata pencaharian mereka. Tidak hanya itu, petani juga mengalami kemerosotan produksi kelapa secara tajam. Banyak bunga kelapa yang mati sebelum menjadi buah, dan panen dapat turun hingga lebih dari setengah dari jumlah normal. Warga meyakini bahwa debu dan residu pembakaran batu bara yang terbawa angin menjadi penyebab utama rusaknya tanaman yang selama ini menjadi sumber ekonomi keluarga.

Selain kerugian ekonomi, dampak kesehatan juga menjadi momok yang sulit diabaikan. PLTU berbahan bakar batu bara menghasilkan berbagai polutan berbahaya seperti PM2.5, nitrogen dioksida, serta sulfur dioksida—zat yang telah lama diketahui dapat memicu gangguan pernapasan, penyakit jantung, hingga kanker dalam jangka panjang. Warga Celukan Bawang mengaku bahwa sejak PLTU beroperasi, mereka semakin sering mengalami batuk berkepanjangan, sesak napas, sakit kepala, dan penyakit lain yang sebelumnya jarang muncul. Anak-anak menjadi kelompok yang paling rentan; banyak orang tua mengeluhkan anak mereka mudah terkena demam atau flu yang tak kunjung sembuh. Sayangnya, hingga kini tidak ada sistem pemantauan kesehatan warga yang memadai, dan keluhan itu sering dianggap sebagai bagian dari risiko hidup di sekitar kawasan industri. Padahal, mereka tidak pernah benar-benar diberi pilihan untuk menolak hadirnya industri tersebut.

Masalah lain muncul dari limbah sisa pembakaran dan pembuangan abu batu bara yang menurut warga kerap tidak dikelola dengan benar. Banyak yang melaporkan bahwa air laut di sekitar dermaga PLTU berubah warna, berbau aneh, dan berbusa. Beberapa kali ditemukan kematian biota laut dalam jumlah besar, termasuk ikan kecil yang mengapung di permukaan. Kejadian semacam ini meresahkan warga karena mereka bergantung pada laut bukan hanya sebagai sumber pendapatan, tetapi juga sebagai ruang hidup yang secara turun-temurun dijaga. Di darat, abu yang terbawa angin menempel di rumah-rumah, tanaman, dan pakaian warga yang dijemur. Ketika musim kemarau datang, debu tersebut bahkan terlihat jelas menumpuk di daun-daun dan permukaan tanah, menyiratkan bahwa polusi telah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari.
Sementara itu, rencana ekspansi PLTU Celukan Bawang yang sempat digulirkan pemerintah semakin memperkeruh suasana. Warga yang merasa tidak dilibatkan dalam proses penyusunan AMDAL mengajukan keberatan, dibantu oleh Greenpeace dan organisasi hukum lokal. Mereka menilai bahwa proses tersebut cacat prosedur dan tidak mempertimbangkan dampak nyata yang telah dirasakan warga sejak unit pertama beroperasi. Gugatan demi gugatan diajukan, aksi protes dilakukan, namun suara warga kerap kalah oleh narasi “kebutuhan energi nasional” yang terus diulang oleh pemerintah dan pihak pengembang. Di sisi lain, pemerintah daerah menyatakan bahwa PLTU masih memenuhi baku mutu lingkungan dan keberadaannya dianggap penting untuk pertumbuhan ekonomi Bali. Pernyataan ini tentu bertolak belakang dengan kenyataan yang dialami oleh masyarakat pesisir yang setiap hari harus berhadapan dengan polusi udara, debu, dan kerusakan lingkungan yang semakin parah.

Fenomena ini menunjukkan bahwa Bali, yang dikenal dunia sebagai pulau pariwisata dan pusat harmoni budaya, menyimpan ketimpangan ekologis dan sosial yang tidak terlihat dari brosur promosi wisata. Ketika bagian selatan Bali tumbuh pesat dengan hotel mewah dan bandara internasional, bagian utara harus menanggung beban pembangunan industri yang tidak memberi manfaat langsung pada masyarakat lokal. Nelayan kehilangan lautnya, petani kehilangan kebunnya, anak-anak menghirup udara yang tercemar, dan ekonomi masyarakat justru semakin rentan. Pertanyaan yang muncul adalah: untuk siapa sebenarnya pembangunan PLTU ini ditujukan?

Dalam konteks transisi energi global, penggunaan batu bara sudah semakin ditinggalkan. Banyak negara beralih ke energi terbarukan karena lebih bersih, lebih aman, dan lebih berkelanjutan. Indonesia pun sebenarnya memiliki potensi energi terbarukan yang besar, terutama di Bali yang memiliki sinar matahari sepanjang tahun, angin yang stabil, dan potensi panas bumi. Maka, menambah atau mempertahankan PLTU batu bara justru menjadi langkah mundur. Celukan Bawang seharusnya menjadi momentum untuk mengevaluasi ulang arah pembangunan energi di Indonesia, terutama terkait keadilan bagi masyarakat lokal.

Masyarakat Celukan Bawang tidak menolak pembangunan. Mereka hanya menuntut agar pembangunan tidak merampas kesehatan, penghidupan, dan lingkungan tempat mereka hidup. Mereka meminta agar suara mereka didengar dan hak mereka dihormati. Kisah-kisah mereka, yang kini juga divisualisasikan dalam karikatur, menjadi pengingat bahwa di balik asap cerobong dan laporan investasi, ada manusia yang kehilangan masa depan. Karena itu, keberadaan PLTU Celukan Bawang sudah seharusnya menjadi seruan keras bagi pemerintah, industri, dan masyarakat luas untuk mempertanyakan kembali arah pembangunan yang mengorbankan manusia demi listrik yang bisa kita dapatkan dari sumber yang lebih bersih dan adil.

Bintang Rafa Diyasta, Fazel Mawlana, Muhammad Ayub Syahtiani, Khoirul Anwar, Muhammad Kinan Novandy

Universitas Brawijaya