Indonesia kini berada di titik krusial dalam menentukan arah politik luar negerinya. Pemerintahan baru tahun 2025 dihadapkan pada harapan besar untuk menjadikan Indonesia sebagai pemain utama di kawasan Indo-Pasifik. Kepemimpinan geopolitik tidak cukup hanya tampil di panggung diplomasi, tetapi harus menghasilkan dampak nyata bagi rakyat melalui penciptaan lapangan kerja. Selama ini, diplomasi Indonesia kerap dikemas dalam jargon kemandirian ekonomi dan kedaulatan maritim, namun keberhasilan sejati mestinya diukur dari seberapa besar kebijakan tersebut mampu menciptakan pekerjaan yang layak dan produktif bagi masyarakat. Dalam praktik global modern, kebijakan luar negeri selalu berimplikasi terhadap investasi dan perdagangan, tetapi aspek ketenagakerjaan seringkali diabaikan.
Ketika Indonesia menandatangani kerja sama di bidang infrastruktur, energi hijau, dan teknologi, pertanyaan penting muncul: apakah tenaga kerja lokal memperoleh manfaat nyata? Kenyataannya, minimnya keahlian teknis membuat banyak proyek besar masih bergantung pada tenaga kerja asing. Hal ini menandakan lemahnya strategi nasional dalam mengaitkan politik luar negeri dengan pembangunan sumber daya manusia. Data Survei Konsumen Bank Indonesia (Agustus 2025) menunjukkan bahwa Indeks Ketersediaan Lapangan Kerja (IKLK) berada di zona pesimis, yaitu 93,2 (di bawah ambang optimis 100). Peneliti Senior LSI Denny JA, Adjie Alfaraby, juga melaporkan bahwa 60,8% masyarakat Indonesia mengaku kesulitan mencari pekerjaan. Angka tersebut bukan sekadar data statistik, melainkan indikator keresahan sosial yang berpotensi mengganggu stabilitas politik nasional.
Situasi ini menunjukkan bahwa politik luar negeri tidak dapat dipisahkan dari kondisi domestik. Stabilitas politik hanya dapat tercapai apabila kebutuhan ekonomi masyarakat terpenuhi. Ketidakpuasan terhadap kondisi lapangan kerja menjadi sumber potensial bagi krisis kepercayaan terhadap pemerintah. Pertanyaannya kini, bagaimana negara dengan fondasi ekonomi yang rapuh mampu tampil sebagai pemimpin geopolitik di kancah global?
Kerapuhan ini tercermin dari kinerja industri nasional. Indeks PMI (Purchasing Managers’ Index), indikator utama aktivitas manufaktur, tercatat turun hingga 46,9 pada Juni 2025, menunjukkan kontraksi industri dan berkurangnya lapangan kerja akibat tekanan global. Media nasional bahkan memperingatkan potensi gelombang PHK massal sebagai konsekuensi melemahnya permintaan domestik. Jika tren ini dibiarkan, pengangguran akan meningkat dan kepercayaan publik terhadap kemampuan pemerintah menjaga stabilitas ekonomi akan makin menurun.
Lemahnya integrasi antara kebijakan geopolitik dan strategi pembangunan ekonomi nasional menjadi titik kritik utama. Diplomasi luar negeri yang agresif seharusnya tidak berhenti pada penandatanganan perjanjian investasi, melainkan memastikan bahwa modal asing benar-benar menciptakan nilai tambah di dalam negeri melalui transfer teknologi dan penyerapan tenaga kerja lokal.
Kondisi Kabupaten Tuban dapat dijadikan contoh konkret untuk menggambarkan persoalan tersebut. Tuban memiliki kekayaan alam melimpah, tambang semen, migas serta industri besar seperti Semen Gresik. Namun, kekayaan itu belum berbanding lurus dengan kesejahteraan masyarakat. Keuntungan besar justru mengalir ke pusat dan investor, sementara masyarakat lokal menanggung dampak lingkungan dan sosialnya. Fenomena ini menggambarkan “resource curse” atau kutukan sumber daya, di mana daerah kaya sumber daya justru miskin secara struktural karena kebijakan pembangunan yang tidak inklusif.
Meski infrastruktur dan proyek industri berkembang, sebagian besar pekerjaan yang tersedia bersifat sementara dan berupah rendah. Setelah proyek selesai, banyak pekerja lokal tidak memiliki keterampilan yang cukup untuk melanjutkan ke sektor industri lainnya. Sebagian besar masyarakat Tuban masih menggantungkan hidup pada sektor pertanian tadah hujan yang produktivitasnya rendah akibat irigasi buruk dan perubahan iklim ekstrem. Ketimpangan ini diperparah oleh rendahnya tingkat pendidikan dan literasi ekonomi, yang menyebabkan tenaga kerja lokal sulit bersaing dengan tenaga kerja dari luar daerah. Dana bagi hasil migas dan anggaran daerah pun tidak selalu digunakan secara optimal untuk membangun kapasitas ekonomi jangka panjang. Akibatnya, potensi ekonomi Tuban terserap ke luar, sementara masyarakatnya tertinggal dalam siklus ketimpangan struktural.
Kasus Tuban menunjukkan bahwa tanpa kebijakan ekonomi-politik yang inklusif dan berbasis peningkatan kapasitas manusia, kekayaan alam tidak akan otomatis menciptakan kemakmuran. Inilah refleksi nyata bagaimana geopolitik nasional kehilangan makna jika tidak berpijak pada pembangunan domestik yang adil.
Kepemimpinan global Indonesia hanya akan bermakna jika rakyatnya hidup sejahtera dengan pekerjaan yang layak dan produktif. Sebelum berbicara mengenai peran besar di dunia, pemerintah perlu membenahi fondasi dalam negeri. Dengan cara, memastikan setiap warga memiliki akses terhadap pendidikan, pelatihan, dan kesempatan kerja yang bermartabat. Barulah Indonesia pantas berdiri tegak sebagai pemimpin kawasan yang kuat secara geopolitik dan berdaulat secara ekonomi.
Pada akhirnya, Indonesia tidak akan dapat mengklaim posisi sebagai pemimpin geopolitik bila fondasi domestiknya rapuh. Ambisi diplomasi luar negeri hanya akan bermakna apabila sejalan dengan strategi pembangunan nasional yang nyata dan inklusif. Setiap investasi asing harus diterjemahkan menjadi nilai tambah melalui alih teknologi dan serapan tenaga kerja lokal. Tanpa jaminan pekerjaan layak bagi rakyat, semua pencapaian di panggung internasional akan kehilangan legitimasi, arah, dan makna sejatinya.
Bianqa Janeza Winia, Salwa Nadila, Nibras Sahraz El Wafiah, Steven Timotius Kaito Ty, Muhammad Aryadafa F.
Universitas Brawijaya
