“Klik, bagikan, dan percaya.” Slogan sederhana ini sehari-hari menampilkan sisi demokrasi baru. Di tengah gelombang informasi digital yang gesit, siapa saja bukan hanya memperoleh berita atau informasi, tetapi juga berbagi opini dan pendapat mereka untuk membentuk opini publik. Demokrasi hari ini berlangsung di bilik suara dan layar smartphone. Akan tetapi, kebebasan berekspresi dalam dunia virtual tidak semua terbebas dari ancaman. Ketika internet menjadi tempat utama untuk berbagi pendapat politik, ada dua masalah penting: bagaimana menjaga kebebasan individu sambil tetap bertanggung jawab dan bagaimana pemerintah bisa menjaga keterbukaan tanpa kehilangan kontrol yang diperlukan? Keseimbangan ini menjadi semakin rumit di tengah meningkatnya misinformasi dan polarisasi. Jadi, penting bagi masyarakat untuk tidak hanya ikut berdiskusi, tetapi juga untuk belajar tentang sumber informasi yang mereka gunakan.
Ketika Ruang Digital Ditutup Awal September 2025, kebebasan berbicara di Nepal akan menghadapi masa sulit. Pemerintah negara itu memblokir 26 situs media sosial, termasuk Facebook, X, Instagram, YouTube, dan WhatsApp, karena mereka melanggar undang-undang lokal. Demonstrasi di seluruh negeri langsung dipicu oleh kebijakan itu. Pada 8 September 2025, Euronews dan Al Jazeera melaporkan bahwa ribuan orang berunjuk rasa untuk menuntut pembatalan larangan tersebut. Pada awalnya damai, peristiwa itu berubah menjadi tragedi setelah aparat menggunakan gas air mata dan peluru tajam, membunuh setidaknya 19 orang. Dunia internasional mengecam tindakan tersebut, menggambarkannya sebagai kemunduran demokrasi di era komputer dan internet. Akhirnya, banyaknya protes dari masyarakat membuat pemerintah Nepal mencabut larangan media sosial, yang menunjukkan penolakan yang kuat terhadap pengurangan kebebasan. Kisah Nepal dipahami oleh banyak negara, termasuk Indonesia. Salah satu hak dasar dalam demokrasi adalah kebebasan digital, seperti yang dia ingatkan.
Suara Publik dan Gelombang 17+8 adalah sebuah proyek yang membahas keterbatasan ruang digital. Keterbatasan ruang digital adalah isu yang sering dibahas di Indonesia. Orang-orang, terutama kaum muda, bereaksi terhadap pernyataan terbaru dari politikus Ahmad Sahroni di media sosial. Banyak orang mengatakan bahwa politikus tersebut tidak sepenuhnya memahami bagaimana internet berfungsi sebagai tempat nyata untuk kritik. Ada juga respons publik terhadap gerakan “17+8” yang dimulai oleh aktivis masyarakat sipil dan media sosial. Menurut laporan dari IDN Times, orang-orang yang berunjuk rasa pada tanggal 20 September 2025 mengenakan pakaian berwarna hijau dan merah muda. Tanda-tanda ini menunjukkan bahwa para peserta menuntut DPR, TNI, Polri, dan Presiden untuk mendengarkan keinginan generasi muda yang menentang penyalahgunaan kekuasaan. Mereka menyatakan bahwa tidak mungkin mengabaikan suara penduduk digital. Demokrasi tidak hanya mencakup partisipasi legislatif, tetapi juga partisipasi aktif warga negara di ruang maya. Generasi saat ini tidak lagi pasif; mereka kritis, berani menyuarakan pendapat mereka, dan siap menggunakan media digital untuk mengontrol kebijakan publik, seperti yang ditunjukkan oleh gerakan 17+8 ini.
Namun, peluang besar untuk demokrasi digital datang bersamaan dengan ancaman besar. Sebagai informasi yang dikumpulkan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), lebih dari 11.000 konten hoaks politik tersebar selama masa pemilu 2024. Baru-baru ini, propaganda menggunakan hoax untuk mempengaruhi opini publik sebelum faktanya jelas. Tren ini diperkuat oleh algoritma media sosial yang menyajikan konten sesuai dengan minat pengguna. Kondisi ini menciptakan “enklave algoritmik,” atau ruang gema di mana publik hanya mendengarkan opini yang menguntungkan mereka. Konsekuensinya adalah demokrasi digital cenderung kehilangan esensinya, dan tempat orang berbicara menjadi tempat konflik. Polarisasi sosial semakin meningkat, sementara fakta dipenuhi dengan opini.
Dampak nyatanya terlihat jelas di tingkat akar rumput, terutama pada momen-momen pemilihan kepala daerah. Misalnya, dalam Pilkada di beberapa wilayah di Jawa dan Sumatera, penyebaran konten hoaks dan deepfake politik telah menciptakan ketegangan antarwarga di lingkungan Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW). Bukan hanya di dunia maya, perpecahan ini termanifestasi menjadi konflik sosial nyata, di mana persahabatan, hubungan kekerabatan, dan bahkan bisnis kecil hancur karena perbedaan dukungan politik yang ekstrem, yang dipicu oleh propaganda palsu yang disebarkan melalui grup WhatsApp atau media sosial lokal. Kasus-kasus ini menunjukkan bagaimana ruang gema digital secara perlahan telah merusak kohesi sosial masyarakat Indonesia yang majemuk.
Namun, kita harus memperhatikan tantangan sambil juga memperhatikan peluang. Demokrasi digital memiliki banyak potensi untuk meningkatkan keterbukaan dan partisipasi warga. Kelompok seperti KawalPemilu.org membuktikan bagaimana teknologi dapat membantu pemerintahan publik. Hasil pemilihan dapat dilindungi dengan data yang dapat diverifikasi dan diakses. Sebaliknya, ribuan remaja telah menarik perhatian terhadap isu keadilan sosial dengan bantuan media sosial melalui gerakan sosial seperti #ReformasiDikorupsi dan #SaveKPK. Kasus Nepal menjadi pelajaran mengenai kebebasan digital di seluruh dunia. Sebaliknya, munculnya gerakan seperti 17+8 di Indonesia menunjukkan bahwa demokrasi kita masih hidup, dan berkat dukungan generasi muda, ia bahkan lebih dinamis.
Untuk Menjaga Demokrasi di Ruang Digital, Literasi Digital harus menjadi landasan utama. Lebih dari 221 juta orang di Indonesia menggunakan internet, dan rata-rata mereka menggunakan media sosial selama tiga jam dua menit setiap hari, menurut data dari We Are Social (2025). Angka-angka ini menunjukkan bahwa orang-orang yang menggunakan internet memiliki banyak potensi, tetapi juga banyak risiko jika mereka tidak berhati-hati. Program pendidikan publik seperti CekFakta.com, yang didirikan oleh Aliansi Jurnalis Independen (AJI) dan Inisiatif Berita Google, adalah contohnya. Upaya ini harus diperluas ke dunia pendidikan, baik formal maupun informal, agar generasi muda memahami bahwa setiap “klik” memiliki konsekuensi moral dan politik.
Demokrasi di era digital saat ini tidak hanya berkaitan dengan kebebasan berekspresi, tetapi juga membutuhkan pemahaman kritis tentang volume data yang luas. Ketika demokrasi berkembang di dunia digital, orang harus menjadi pemain yang cerdas dan bukan menjadi korban algoritma. Kasus Nepal membuktikan bahwa pembatasan ruang digital dapat memicu perlawanan publik. Gelombang opini publik dan Gerakan 17+8 di Indonesia menunjukkan bahwa kesadaran demokratis di kalangan remaja telah meningkat. Teknologi hanyalah alat. Bergantung pada siapa yang mengelola demokrasi digital, apakah mereka yang sadar akan hak dan tanggung jawab atau mereka yang ingin mengontrol informasi. Di tengah banjir data dan opini, satu-satunya tugas kita adalah menjamin bahwa kebenaran tetap ada dan bahwa demokrasi bergantung pada rakyat.
Alexander Agung Widhi P, Samuel Fransjemima, Ridhwan Lathifan Faza, Aditya Surya Rahmaddian
Universitas Brawijaya
