Komitmen global untuk menanggulangi pemanasan bumi telah memaksa setiap negara, termasuk Indonesia, melakukan transformasi pada sektor energi. Transisi dilakukan agar sumber bahan baku energi tidak bertumpu pada elemen fosil yang seringkali menimbulkan kerugian. Bagi Indonesia, transisi energi mejadi proses yang kompleks karena mencangkup tidak hanya kelestarian lingkungan tapi kepentingan ekonomi. Sekalipun menuai banyak tekanan global namum industri fosil masih menjadi tulang punggung devisa sekaligus penghidupan jutaan pekerja. Di titik inilah dilema transisi energi menjumpai hambatannya.
Energi Baru Terbarukan (EBT) merupakan sumber energi yang berasal dari alam dan tidak akan habis, seperti matahari, panas bumi, angin, dan air. Indonesia mewarisi potensi EBT luar biasa: 40% cadangan panas bumi dunia, paparan matahari tropis sepanjang tahun, garis pantai terpanjang kedua, hingga biomassa kelapa sawit dan limbah pertanian. EBT ini dapat menjadi dasar pembangkit stabil dan andal, di samping nikel sebagai ‘kartu as’ industri baterai kendaraan listrik.
Namun, potensi tersebut masih terhambat oleh ketergantungannya terhadap industri batubara. Sekitar 69% listrik nasional di tahun 2023 masih bersumber dari batubara, sedangkan EBT baru berkontribusi sekitar 14%. Batubara tetap menjadi komoditas ekspor utama. Di sisi lain infrastruktur peralihan energi ke bahan baku non foil belum memadai, teknologi belum terkuasai sepenuhnya, investasi yang masih lemah, serta kebijakan pemerintah yang terkesan setengah hati menjadikan transisi energi hijau masih jauh dari kata diimplementasikan di Indonesia. Misal biaya produksi listrik EBT, khususnya energi surya, masih 30-40% lebih mahal dibandingkan PLTU, sehingga berisiko menimbulkan ketimpangan akses bagi kelompok berpenghasilan rendah. Aspek keadilan sosial merupakan syarat mutlak dalam transisi energi yang adil. Lebih dari 250.000 pekerja langsung di industri batubara dan ratusan ribu lagi di sektor hilir akan terdampak. Penutupan tambang secara tiba-tiba tanpa skenario transisi memadai akan memicu instabilitas sosial ekonomi di wilayah penambangan.
Menuju target Net Zero Emission (NZE) 2060, Indonesia butuh pembiayaan jumbo dan iklim investasi yang kondusif. Ketidakpastian regulasi, harga pasar EBT yang dianggap kurang atraktif, serta keterbatasan anggaran pemerintah, adalah hambatan utama. Dua skema pembiayaan inovatif, green bonds dan perdagangan kredit karbon, masih tahap pengembangan, sehingga belum mampu menutup kesenjangan pendanaan yang ada.Pengalaman global menegaskan pentingnya paket kebijakan komprehensif, mulai pajak karbon, penghapusan subsidi fosil, hingga insentif teknologi hijau. Denmark menjadi pelopor energi angin berkat konsistensi kebijakan dan model kepemilikan berbasis masyarakat, sementara Jerman sukses mendorong transisi melalui regulasi dan subsidi masif pada energi surya.
Di Indonesia, jurang antara komitmen pemerintah dan implementasi di lapangan menjadi catatan penting. Koordinasi antar-lembaga belum optimal, sehingga desentralisasi energi berbasis potensi lokal menjadi salah satu solusi efektif, terutama untuk daerah terpencil. Namun, integrasi EBT ke jaringan nasional masih membutuhkan investasi besar demi pengembangan smart grid dan sistem penyimpanan energi. Transisi energi hijau Indonesia harus diatur dengan sistematis, terukur, dan adil. Pemerintah perlu memperkuat kerangka kebijakan dengan turunannya, seperti skema tarif yang menarik dan simplifikasi perizinan. Hilirisasi industri hijau, misal pada ekosistem nikel dan bio based dari kelapa sawit harus ditingkatkan guna membuka lapangan kerja dan meningkatkan nilai tambah ekonomi.
Transisi energi bagi Indonesia adalah perjalanan panjang yang tak bisa ditunda. Indonesia potensi EBT dan nikel, namun masih ketergantungan batubara. Mengganti sumber energi tersebsar dari PLTU secara tiba-tiba akan berisiko besar, sementara menunda transisi hanya memperpanjang kerusakan lingkungan. Prosesnya harus terukur, adil, dan dilaksanakan dengan kebijakan cermat serta dukungan lintas sektor. Pilihan sekarang adalah penentu warisan energi masa depan. Dengan koordinasi jelas dan komitmen bersama, Indonesia berpeluang menjadi pemain utama di sektor energi bersih global. Energi terbarukan bukan sekadar mimpi, melainkan tujuan kolektif demi bumi, rakyat, dan kesejahteraan jangka panjang.
Musana Wildan Aliyantoro, Arlan Abhista Khalfani, Ida Bagus Basma Saylendra, Nicholas Arga Satria Pasaribu
Universitas Brawijaya
