“Monyet Inlander” ke “Historical Men”
Pada masa kolonial Belanda, pribumi Indonesia tidak sekadar diperlakukan sebagai warga kelas dua, melainkan secara terang-terangan dianggap bukan manusia beradab. Istilah menghina seperti “Inlander” dan perumpamaan Rasis “Monyet” kerap digunakan dalam literatur, surat kabar, dan dokumen resmi kolonial untuk menggambarkan orang Indonesia sebagai makhluk malas, bodoh, primitif, dan tak mampu menjangkau pemikiran modern. Narasi ini sengaja dibangun untuk membenarkan penjajahan, eksploitasi sumber daya, dan sistem kerja paksa. Namun, dari rahim penghinaan yang sama itu lahirlah generasi yang membalikkan stigma, para pendiri bangsa, pemikir, dan pejuang yang kemudian diakui dunia sebagai “Great Historical Men”. Tokohtokoh tersebut ialah Soekarno, Mohammad Hatta, Sjahrir, Tan Malaka, hingga Cut Nyak Dhien dan Pangeran Diponegoro. Mereka yang dulu dicap “Monyet” oleh penjajah, kini berdiri sejajar dengan tokohtokoh besar peradaban dunia.
Pandangan Rasial dan Kekuasaan Kolonial
Kolonialisme Belanda tidak hanya menjajah tanah dan tenaga rakyat Indonesia, tetapi juga menjajah pikiran dan harga dirinya. Pandangan rasial yang sistematis dijadikan senjata paling ampuh untuk memperpanjang penjajahan: dengan meyakinkan pribumi bahwa mereka memang rendah, bodoh, dan tidak layak memerintah diri sendiri, maka perlawanan akan minim. Melalui doktrin ilmiah semu, karikatur, novel, koran, hingga hukum positif, orang Indonesia digambarkan sebagai ras yang secara biologis sebagai manusia yang malas dan tak beradab. Tujuan akhirnya satu yakni untuk menciptakan rasa inferioritas yang mengakar, sehingga yang dijajah justru menerima penjajahan sebagai “takdir yang wajar”. Puncaknya terlihat dalam Regerings Reglement 1854 yang secara resmi membagi penduduk Hindia Belanda ke dalam tiga kasta hukum:
- Europeanen, golongan tertinggi, memiliki hak penuh.
- Inlander, pribumi, diperlakukan sebagai anak kecil yang tak pernah dewasa secara hukum.
- Vreemde Oosterlingen, orang Arab, Tionghoa, India, ditempatkan di tengah dengan hak terbatas.
Pembagian ini bukan sekadar administrasi, melainkan penegasan hierarki rasial yang diabadikan dalam undangundang. Dengan hukum yang Rasis, penjajah tidak lagi perlu banyak tentara, cukup biarkan yang dijajah percaya bahwa mereka memang pantas diperintah orang kulit putih selamanya. Namun, justru dari penindasan identitas inilah api nasionalisme menyala. Ketika pribumi mulai membaca, menulis, dan berorganisasi, mereka membalikkan cermin yang diberikan penjajah: dari “bangsa budak” menjadi “bangsa yang akan merdeka”. Bagian ini mengungkap bagaimana rasisme bukan sekadar kebencian, tetapi strategi politik yang terencana, dan terukur untuk menguasai sebuah bangsa selama berabad-abad.
Pendidikan Jahanam
Belanda mendirikan sekolah untuk calon pejabat lokal) / priayi dengan tujuan untuk mencetak pegawai rendahan yang bisa membantu mereka. Jadi pendidikan bukan untuk mencerdaskan atau memerdekakan tapi untuk menanamkan cara hidup orang Eropa atau dipekerjakan menjadi budak. Pribumi didefinisikan sebagai bangsa yang bodoh dan pemalas, akibatnya orang Indonesia mulai percaya bahwa mereka tidak bisa maju tanpa orang Eropa. Rasa rendah diri ini yang membuat bangsa kita lama terjajah secara pikiran. Namun ada pertanyaan “Saat belanda mendirikan Sekolah dan membuat mereka terdidik. Apakah itu justru membantu mereka (Belanda) atau justru membuat mereka terancam, karena pribumi sudah terdidik dan bisa saja mereka memberontak?”. Lalu bagaimana cara licik orang-orang londo itu, membuat pribumi terdidik namun tidak membuat londo terancam?. Sekolah-sekolah yang didirikan belanda mengajarkan pelajaran tentang Belanda saja, mereka hanya menjelaskan tentang Bangsa Belanda, mewajibkan berbahasa Belanda, dan bahkan tidak ada mata pelajaran tentang Indonesia. Hal ini dilakukan agar anak-anak pribumi tidak mengenal bangsanya sendiri, sehingga Belanda semakin mudah untuk menguasai Tanah Nusantara.
Revolusi
Namun ketika Indonesia menuju kemerdekaan, pandangan rasial kolonial ini mulai dilawan. Soekarno dan tokoh lain muncul dengan pandangan baru tentang manusia Indonesia. Mereka menyebut istilah seperti: massa, kaum marhaen, kaum buruh & tani, rakyat. Istilah ini punya semangat yang sama yakni menolak anggapan bahwa orang Indonesia itu lemah, dan rakyat menjadi simbol bangsa ini punya kekuatan dan martabat sendiri. Rakyat jadi simbol semangat perjuangan melawan penindasan. Soekarno dan tokoh lain melihat rakyat Indonesia sebagai bagian dari sejarah besar dunia, sama seperti perjuangan bangsa Eropa melawan tirani. Jadi, rakyat dianggap Indonesia bukan lagi inlander yang lemah tapi manusia yang berjuang melawan penjajah seperti bangsa besar lainnya. Lahir Konsep “Manusia Indonesia Baru”Bukan lagi budak atau inlander tapi manusia yang berjuang dalam sejarah. Dalam pandangan filsafat manusia seperti ini disebut “The Great Historical Man” yaitu tindakannya mewakili semangat zamannya dan mengubah arah sejarah dunia dan bangsanya. Setelah kemerdekaan, bangsa Indonesia berhasil mengubah citra kami (inlander) menjadi manusia bersejarah yang sadar dan berjuang untuk kemerdekaan. Tapi setelah masa revolusi, muncul rezim baru yang mulai menggeser makna itu. Soekarno mencoba mempertahankan semangat rakyat sebagai manusia “Besar Sejarah” tapi kemudian ia menempatkan dirinya sebagai simbol tunggal rakyat dengan sebutan “Penyambung Lidah Rakyat”. Setelah Soekarno tumbang, orde baru dibawa Soeharto menggantikan gagasan “rakyat” dengan gagasan baru “Negara” dan “Manusia
Pancasila” yang kemudian berkembang menjadi “Manusia Indonesia Seutuhnya.”
Manusia Indonesia Seutuhnya Orde Baru
“…manusia adalah pelaksana pembangunan dan bersamaan dengan itu manusia harus dibangun agar mampu membangun. Justru karena manusia adalah pelaku pembangunan dan sekaligus manusia itu sendiri harus dibangun agar dapat membangun, maka segera tampil kenyataan pokok bahwa manusia adalah salah satu sumber utama dalam kekuatan pembangunan pembangunan itu…” – Soeharto. Konsepsi “Manusia Indonesia Seutuhnya” digunakan oleh Orde Baru untuk memantapkan semacam standarisasi atau normalisasi dalam istilah Foucault, sehingga dengan itu diharapkan muncul semacam standar baku mengenai siapa “Manusia Indonesia Seutuhnya”. Standarisasi ini dibuktikan ketika konsep ini dijadikan dasar bagi orientasi dan tujuan pendidikan secara umum sebagaimana tertera dalam setiap pembukaan undangundang mengenai pendidikan di masa Orde Baru. Implikasinya Orde Baru menggeser bidang yang semula sepenuhnya bersifat antropologis menjadi sepenuh-penuhnya politis. Dengan konsepsi ini, maka “Manusia Indonesia Seutuhnya” sejatinya adalah entitas kebudayaan hasil kreasi politik.
Proyek “Manusia Indonesia Seutuhnya” Orde Baru ini banyak mengalami tantangan. Pada tahun 1977, Mochtar Lubis dalam pidato kontroversialnya yang berjudul “Manusia Indonesia: Sebuah Pertanggungjawaban” ia menjelaskan ciri-ciri buruk Manusia Indonesia. Manusia Indonesia menurutnya memiliki enam ciri buruk yakni munafik, enggan bertanggung jawab, berjiwa feodal, suka takhayul, artistik (ciri positif), dan berwatak lemah. Manusia Indonesia pada dasarnya memiliki karakter psikologis dan antropologis yang lebih banyak buruknya ketimbang baiknya. Buruk menurut Mochtar Lubis di sini tampaknya bertentangan dengan konsepsi sosiologi “Weber” yang rasional dan bertanggung jawab. Dengan itu, dapat di katakan bahwa kritik Mochtar Lubis mengenai enam ciri Manusia Indonesia tersebut lebih merupakan konstruksi modernisasi mengenai Manusia Indonesia.
6 ciri utama Manusia Indonesia menurut Mochtar Lubis :
- Hipokrit atau Munafik, cenderung mengatakan hal yang berbeda dari apa yang di pikirkan, biasanya karena ingin mencari aman
(pecundang). - Enggan Bertanggungjawab, sifat tidak mau mengakui kesalahan, dan bertanggung jawab atas tindakan yang telah di lakukan.
- Berjiwa Feodal, masih terikat dengan perilaku dan sikap yang menganggungkan atasan atau kekuasaan, serta hierarki yang berlaku.
- Percaya Takhayul, sangat kental dengan kepercayaan hal-hal mistis, jimat, mantra, dan simbol, bahkan dalam wujud yang lebih modern.
- Artistik, satu-satunya ciri Manusia Indonesia yang baik, dimana memiliki bakat dan kepekaan seni yang tinggi, telaten, dan pekerja keras.
- Berwatak Lemah, ciri yang terakhir yakni mudah goyah dan tidak teguh pendirian.
Maka dapat di simpulkan, bahwa pembahasan tentang “Gagasan Manusia Indonesia dan Politik Kewargaan Indonesia
Kontemporer” menunjukkan bagaimana identitas manusia Indonesia terbentuk dan terus berubah mengikuti perjalanan sejarah bangsa. Awalnya, pada masa kolonial, manusia Indonesia dipandang rendah sebagai “inlander” yang tidak beradab. Namun melalui perjuangan kemerdekaan, muncul kesadaran baru bahwa rakyat Indonesia adalah manusia merdeka yang punya martabat dan kekuatan untuk menentukan nasibnya sendiri. Perubahan ini kemudian berlanjut pada masa setelah kemerdekaan, di mana konsep Manusia Indonesia kembali diarahkan oleh kekuasaan, terutama pada masa Orde Baru, menjadi “Manusia Pancasila” yang diharapkan taat, disiplin, dan menjaga stabilitas negara. Dengan kata lain, identitas manusia Indonesia selalu dibentuk oleh situasi politik dan kekuasaan yang berlaku. Sebagai rakyat Indonesia yang beradab, kita bisa memahami bahwa menjadi “Manusia Indonesia” bukan hanya soal identitas Nasional, tapi juga kesadaran kritis untuk terus memperjuangkan kemanusiaan, keadilan, dan kebebasan dalam kehidupan berbangsa.
Nampaknya, pembentukan identitas “Manusia Indonesia Seutuhnya” tidak berjalan dengan baik dan sesuai harapan. Hal itu terjadi hingga kini, dimana lunturnya identitas Nasional pada masyarakat Indonesia, ini akibat dari budaya westernisasi dan pengaruh media sosial. Apa yang dimaksud dengan Budaya Westernisasi?. Dan, apakah media sosial sangat berpengaruh bagi lunturnya identitas nasional?. Mari kita bahas bersama-sama…
Budaya Westernisasi
Budaya westernisasi merupakan salah satu fenomena paling signifikan dalam sejarah peradaban modern. Secara seder bahasa, westernisasi dapat didefinisikan sebagai proses adopsi, peniruan, atau dominasi nilai-nilai, pola pikir, gaya hidup, sistem sosial, teknologi, dan ekspresi budaya yang berasal dari dunia Barat khususnya Eropa Barat dan Amerika Serikat terhadap budaya-budaya non-Barat di berbagai belahan dunia. Seseorang bisa menjadi modern tanpa harus menjadi “Barat”, tetapi dalam realitas global saat ini, keduanya sering berjalan beriringan karena Barat berhasil mendefinisikan apa yang disebut “modern”. Proses westernisasi telah berlangsung selama berabad-abad, dimulai sejak era kolonialisme Eropa (abad ke-16– 19), ketika negara-negara Eropa tidak hanya menjajah secara politik dan ekonomi, tetapi juga menyebarkan agama Kristen, bahasa, hukum, dan cara berpakaian mereka. Di era globalisasi, westernisasi tidak lagi datang melalui tentara atau misionaris, melainkan melalui saluran yang jauh lebih halus namun efektif: hiburan, teknologi, pendidikan, dan konsumerisme. Film-film Hollywood mengajarkan cara bercinta ala Barat, lagu-lagu Taylor Swift atau Drake membentuk selera musik anak muda di Jakarta maupun Lagos, dan Instagram menstandarkan definisi “cantik” dan “sukses” dengan wajah kulit putih, tubuh langsing, dan gaya hidup mewah. Westernisasi juga membawa perubahan nilai yang sangat dalam. Nilai kolektivisme, rasa malu (shame culture), hormat kepada orang tua, dan ketaatan pada tradisi serta agama yang menjadi ciri khas masyarakat Timur, perlahan terkikis dan digantikan oleh individualisme, ekspresi diri tanpa batas, hedonisme, dan konsumerisme.
Dampak westernisasi sangat beragam, di satu sisi ia membawa kemajuan, seperti akses terhadap ilmu pengetahuan, teknologi, hak asasi manusia (terutama hak perempuan), dan kebebasan berekspresi. Banyak nilai Barat seperti demokrasi, rule of law, dan scientific thinking telah membantu masyarakat non-Barat keluar dari kemiskinan, feodalisme, dan keterbelakangan. Namun di sisi lain, westernisasi juga menyebabkan krisis identitas, hilangnya bahasa daerah, lunturnya nilai-nilai luhur lokal, serta meningkatnya kesenjangan budaya antara generasi tua dan muda. Di Indonesia misalnya, westernisasi terlihat sangat jelas pada anak muda perkotaan yang lebih bangga memakai bahasa gaul InggrisIndonesia campur, contoh penggunaan bahasa Indonesia yang di selingi dengan bahasa Inggris “literally gila sih”, “slay queen”, “no way”, selain itu mereka juga ikut merayakan Halloween dengan kostum seksi, atau menganggap pacaran dengan “bule” sebagai simbol status daripada melestarikan bahasa daerah, kesenian tradisional, atau nilai gotong royong. Fenomena ini sering disebut sebagai bentuk Neo-kolonialisme budaya atau penjajahan tanpa senjata, hanya dengan citra, gaya hidup, dan narasi bahwa “Barat itu lebih maju, lebih keren, lebih bebas”.
Pengaruh Media Sosial
Fenomena rasisme kolonial melalui istilah “Monyet Inlander” pada masa Belanda menunjukkan bagaimana identitas masyarakat Indonesia pernah direkayasa menjadi inferior, dianggap tidak beradab, dan mudah didominasi. Pola ini ternyata masih dapat ditemukan dalam bentuk baru pada era modern, salah satunya melalui budaya westernisasi yang diperkuat oleh media sosial seperti TikTok. Dalam Jurnal harian “Lunturnya Identitas Nasional Akibat Budaya Westernisasi yang Ditimbulkan oleh Pengaruh Media Sosial TikTok”, dijelaskan bahwa banyak konten TikTok mendorong remaja Indonesia untuk meniru gaya hidup, penampilan, hingga pola pergaulan Barat tanpa adanya proses penyaringan nilai. Situasi ini memiliki kemiripan dengan konstruksi “inlander” pada masa kolonial. Dulu, kolonial menanamkan rasa minder dan pemikiran bahwa pribumi tidak beradab kini, sebagian generasi muda justru menginternalisasi anggapan bahwa budaya lokal tidak sekeren budaya asing. Ketika konten TikTok mempromosikan gaya hidup bebas, pakaian minim, normalisasi perilaku tidak sopan, hingga perilaku yang bertentangan dengan moral ketimuran, bahwa masyarakat Indonesia secara tidak sadar sedang terdorong menjauh dari nilai-nilai moral bangsanya sendiri. Fenomena Westernisasi melalui TikTok bukan sekadar persoalan pergeseran budaya, tetapi bentuk ancaman terhadap moral masyarakat Indonesia. Banyak nilai kesopanan dan etika sosial yang mulai bergeser akibat dominasi konten yang mengklarifikasi kebebasan tertentu yang tidak selaras dengan norma Indonesia. Jika dahulu masyarakat Indonesia dilemahkan melalui label “Inlander”, kini pelemahan itu terjadi melalui konten digital yang membuat generasi muda meremehkan budaya sendiri dan menganggap budaya Barat sebagai standar tertinggi. Kondisi ini perlu dikritisi karena bangsa yang kehilangan identitas moralnya akan sulit mempertahankan karakter dan arah masa depannya. Modernitas seharusnya tidak diartikan sebagai peniruan total terhadap budaya Barat, terutama jika bertentangan dengan norma moral Indonesia. Indonesia tetap bisa menjadi modern tanpa meninggalkan identitas, nilai kesopanan, dan etika yang menjadi ciri bangsa.
Maka, pemaparan diatas dapat disimpulkan bahwa lunturnya identitas nasional juga disebabkan oleh majunya teknologi dan pengaruh media sosial. Jika, dahulu Indonesia dijajah oleh kolonial belanda, namun sekarang Indonesia dijajah oleh majunya teknologi. Hal ini berdampak pada rendahnya moral masyarakat Indonesia, dan menurunnya rasa cinta tanah air. Namun, tidak sepenuhnya teknologi menjadi sebab akibat menurunnya identitas nasional, di sisi lain kita tidak bisa lepas dari teknologi dan terus mengikuti perubahan zaman, di sisi lain teknologi juga dapat berdampak negatif, karena kurangnya pengetahuan dan persiapan menerima perubahan dan tantangan zaman, banyak yang terjerumus dalam hal-hal negatif. Maka, mari bersama-sama kita cermat dan bijak saat menggunakan teknologi yang ada, khususnya media sosial, mari kita jadikan media sosial sebagai sarana berbagi ilmu, belajar bersama, dan sebagai alat menjaga Identitas Nasional.
Diah Ayu Ramadhani (Universitas Negeri Malang)
