Sejak pertama kali didirikan oleh VOC pada tahun 1619, Batavia tumbuh menjadi pusat administrasi kolonial Belanda yang sangat kompleks di Asia Tenggara. Kota ini dirancang sebagai ruang sosial yang tersusun secara hierarkis berdasarkan ras, agama, hingga status hukum penduduknya. Dalam struktur tersebut, budak menempati lapisan paling bawah, namun mereka sebenarnya adalah tulang punggung yang menopang kehidupan domestik, militer, hingga ekonomi kota. Penting untuk dicatat bahwa populasi budak di Batavia tidaklah homogen. Mereka berasal dari berbagai wilayah dengan status yang berbeda-beda, mulai dari budak yang masih terikat secara penuh hingga mereka yang telah dibebaskan, seperti kaum Mardijkers. Esai ini bertujuan membahas bagaimana klasifikasi budak berdasarkan etnisitas dan status hukum ini berkaitan erat dengan sistem segregasi sosial dan pengaturan tata ruang di Batavia sepanjang abad ke-17.
Esai ini menggunakan metode sejarah yang meliputi tahap heuristik, kritik sumber, interpretasi, dan penulisan historiografi. Sumber yang digunakan terdiri dari sumber primer dan sumber sekunder. Sumber primer berupa arsip surat kabar Belanda abad ke-17 dari koleksi digital Delpher, yaitu Oprechte Haerlemsche Courant (21 Agustus 1687) serta Amsterdamse Courant (11 September 1687 dan 20 Desember 1689). Sementara itu, sumber sekunder berasal dari literatur akademik seperti karya Jean Gelman Taylor, Markus Vink, Hendrik E. Niemeijer, M. Choudhury, serta tulisan Remco Raben dan Ulbe Bosma yang digunakan untuk membantu analisis dan memahami konteks sosial Batavia abad ke-17.
Batavia dirancang dengan pola segregasi yang sangat ketat untuk alasan keamanan dan kontrol. Pusat kota yang memiliki benteng (Kasteel) menjadi wilayah eksklusif bagi orang Eropa sebagai kelas penguasa. Di luar tembok benteng, wilayah permukiman secara sistematis dibagi menjadi kantong-kantong etnis yang spesifik, seperti Pecinan untuk warga Tionghoa serta berbagai kampung yang dihuni oleh kelompok pribumi. Ketatnya pengawasan ruang ini mencerminkan ketakutan penguasa kolonial terhadap potensi kerusuhan dari populasi non-Eropa. Hal ini terekam jelas dalam laporan Oprechte Haerlemsche Courant (1687) yang mencatat bahwa pemindahan figur politik penting seperti Sultan Ageng Tirtayasa ke Batavia dilakukan di bawah pengawalan militer yang sangat ketat (“…door een Troup Soldaten ingehaelt…”). Penempatan Sultan di bekas rumah Komandan Tack menunjukkan bahwa kediaman pejabat VOC juga difungsikan sebagai ruang pengawasan fisik. Pola tata ruang ini akhirnya menciptakan ketimpangan sosial yang nyata, di mana akses keamanan dan fasilitas selalu berpusat di zona elit Eropa, sementara penduduk lainnya ditempatkan di wilayah yang diawasi secara militeristik.
Meskipun tersegregasi, ekonomi Batavia sangat bergantung pada tenaga kerja paksa yang berasal dari latar belakang etnis yang beragam. Budak di Batavia bukan sekadar tenaga kerja lokal, melainkan bagian dari jaringan perdagangan manusia global. Berdasarkan laporan Amsterdamse Courant (11 September 1687), tercatat kedatangan kapal-kapal pengangkut budak dari wilayah yang sangat jauh seperti Angola dan Ardra di Afrika Barat. Kehadiran budak dari benua lain ini menunjukkan bahwa stratifikasi sosial Batavia didesain untuk mendukung kepentingan ekonomi global Belanda. Di sisi lain, terdapat kelompok dengan status hukum unik yang dikenal sebagai kaum Mardijkers. Mereka umumnya adalah mantan budak Portugis atau keturunan Mestizo dari Malaka yang dimerdekakan oleh VOC dengan syarat berpindah agama ke Protestan. Meskipun sudah merdeka secara hukum, posisi sosial mereka tetap berada dalam zona antara, di atas budak biasa, namun tetap di bawah kelas penguasa Eropa. Secara spasial, kaum Mardijkers memiliki pemukiman tersendiri yang terpisah dari kampung budak domestik. VOC sengaja menempatkan pemukiman mereka di luar tembok kota sebagai milisi penjaga atau penyangga pertahanan. Hal ini membuktikan bahwa VOC menggunakan status hukum merdeka dan pengaturan letak hunian untuk menjaga jarak antar etnis demi stabilitas kolonial.
Struktur sosial Batavia abad ke-17 adalah manifestasi nyata dari kebijakan kolonial yang mengutamakan segregasi dan kontrol. Melalui riset sumber primer, terlihat bahwa VOC secara aktif merekayasa ruang sosial penduduknya berdasarkan etnis dan status hukum, mulai dari elit Eropa, kaum Mardijkers yang merdeka, hingga budak yang berasal dari Afrika dan berbagai wilayah di Nusantara. Tata ruang Batavia, dengan bentengnya yang kokoh dan pemukiman etnis yang terpisah, membuktikan bagaimana kolonialisme Belanda menggunakan ruang fisik sebagai alat untuk mempertahankan hierarki sosial kolonial yang timpang.
Daftar Rujukan
Amsterdamse Courant. No. 37, 11 September 1687. Amsterdam: Otto Barentsz Smient. Arsip digital Delpher, Stadsarchief Amsterdam.
Amsterdamse Courant. 20 Desember 1689. Amsterdam: Otto Barentsz Smient. Arsip digital Delpher, Stadsarchief Amsterdam.
Choudhury, M. (2014). The Mardijkers of Batavia: Construction of a colonial identity (1619–1650). Proceedings of the Indian History Congress, 75, 901–910.
Taylor, J. G. (2004). The Social World of Batavia: European and Eurasian in Dutch Asia. University of Wisconsin Press.
Niemeijer, H. E. (2001). The free Asian Christian community and poverty in pre-modern Batavia. In Jakarta Batavia (pp. 75–92). Brill.
“OOST-INDIEN.” Oprechte Haerlemsche Courant, 21 Agustus 1687, no. 34. Arsip digital Delpher, Koninklijke Bibliotheek.
Raben, R. (2001). Round about Batavia: Ethnicity and authority in the Ommelanden, 1650–1800. In Jakarta Batavia (pp. 93–113). Brill.
Vink, M. (2003). The world’s oldest trade: Dutch slavery and slave trade in the Indian Ocean in the seventeenth century. Journal of World History, 14, 131–177.
World History Commons. “The Batavia Castle.” Diakses 9 Maret 2026. https://worldhistorycommons.org/batavia-castle
Oleh : Henanda Novalda Tataningtyas(Universitas Negeri Malang)
