Legitimasi politik adalah pengakuan yang diberikan rakyat kepada pemimpinnya agar ia memiliki hak sah untuk memerintah. Dalam sejarah kerajaan di Jawa, pemimpin sering menggunakan cerita kesaktian atau garis keturunan dewa untuk mendapatkan kepercayaan ini, seperti Ken Arok yang mengaku sebagai putra Dewa Brahma saat mendirikan Kerajaan Singhasari agar kekuasaannya dianggap suci. Raja Kertanegara sebagai pemimpin terbesar Singhasari, juga memahami bahwa kekuasaan tidak cukup hanya dengan kekuatan militer, melainkan butuh landasan spiritual dan politik yang kuat. Ia menggunakan strategi kebudayaan untuk menghapus jejak perpecahan masa lalu dan menyatukan kembali wilayah yang terpisah. Langkah ini dianggap penting untuk menciptakan pemerintahan yang stabil serta menghadapi ancaman dari bangsa asing, khususnya Dinasti Yuan dari Mongol. Melalui visi Cakrawala Mandala Nusantara, Kertanegara memposisikan dirinya sebagai raja yang berhasil menyatukan
wilayah yang sudah lama terbelah. Dengan strategi ini, Ia berhasil mengubah Singhasari dari kerajaan lokal menjadi kekuatan besar yang disegani di kawasan Asia. Keberhasilan ini membuktikan bahwa kewibawaan seorang raja bergantung pada kemampuannya menyetarakan ambisi politik dengan kepercayaan masyarakat. Upaya tersebut memastikan bahwa setiap kebijakan yang diambil sang raja memiliki dasar hukum dan spiritual yang tidak tergoyahkan.
Langkah pertama Kertanegara dalam membangun legitimasi adalah mengakhiri dampak buruk dari pembagian tanah Jawa yang dilakukan oleh Raja Airlangga di masa lalu. Melalui Prasasti Wurare yang dibuat pada tahun 1289 M, Kertanegara menceritakan kembali bagaimana pendeta sakti Mpu Bharada membagi Jawa menjadi Janggala dan Panjalu untuk menghindari perang saudara. Baginya, pembagian tersebut adalah kelemahan sejarah yang membuat Jawa tidak pernah bisa bersatu dan kuat. Untuk menghapus kutuk perpecahan itu, ia menempatkan arca Mahaksobhya di daerah Wurare, sebuah titik perbatasan kuno yang dahulu memisahkan kedua wilayah tersebut (Soekmono, 1981). Dengan menaruh simbol suci di garis batas itu, Kertanegara secara simbolis sedang “menjahit” kembali hubungan kedua wilayah tersebut secara spiritual. Ia menggunakan gelar keagamaan Sri Jnanasivabajra untuk menunjukkan bahwa dirinya adalah pemimpin suci yang telah membawa kedamaian (Casparis, 1975). Tindakan ini bukan sekadar upacara agama, melainkan cara cerdas untuk membuktikan bahwa di bawah kepemimpinannya, Jawa telah kembali menjadi satu kesatuan yang utuh. Penyatuan ini dianggap sebagai pembersihan energi negatif masa lalu yang selama ini menghambat kejayaan kerajaan di Jawa Timur. Melalui media arca suci ini, Kertanegara menegaskan bahwa Singhasari adalah
satu-satunya pusat otoritas yang sah dan tak tertandingi.
Setelah berhasil menyatukan internal Jawa, Kertanegara meluaskan pengaruhnya melalui kebijakan luar negeri yang dikenal sebagai Ekspedisi Pamalayu. Kitab Pararaton menyebutkan bahwa di tahun 1275, Raja Kertanegara dari Kerajaan Singasari mengirimkan pasukan ke Kerajaan Malayu yang disebut dengan peristiwa Ekspedisi Pamalayu (Casparis, 1992 dalam Pratiwi dkk, 2024). Kebijakan ini dilakukan karena kondisi politik di Asia sedang memanas akibat ancaman dari Kublai Khan yang menuntut kerajaan-kerajaan di Asia Tenggara untuk tunduk (Coedes, 1968). Kertanegara menyadari bahwa untuk melawan kekuatan besar Mongol, wilayah Nusantara harus bersatu dan tidak boleh terjebak dalam konflik antar saudara. Ia menggunakan pendekatan halus melalui agama dan budaya untuk meyakinkan kerajaan lain agar bersedia bekerja sama dalam menghadapi ancaman asing (Santiko, 1992). Simbolisme arca suci digunakan untuk mempertegas bahwa Singhasari adalah pusat pertahanan yang kuat di wilayah Timur. Keberanian politik Kertanegara bahkan terlihat saat ia dengan tegas menolak tunduk kepada utusan Mongol, Meng Chi, di saat yang hampir bersamaan dengan peresmian Prasasti Wurare. Strategi ini membuktikan bahwa Kertanegara adalah pemimpin visioner yang mampu memanfaatkan sejarah dan agama sebagai alat politik yang luar biasa kuat. Keyakinan politiknya yang besar menunjukkan bahwa Singhasari memiliki kedaulatan penuh yang tidak bisa diintervensi oleh kekuatan global mana pun. Dengan demikian, diplomasi sakral yang ia jalankan berhasil membentuk landasan kuat bagi konsep persatuan Nusantara di masa depan.
Sebagai kesimpulan, kesuksesan politik Raja Kertanegara terletak pada kemampuannya menggabungkan cerita sejarah, simbol agama, dan diplomasi internasional. Ia berhasil memanfaatkan memori kelam tentang perpecahan Jawa oleh Mpu Bharada sebagai alasan kuat untuk menyatukan kembali wilayah Janggala dan Panjalu. Di saat yang sama, ancaman dari luar negeri ia hadapi dengan memperkuat integrasi nasional dan menunjukkan kedaulatan Singhasari di mata dunia. Melalui media prasasti dan arca suci, ia berusaha “membersihkan” masa lalu dan membangun masa depan yang lebih solid bagi bangsa. Meskipun masa jabatannya berakhir dengan tragis, ide-ide persatuannya tetap menjadi dasar bagi kejayaan kerajaan-kerajaan berikutnya. Kertanegara telah menunjukkan bahwa seorang pemimpin yang cerdas adalah mereka yang mampu menyatukan kekuatan spiritual dan politik untuk kedaulatan negaranya.
Daftar Pustaka
Casparis, J. G. de. (1975). Indonesian Palaeography: A History of Writing in Indonesia from the Beginnings to c. A.D. 1500. Leiden: E.J. Brill.
Coedes, G. (1968). The Indianized States of Southeast Asia. Honolulu: University of Hawaii Press.
Poesponegoro, M. D., & Notosusanto, N. (2008). Sejarah Nasional Indonesia II: Zaman Kuno. Jakarta: Balai Pustaka.
Pratiwi, E., Sunliensyar, H. H., & Adi, A. M. W. (2024). Legitimasi Kekuasaan Ādityawarman di
Kerajaan Malayu Berdasarkan Sumber-Sumber Prasasti. Berkala Arkeologi, 44(2), 121-138.
Santiko, H. (1992). Kedudukan Raja dalam Agama Buddha Tantrayana. Jakarta: Fakultas Sastra Universitas Indonesia.
Soekmono, R. (1981). Pengantar Sejarah Kebudayaan Indonesia 2. Yogyakarta: Kanisius.
Oleh : Nabila Zahro Zakia (Universitas Negeri Malang)
