Sebelum membahas lebih lanjut, kita perlu mengetahui terlebih dahulu apa itu konsolidasi politik. Jadi konsolidasi politik merupakan sebuah proses untuk memperkuat struktur pemerintahan dan legitimasi kekuasaan, sehingga terbentuk stabilitas kesatuan wilayah, serta penerimaan masyarakat terhadap otoritas penguasa. Sekarang kita lihat contoh dari masa lalu dalam sejarah Nusantara klasik, pada masa Kerajaan Majapahit ketika Gajah Mada mengucapkan sumpah “Sumpah Palapa” untuk menyatukan nusantara di bawah kekuasaan Majapahit melalui kekuatan militer, administrasi wilayah, dan pengakuan simbolik. Hal ini juga pernah terjadi pada masa Kerajaan Singhasari, khususnya di masa pemerintahan Wisnuwardhana (1248–1268), terjadi upaya konsolidasi kekuasaan setelah periode konflik politik internal yang panjang. Masa awal dinasti Rajasa dipenuhi perebutan tahta, pertikaian keluarga, dan fragmentasi wilayah. Wisnuwardhana mencoba menstabilkan kerajaan melalui kebijakan militer, administratif, dan simbolik yang memperkuat posisi kerajaan di Jawa Timur dan lebih luas lagi di Jawa (Damayanti, 2016).
Salah satu pilar utama konsolidasi politik Wisnuwardhana adalah penguatan kapasitas militer kerajaan. Ia menempatkan Narasinghamurti tokoh yang kelak dikenal sebagai Kertanagara, sebagai pemegang kendali militer. Hal ini merupakan langkah strategis yang menunjukkan kemampuan Wisnuwardhana dalam mendelegasikan kekuasaan kepada seseorang yang dipercaya sekaligus kompeten. Menurut Dwiyanto (2009), kebijakan militer Wisnuwardhana difokuskan pada dua hal: pertama, memperkuat pasukan inti kerajaan untuk mengamankan wilayah Singhasari dari ancaman internal dan kedua, melakukan ekspansi ke wilayah-wilayah yang sebelumnya berada di bawah pengaruh Kediri. Langkah ekspansi ini tidak semata-mata bermotif perluasan wilayah melainkan juga merupakan bentuk demonstrasi kekuatan untuk menunjukkan kepada para bangsawan lokal bahwa Singhasari di bawah Wisnuwardhana adalah kekuatan yang tidak dapat diremehkan.
Dalam bidang administratif, Wisnuwardhana melakukan penataan ulang struktur birokrasi kerajaan. Ia memanfaatkan sistem pemberian tanah sima kepada para pejabat dan tokoh agama, sehingga menciptakan jaringan loyalitas yang terstruktur dari pusat hingga ke daerah. Kebijakan ini dibuktikan oleh sejumlah prasasti yang dikeluarkan pada masa pemerintahannya antara lain Prasasti Mula-Malurung (1255 M) yang mencatat pengesahan pemberian hak atas tanah kepada pihak-pihak tertentu sebagai imbalan. Tjahjono (2011) menyatakan bahwa kebijakan semacam ini merupakan instrumen politik yang efektif dalam menjamin stabilitas pemerintahan, karena para penerima tanah sima otomatis menjadi pendukung setia kerajaan demi menjaga kepentingan ekonomi mereka. Dengan cara ini, Wisnuwardhana berhasil mengintegrasikan kepentingan ekonomi para elite lokal ke dalam struktur kekuasaan pusat Singhasari.
Dimensi simbolik dalam konsolidasi politik Wisnuwardhana tidak kalah pentingnya dari aspek militer dan administratif. Wisnuwardhana secara aktif membangun legitimasi melalui tradisi keagamaan Hindu-Buddha yang kuat di Jawa. Salah satu bentuk konkretnya adalah pembangunan sejumlah candi sebagai tempat pemujaan sekaligus monumen kekuasaan. Setelah wafat, Wisnuwardhana dideifikasi diarcakan sebagai Siwa dan Budha secara bersamaan dalam bentuk arca di Candi Jago dan Candi Waleri. Praktik deifikasi raja ini bukan sekadar ritual keagamaan, melainkan sebuah pernyataan politik yang menegaskan bahwa raja adalah perwujudan dewa di bumi, sehingga otoritasnya tidak boleh digugat. Hal ini memperkuat legitimasi dinasti Singhasari di mata rakyat dan para pemuka agama, sekaligus menjadi warisan ideologis yang diteruskan oleh Kertanagara (Munandar, 2005).
Wisnuwardhana berhasil melakukan konsolidasi politik di Singhasari melalui tiga jalur yang saling melengkapi: militer, administratif, dan simbolik. Secara militer memperkuat angkatan bersenjata dan melakukan ekspansi untuk melegitimasi kekuatannya. Secara administratif membangun jaringan loyalitas melalui sistem tanah sima yang mengikat para elite lokal ke dalam orbit kekuasaan pusat. Secara simbolik menggunakan tradisi keagamaan Hindu-Buddha untuk membangun citra diri sebagai raja yang berwibawa dan sakral. Ketiga strategi ini bukan berjalan sendiri-sendiri, melainkan bekerja secara sinergis sebagai satu paket kebijakan yang koheren. Inilah yang membuat masa pemerintahan Wisnuwardhana menjadi fondasi kokoh bagi puncak kejayaan Singhasari di bawah Kertanagara.
Daftar Rujukan
Damayanti, F. (2016). Pemerintahan Wisnuwardhana Ditinjau Dari Segi Politik Dan Keagamaan (1248-1268). Avatara: Jurnal Pendidikan Sejarah, 4(1).
Dwiyanto, D. (2009). Kerajaan Singhasari: Sejarah dan Perkembangannya. Jurnal Penelitian Humaniora, 14(2), 112–128.
Munandar, A. A. (2005). Istana Dewa di Bumi: Religi dan Kekuasaan Raja Singhasari. Jurnal Arkeologi Indonesia, 3(1), 22–40
Tjahjono, B. D. (2011). Prasasti Mula-Malurung dan Legitimasi Kekuasaan Singhasari. Jurnal Sejarah dan Budaya, 5(1), 45–60.
Imron, M. (2019). Kisah Asal Usul Wisnu Wardhana, Raja Tumapel (Singasari). https://www.kuwaluhan.com/2019/06/kisah-asal-usul-wisnu-wardhana-raja.html
Oleh : Arief Maretno (Universitas Negeri Malang)
