Di bawah rindangnya pohon di sudut-sudut kota, tersembunyi pemandangan yang kerap luput dari perhatian motor tua yang diam tak bergerak, dengan pengemudinya duduk bersandar lelah di kursi kayu atau bangku semen, menanti datangnya satu penumpang yang entah kapan muncul. Pemandangan ini mungkin terlihat sederhana, namun di baliknya tersimpan kisah hidup yang sunyi kisah tentang kerja keras, ketidakpastian, dan perjuangan kaum marjinal yang terus berhadapan dengan gelombang zaman. Mereka adalah para pengojek pangkalan, pekerja sektor informal yang telah lama menjadi bagian tak terpisahkan dari denyut transportasi perkotaan.
Sejak sebelum hadirnya aplikasi pemesanan online, para pengojek inilah yang mengantar anak sekolah, mengantar ibu belanja ke pasar, atau membawa penumpang menuju terminal dan stasiun. Namun kini, keberadaan mereka kian terpinggirkan oleh modernitas yang semakin tak ramah terhadap mereka yang tak mampu beradaptasi secara cepat. Kata “marginal” sering disederhanakan menjadi sekadar persoalan ekonomi, padahal dalam konteks sosial yang lebih luas, marginalisasi berarti tersisih dari sistem formal, dari perlindungan hukum, dari akses terhadap layanan negara, bahkan dari pengakuan sosial. Para pengojek pangkalan berada dalam posisi ini: mereka bekerja keras setiap hari, namun nyaris tak tersentuh oleh kebijakan negara.
Mereka tidak memiliki jaminan sosial sebagaimana pekerja formal, tidak mendapat upah minimum, tidak memperoleh pelatihan kerja, dan lebih dari itu mereka tidak pernah merasakan bantuan langsung dari pemerintah. Di saat berbagai bantuan sosial digelontorkan, nama mereka nyaris tak pernah tercantum dalam daftar penerima manfaat. Seolah mereka tak terlihat dalam peta kehidupan ekonomi Indonesia.
Jika Anda mampir ke Terminal Arjosari di Kota Malang, Anda akan menemukan deretan motor tua di bawah atap papan-papan usang. Di sanalah para pengojek menunggu penumpang dengan penuh harap, meski dalam hati mereka tahu, kemungkinan untuk mendapatkan satu pun kian menipis. Salah satunya adalah Pak Suherianto, seorang pengojek pangkalan yang sudah lebih dari dua dekade mengandalkan penghasilan dari ojek. Pendapatan hariannya, menurut pengakuannya, kini hanya sekitar Rp70.000 dan itu pun jika sedang ramai. Angka yang jauh dari cukup jika dibandingkan dengan kebutuhan hidup harian. Setiap rupiah yang didapat adalah hasil dari kesabaran, bukan jaminan.
Dan saat ditanya apakah pernah ada bantuan dari pemerintah, ia hanya tersenyum pahit dan menjawab singkat, “Tidak pernah.” Ini bukan sekadar cerita tentang kurangnya uang. Ini adalah cerita tentang sistem yang tidak berpihak. Tentang negara yang gagal merangkul warganya yang bekerja dalam sektor informal, yang justru menjadi tulang punggung ekonomi mikro. Ketidakpastian bukan hanya soal penghasilan yang tak menentu, tetapi juga soal masa depan yang kabur tanpa arah. Digitalisasi dan modernisasi, pada prinsipnya, bukanlah sesuatu yang salah.
Kehadiran ojek online seperti Gojek dan Grab membawa kemudahan bagi masyarakat luas. Mereka menawarkan efisiensi, harga yang relatif transparan, dan kemudahan akses melalui aplikasi. Namun, perubahan ini datang seperti gelombang besar yang menghantam tanpa memperhitungkan siapa yang mungkin tenggelam. Bagi para pengojek pangkalan, transisi ini menjadi sangat berat. Banyak di antara mereka tidak memiliki smartphone, tidak memiliki keterampilan teknologi, atau bahkan tidak memiliki akses terhadap jaringan internet yang stabil. Lebih dari itu, bagi mereka yang telah berusia lanjut, memahami dan mengoperasikan aplikasi berbasis digital adalah sesuatu yang tidak mudah.
Alih-alih menjadi bagian dari kemajuan, mereka justru tereliminasi. Modernisasi yang tidak inklusif adalah bentuk kekerasan struktural yang halus ia tak terlihat, tapi menyakitkan. Seiring berkembangnya preferensi masyarakat terhadap layanan online, keberadaan pangkalan ojek dianggap “ketinggalan zaman”. Para pengojek pangkalan dianggap “tidak profesional”, “asal pasang tarif”, dan bahkan dianggap “liar”. Padahal, mereka punya sistem antrian, solidaritas, dan aturan yang mereka jaga sendiri secara kolektif. Pangkalan ojek bukan sekadar tempat mangkal. Ia adalah “rumah kedua” bagi para pengemudi. Di sana ada keakraban, ada cerita, ada solidaritas yang tidak bisa ditukar dengan rating bintang lima atau sistem insentif aplikasi.
Mereka berbagi cerita tentang keluarga, saling membantu saat motor rusak, atau sekadar berbagi makanan. Ketika pangkalan-pangkalan ini mulai sepi, bukan hanya penghasilan yang hilang, tetapi juga identitas dan komunitas yang telah mereka bangun selama bertahun-tahun. Banyak dari mereka telah menjadi pengojek selama puluhan tahun. Bagi mereka, meninggalkan pangkalan bukan sekadar berpindah tempat kerja, tetapi kehilangan bagian dari diri mereka sendiri. Pertanyaannya kini adalah: apakah modernisasi harus mengorbankan mereka yang tidak bisa atau tidak sempat mengejar ketertinggalan? Jawabannya tentu tidak. Modernisasi yang adil seharusnya mengajak, bukan menyingkirkan.
Merangkul, bukan menggusur. Pemerintah punya tanggung jawab moral dan konstitusional untuk memastikan bahwa transformasi digital tidak menciptakan jurang ketimpangan yang lebih dalam. Dalam konteks ojek pangkalan, ada banyak hal yang bisa dilakukan, seperti pelatihan teknologi digital secara gratis bagi para pengojek yang ingin beralih ke sistem online, pemberian akses terhadap smartphone murah dan paket data bersubsidi, agar mereka tidak tertinggal hanya karena alasan teknologi, integrasi sistem transportasi online dengan pangkalan ojek lokal, misalnya dengan membuat aplikasi yang memanfaatkan jaringan pengojek pangkalan sebagai mitra, hingga pemberian zona kerja yang adil, agar pengojek pangkalan tetap punya ruang untuk beroperasi tanpa tumpang tindih dengan pengemudi online. Selain pemerintah, perusahaan transportasi berbasis aplikasi juga memiliki tanggung jawab sosial untuk menyentuh komunitas ini.
Mereka bisa memfasilitasi pelatihan, memberikan kesempatan kerja kepada pengojek senior, atau bahkan merancang model bisnis inklusif yang melibatkan mereka. Tidak kalah penting, masyarakat sebagai pengguna transportasi juga perlu membuka mata. Kita terbiasa dengan kenyamanan teknologi, namun kita juga perlu sadar bahwa setiap pilihan yang kita ambil berdampak. Sesekali, memberi kesempatan kepada pengojek pangkalan bisa menjadi bentuk empati yang nyata. Sebab di balik setiap tumpangan itu, ada kehidupan yang berjuang keras untuk bertahan. Menggunakan jasa mereka bukan hanya soal transportasi, tetapi juga bentuk solidaritas sosial. Kita tidak sedang melawan teknologi, tetapi sedang berusaha membuatnya lebih manusiawi. Setiap motor tua yang terparkir di pinggir jalan adalah saksi bisu dari perjuangan yang panjang.
Di balik suara knalpot yang berat dan helm yang usang, ada cerita tentang keberanian menghadapi hidup yang tak pasti. Mereka tidak meminta belas kasihan, hanya pengakuan. Mereka tidak ingin dikasihani, hanya ingin dipahami. Kota yang adil bukanlah kota yang canggih teknologinya, tetapi kota yang mendengar semua suara termasuk suara sunyi dari pangkalan ojek. Modernisasi yang berkeadilan bukan tentang siapa yang tercepat, tetapi tentang siapa yang tidak ditinggalkan. Saat kita berbicara tentang pembangunan, jangan lupakan mereka yang tidak pernah tampil di statistik, tidak pernah menjadi headline berita, tapi selalu hadir di setiap sudut jalan, menunggu dengan sabar, berharap dengan setia. Karena selama motor mereka masih menyala, mereka masih layak didengar. Layak diperjuangkan.
