Di balik sila persatuan dan keadilan yang sering kita dengar, masih ada bagian dari negeri ini yang merasa “asing” di tanah sendiri. Papua, dengan segala kekayaan alamnya, justru menjadi potret paling nyata dari ketimpangan dan ketidakadilan yang belum juga terselesaikan. Ketika suara tidak lagi didengar, sebagian masyarakat mencari jalan lain untuk diakui, bahkan jika itu berarti melawan negara. Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur) pernah menyinggung hal ini, dalam pidatonya di Jayapura di tahun 2000. Saat itu, Gus Dur menekankan pentingnya mendengarkan suara rakyat Papua dan menyelesaikan masalah dengan cara-cara damai. Gerakan separatisme di Papua bukan sekadar tindakan perlawanan, tetapi juga cermin buram dari gagalnya penerapan nilai-nilai Pancasila terutama sila ketiga dan kelima di kehidupan nyata bangsa ini.
Gerakan separatisme Papua muncul sejak tahun 1950-an yang tidak terlepas dari percepatan pembangunan ekonomi dan pembentukan otoritas administrasi pemerintahan lokal di bawah kepemimpinan Belanda. Semangat ini membentuk OPM dengan basis perjuangan yang resmi terbentuk pada 1965. Organisasi Papua Merdeka (OPM) merupakan kelompok yang didirikan sebagai bentuk dari kekecewaan menuju perlawanan dan bertujuan untuk memisahkan diri dari wilayah Indonesia. Kekecewaan ini dilatarbelakangi oleh kesenjangan di bidang sosial ekonomi, akses pembangunan yang tidak merata, terjadinya eksploitasi sumber daya alam, dan terabaikan oleh pemerintah.
Menurut data BPS tahun 2025, angka kemiskinan di Papua Pegunungan masih bertahan di kisaran 30% tertinggi di Indonesia. Sementara itu, banyak anak di sana belum merasakan bangku sekolah karena jarak dan akses yang sulit. Pemerintah memang sudah banyak melakukan pembangunan, tetapi itu semua seolah sebagai penenang sesaat, karena sebagian besar belum menyentuh akar masalah, yaitu keadilan dan kesejahteraan yang merata. Pada situasi saat ini, tambang-tambang besar di Papua menghasilkan keuntungan luar biasa dari sumber daya alam melimpah yang dikeruk hingga titik terdalam. Namun, masyarakat asli Papua masih bergelut dengan kemiskinan dan keterbatasan fasilitas. Hal ini membuat sebagian warga memandang pemerintah hanya hadir untuk mementingkan keuntungan golongan saja, bukan untuk menyejahterakan rakyatnya terutama masyarakat lokal Papua.
Kondisi seperti ini jelas bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam dasar negara kita, Pancasila. Fakta yang terjadi nilai-nilai Pancasila saat ini memang lebih sering dijadikan formalitas dan aturan tertulis saja, sementara implementasinya dalam kehidupan nyata masih jauh dari kata baik. Rasa kekecewaan yang berlarut-larut dalam beberapa kasus justru berkembang menjadi kemarahan dan perlawanan. Sebagian kelompok masyarakat memilih jalan dengan kekerasan dan senjata. Dari sinilah muncul gerakan separatis bersenjata di Papua yang kerap menimbulkan korban di kedua belah pihak. Kita tidak dapat menutup mata bahwa sebagian tindakan dari kelompok separatis Papua justru menimbulkan kerugian besar, bahkan pelanggaran terhadap nilai kemanusiaan dan persatuan bangsa.
Tindakan seperti itu jelas bertentangan dengan sila ketiga Pancasila, yaitu Persatuan Indonesia. Jika perjuangan ditempuh melalui kekerasan, bukan keadilan yang akan terwujud, melainkan luka antara pemerintah dan masyarakat Papua akan semakin dalam. Oleh karena itu, meskipun akar permasalahannya berawal dari ketidakadilan, cara-cara kekerasan tidak akan menjadi solusi. Pada akhirnya, korbannya adalah masyarakat sendiri. Perjuangan seharusnya ditempuh melalui jalan damai seperti melalui dialog dan musyawarah. Upaya Pemerintah Indonesia untuk meredakan gejolak di Papua memang patut diakui. Beberapa solusi telah diluncurkan. Salah satu yang paling menonjol adalah kebijakan Otonomi Khusus (Otsus).
Secara teori, Otsus memberikan mandat kewenangan yang jauh lebih besar dan kucuran dana yang fantastis. Tujuannya agar Papua bisa mengatur nasibnya sendiri dan membangun wilayahnya tanpa perlu terbelenggu birokrasi pusat. Selain itu, kami melihat komitmen pembangunan infrastruktur juga nyata. Pembangunan jalan raya, sekolah, rumah sakit, hingga bandara. Suatu langkah fundamental untuk memastikan pemerataan pembangunan. Ini menunjukkan bahwa negara sedang berupaya “hadir” di sana, setidaknya secara fisik. Namun, ada satu hal yang disayangkan. Ketika berbicara mengenai stabilitas keamanan dan penanganan kelompok separatis, pemerintah masih sering mengedepankan pendekatan militer. Taktik yang dominan berdasarkan kekuatan senjata dan pengerahan aparat. Meskipun bertujuan menertibkan, justru sering kali berdampak sebaliknya. Alih-alih damai, yang muncul malah ketakutan yang meluas di tengah masyarakat sipil. Di sisi lain, pendekatan yang berbasis kesejahteraan dan kemanusiaan terasa berjalan lambat dan tidak efektif. Padahal, ini adalah kunci utamanya. Konflik serumit Papua tidak akan pernah bisa tuntas hanya dengan peluru dan barisan tentara. Masyarakat Papua membutuhkan kehadiran negara yang tulus, bukan dominasi militer. Pemerintah harus lebih mendengarkan suara masyarakat Papua. Masyarakat Papua juga perlu diarahkan untuk memperjuangkan hak-haknya secara damai dan konstitusional. Sudah saatnya bangsa ini bercermin, apakah nilai-nilai Pancasila benar-benar hidup dalam tindakan, atau hanya menjadi hiasan dalam upacara dan pidato kenegaraan?.
Selama keadilan belum ditegakkan dan rasa persatuan belum dirasakan secara nyata oleh semua daerah, termasuk Papua, luka ini akan terus menganga dan konflik tak akan benar-benar usai. Kita bisa menerapkan langkah penyelesaian dengan cara melakukan dialog sejati yang melibatkan masyarakat adat, gereja, pemuda, dan kelompok pro-kemerdekaan. Lalu memastikan penerapan nilai sila pancasila, khususnya sila kelima pancasila secara merata di tanah Papua. Dan yang terakhir, bisa membentuk lembaga rekonsiliasi permanen, seperti Forum Papua Damai agar perdamaian tetap terjaga. Jika pemerintah dan masyarakat mau sama-sama belajar dari masa lalu, membangun komunikasi yang jujur dan terbuka, serta benar-benar menerapkan nilai keadilan dan persatuan, maka Papua bukan lagi daerah konflik, melainkan bagian dari Indonesia yang utuh dan sejahtera. Konflik di Papua sejatinya bukan sekadar soal politik atau keamanan, tetapi tentang rasa keadilan yang hilang. Gerakan separatis lahir karena ketidakpuasan, perlawanan bersenjata muncul karena keputusasaan. Namun, jika semua pihak mau kembali pada semangat Pancasila, bukan sebagai simbol, tapi sebagai pedoman hidup maka perdamaian bukan hal yang mustahil.
Mursy Aisyah Putri Ambari
Universitas Brawijaya
