Paris Van East Java julukannya, bangunan mewah dan pariwisata indah menjadi sesuatu yang paling memikat mata banyak orang. Dibalik ramainya kota malang, terselip kisah mereka yang tanpa gubuk untuk pulang. Mereka adalah wajah lain dari kota ini, para penghuni trotoar yang bertahan hidup ditengah bayang-bayang kemajuan, di mana malam menjadi saksi bisu dari perjuangan mereka mempertahankan asa. Di tengah gemerlapnya lampu kota yang ramai, asa mereka tak akan hilang, tetapi mereka akan menepi, dengan menunggu waktu kembali bergulir.
Adanya tunawisma di kota ini merupakan wujud dari adanya ketimpangan sosial yang terus merebak di tengah pusat kota ini. Di antara kontrasnya wajah kemewahan dan keterpurukan ini, kehidupan berjalan dalam irama yang tak seimbang. Kala senja turun perlahan menjadi penutup hari, harapan tak pernah redup menyusuri kota ini. Hidup mereka harus terus berjalan meskipun seringkali perjalanan tak pernah sesuai dengan angan. Senja sebagai tanda pekerjaan telah selesai, namun bagi mereka ketika senja menyapa perjuangan mereka tidak pernah usai. Mereka bekerja hingga senja tiba hanya untuk menyambung hidup, namun usaha yang dilakukan tidak selalu cukup. Upah kecil dengan kebutuhan selalu bertambah, hanya butuh uluran tangan dari pemerintah. Uluran tangan pemerintah seharusnya bukan menjadi penghambat agar selalu mengutamakan rakyat, tapi mengapa masyarakat selalu tidak dapat? apakah masyarakat terlena dengan segala tipu muslihat, apakah ini hanya sebuah tabiat?
Mereka yang menjadikan trotoar sebagai ranjang, emperan toko sebagai tempat berteduh, dan langit malam sebagai atap yang setia. Mereka adalah tunawisma, potret nyata dari ketimpangan sosial yang perlahan menjadi bagian dari lanskap kota ini. Di antara gemerlapnya lampu kota dan deru kendaraan yang tak pernah berhenti, mereka hidup dalam sunyi. Bukan karena tak bersuara, tetapi karena tak didengar. Setiap senja turun, bagi sebagian orang itu adalah waktu pulang, waktu istirahat, waktu berkumpul. Namun bagi mereka, senja adalah awal perjuangan. Mereka bukan sekadar kaum papa, tetapi juga penjaga asa yang tetap menyala meski hidup terus menguji.
Jumlah tunawisma di kota-kota besar Indonesia, termasuk Malang, terus mengalami peningkatan. Berdasarkan data dari Kementerian Sosial RI, pada tahun-tahun terakhir tercatat ribuan tunawisma tersebar di wilayah perkotaan. Fenomena ini bukan hanya mencerminkan kemiskinan, tetapi juga kegagalan sistemik dalam menyediakan jaminan sosial dan perumahan layak bagi seluruh rakyat Indonesia. Ketimpangan sosial ini memiliki akar yang dalam. Urbanisasi yang masif menyebabkan banyak orang dari desa merantau ke kota dengan harapan mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Sayangnya, tidak semua mimpi itu berhasil diraih. Tidak adanya keterampilan, rendahnya pendidikan, dan sempitnya lapangan pekerjaan menjadikan mereka akhirnya tersingkir dan kehilangan tempat tinggal. Ketika beban hidup semakin berat dan penghasilan tak menentu, mereka perlahan tergeser hingga harus hidup di jalanan.
Permasalahan tunawisma bukan sekadar persoalan kemiskinan, tetapi juga persoalan hukum dan kebijakan. Indonesia sebenarnya sudah memiliki dasar hukum yang cukup kuat untuk menangani isu ini. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial menyebutkan bahwa fakir miskin dan orang tidak mampu berhak mendapatkan bantuan dari negara. Dalam Pasal 14 disebutkan bahwa penyelenggaraan kesejahteraan sosial menjadi tanggung jawab pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat. Selanjutnya, Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 yang merupakan turunan dari undang-undang tersebut menekankan perlunya data terpadu kesejahteraan sosial, pelayanan rehabilitasi sosial, dan pemberdayaan. Namun, mengapa para tunawisma ini tetap banyak dan nyaris tak tersentuh oleh program-program tersebut?
Salah satu penyebabnya adalah kurangnya pendataan dan pendekatan yang tepat terhadap kelompok tunawisma. Mereka kerap dianggap sebagai “masalah kota” yang harus ditertibkan, bukan sebagai manusia yang membutuhkan pertolongan. Kita sering menyaksikan mereka digusur oleh aparat, dipindahkan secara paksa, atau bahkan dihilangkan dari pandangan publik jelang acara-acara besar. Ini bukan solusi, ini hanya menyapu debu ke bawah karpet. Pemerintah daerah sebenarnya memiliki peran besar dalam mengatasi masalah ini. Dengan anggaran yang tersedia, mereka bisa membangun rumah singgah, membuka pusat pelatihan kerja, atau membentuk tim khusus untuk mendampingi tunawisma secara berkelanjutan. Namun, belum semua daerah menjalankan fungsi ini dengan optimal. Beberapa rumah singgah tidak layak huni, fasilitas pelatihan minim, dan pembinaan sering kali hanya sebatas formalitas.
Program seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT), dan lainnya juga sering kali tidak menjangkau tunawisma karena tidak memiliki alamat tetap. Di sinilah pentingnya sinergi antara dinas sosial, RT/RW, dan masyarakat dalam melakukan pendataan yang benar-benar menyentuh akar permasalahan. Pendekatan yang humanis dan empatik jauh lebih penting dibanding pendekatan represif. Ketika mereka diberi ruang untuk bicara, untuk dibimbing, dan untuk berproses, harapan itu akan tumbuh. Kita bisa belajar dari kota-kota lain di dunia yang berhasil menekan angka tunawisma dengan menyediakan hunian layak dan membuka kesempatan kerja. Negara-negara seperti Finlandia telah membuktikan bahwa tunawisma bisa dihapuskan jika ada kemauan politik dan program yang konsisten.
Di tengah segala kekurangan, masih ada harapan. Beberapa komunitas dan lembaga sosial di Indonesia mulai bergerak. Mereka menyediakan makanan gratis, pakaian, hingga pendampingan psikologis. Ini adalah bentuk solidaritas yang mengingatkan kita bahwa kemanusiaan masih hidup.Namun, tidak bisa hanya mengandalkan masyarakat sipil. Pemerintah sebagai pemegang kuasa kebijakan harus hadir lebih nyata. Bukan hanya dengan slogan dan program seremonial, tapi dengan aksi konkret yang bisa dirasakan langsung oleh para tunawisma.
Senja kembali menyapa kota. Cahaya jingga menyelimuti jalan-jalan yang dingin. Di sudut-sudut kota, mereka masih duduk bersandar, menatap kosong ke arah lalu lalang manusia. Mungkin bukan karena mereka putus asa, tapi karena mereka terlalu lelah menunggu. Menunggu uluran tangan yang benar-benar menyentuh, bukan sekadar lewat.Asa mereka tak mati. Meski menepi, mereka tetap bertahan. Menyulam harapan di antara keramaian yang tak peduli. Mencari rumah di negeri sendiri seharusnya bukan mimpi yang terlalu tinggi. Tapi mimpi yang mestinya bisa dicapai, jika semua pihak mau peduli. Tunawisma bukan aib. Mereka adalah bagian dari kita, warga negara yang punya hak yang sama. Mereka tidak butuh belas kasihan, mereka butuh keadilan. Maka, saat senja menepi, biarkan asa mereka tetap menyala. Jangan biarkan mereka terus mencari rumah dalam gelap yang tak kunjung terang.
Sinar ufuk senja di sore mungkin dapat mengingatkan kita pada ketidakadilan,tetapi ia juga membawa pesan harapan bagi kaum-kaum terpinggirkan. Selama masih ada yang menyuarakan sikap solidaritas empati antar sesama dan suara yang berani menuntut perubahan, asa itu tak akan mati. Namun, semua upaya akan sia-sia begitu saja apabila pemerintah tidak hadir sebagai pengayom, bukan sebagai penggusur.
Mari kita jadikan waktu yang kita miliki sebagai pengingat bahwa sebelum semua terjadi, kita masih punya waktu untuk memperbaiki kesalahan yang ada. Negara harus memastikan setiap warganya memilki tempat untuk pulang, ,memilki harapan hidup yang layak, dan memilki keyakinan bahwa keadilan sosial bukan hanya sekedar mimpi. Jika politik dijalankan dengan nurani, maka fajar baru akan terbit, yaitu jafar harapan sebagai kota manusiawi tempat semua warganya bisa berdiiri setara di bawah langit yang sama.
