Abad ke-17 merupakan fase penting dalam dinamika politik dan perdagangan Asia Tenggara. Ekspansi Vereenigde Oostindische Compagnie (VOC) mengubah keseimbangan kekuasaan di Nusantara, tidak hanya melalui monopoli dagang tetapi juga intervensi politik terhadap kerajaan-kerajaan maritim. Dalam konteks tersebut, Kesultanan Aceh menghadapi tekanan eksternal yang serius setelah masa ekspansif pemerintahan Sultan Iskandar Muda berakhir. Krisis suksesi yang muncul setelah wafatnya Sultan Iskandar Tsani pada 1641 membuka potensi fragmentasi politik internal. Di tengah situasi genting tersebut, takhta justru diwariskan kepada seorang perempuan, Sultanah Safiatuddin, yang kemudian memerintah selama lebih dari tiga dekade. Fenomena ini memunculkan berbagai macam pertanyaan bagaimana sebuah kerajaan Islam yang tengah menghadapi tekanan kolonial dapat bertahan di bawah kepemimpinan perempuan? Apakah naiknya sultanah merupakan tanda kompromi elite yang melemahkan Aceh, atau justru strategi adaptif dalam menghadapi perubahan geopolitik abad ke-17? Esai ini berargumen bahwa ketahanan politik Aceh pada masa Sultanah Safiatuddin bukan sekadar bertahan di tengah keterbatasan, melainkan diperkuat oleh strategi diplomasi yang realistis dan adaptif, sehingga legitimasi kekuasaannya terbentuk melalui stabilitas internal dan kemampuan mengelola hubungan dengan VOC. Untuk memahami argumen tersebut pembahasan berikut akan menelaah krisis suksesi awal
Kekuasaan VOC di Aceh Pada Masa Sultanah Safiatuddin
Sultanah Safiatuddin Tajul Alam Syah memerintah Kesultanan Aceh pada tahun 1641–1675 setelah wafatnya Sultan Iskandar Tsani. Ia dikenal sebagai penguasa perempuan pertama dalam sejarah Kesultanan Aceh. Masa pemerintahannya berlangsung pada periode ketika VOC mulai memperluas pengaruhnya di kawasan Asia Tenggara dan berusaha menguasai jalur perdagangan penting di wilayah Nusantara (Andaya, 1975). Sejak awal berdirinya, VOC memiliki kepentingan besar terhadap jalur perdagangan internasional di kawasan Selat Malaka. Jalur tersebut merupakan salah satu rute perdagangan utama yang menghubungkan wilayah Asia Timur, India, Timur Tengah, dan Eropa. Posisi geografis Aceh yang berada di pintu masuk Selat Malaka menjadikan kerajaan ini sebagai salah satu pusat perdagangan yang strategis sekaligus menjadi pesaing bagi kepentingan ekonomi VOC (Reid, 1988).
Meskipun VOC berhasil memperkuat posisinya di beberapa wilayah Nusantara, pengaruh mereka di Aceh pada masa Sultanah
Safiatuddin relatif terbatas. Kesultanan Aceh masih memiliki kekuatan politik dan ekonomi yang cukup besar untuk mempertahankan kedaulatannya. Pemerintah Aceh tetap mengontrol perdagangan komoditas penting seperti lada serta berbagai hasil bumi lainnya yang menjadi komoditas utama dalam perdagangan internasional pada masa itu (Andaya, 1975). Hubungan antara Aceh dan VOC tidak selalu berjalan harmonis. Dalam beberapa kesempatan terjadi ketegangan karena VOC berusaha memperluas pengaruh ekonominya di kawasan tersebut. Namun pemerintah Aceh cenderung bersikap hati-hati dalam menjalin hubungan dengan kekuatan Eropa agar kerajaan tidak sepenuhnya bergantung pada mereka (Reid, 1988). Selain itu, Aceh juga memiliki jaringan perdagangan internasional yang luas dengan pedagang dari berbagai wilayah seperti Arab, Persia, dan India. Jaringan perdagangan tersebut telah berkembang sejak masa sebelumnya dan tetap berperan penting dalam menjaga kekuatan ekonomi kerajaan. Kondisi ini menyebabkan VOC tidak dapat secara langsung menguasai Aceh seperti yang mereka lakukan di beberapa wilayah lain di Nusantara (Reid, 1995).
Geopolitik Kerajaan Aceh Pada Masa Sultanah Safiatuddin
Secara geopolitik, Kesultanan Aceh memiliki posisi yang sangat strategis karena terletak di ujung utara Pulau Sumatra dan berada di jalur perdagangan internasional Selat Malaka. Jalur ini sejak lama menjadi salah satu jalur pelayaran paling penting di Asia karena menghubungkan perdagangan antara wilayah Timur dan Barat (Reid, 1988). Pada masa Sultanah Safiatuddin, posisi strategis tersebut tetap menjadi salah satu faktor utama yang mempengaruhi kebijakan politik kerajaan. Aceh berusaha mempertahankan perannya sebagai pusat perdagangan regional sekaligus menjaga pengaruhnya terhadap wilayah-wilayah di sekitarnya. Pengaruh tersebut tidak hanya mencakup wilayah Sumatra, tetapi juga menjangkau beberapa daerah di Semenanjung Malaya yang memiliki hubungan ekonomi dengan kerajaan tersebut (Andaya, 1975). Selain faktor geografis, geopolitik Aceh juga dipengaruhi oleh dinamika hubungan dengan kekuatan asing. Kehadiran VOC sebagai kekuatan dagang Eropa membawa perubahan dalam peta politik kawasan. Meskipun demikian, Aceh tidak sepenuhnya berada di bawah pengaruh VOC karena kerajaan ini tetap mempertahankan hubungan perdagangan dengan berbagai jaringan internasional yang telah berkembang sebelumnya (Reid, 1988). Kebijakan diplomasi yang dijalankan oleh Sultanah Safiatuddin juga berperan penting dalam menjaga stabilitas politik kerajaan. Dengan menjaga hubungan dengan berbagai pihak serta mempertahankan kontrol terhadap perdagangan regional, Aceh masih mampu mempertahankan posisinya sebagai salah satu kekuatan penting di kawasan Selat Malaka pada abad ke-17 (Hermaliza, 2009).
Di samping itu, stabilitas internal kerajaan turut mendukung posisi geopolitik Aceh. Walaupun kepemimpinan perempuan sempat menjadi perdebatan di kalangan elite politik dan keagamaan, pemerintahan Sultanah Safiatuddin tetap berjalan relatif stabil. Dukungan dari ulama dan elite kerajaan membantu menjaga legitimasi kekuasaan sehingga pemerintahannya dapat berlangsung selama lebih dari tiga dekade (Ar-Raniri, Bustanus Salatin).
Kesimpulan
masa pemerintahan Sultanah Safiatuddin menunjukkan kemampuan Kesultanan Aceh dalam mempertahankan posisi strategisnya di tengah perubahan geopolitik kawasan yang ditandai oleh meningkatnya pengaruh VOC. Melalui kombinasi antara kebijakan diplomasi, pengelolaan perdagangan, serta stabilitas politik internal, Aceh masih mampu mempertahankan perannya sebagai salah satu kekuatan penting di kawasan Selat Malaka pada abad ke-17. Kondisi ini sekaligus menunjukkan bahwa ekspansi VOC di Nusantara tidak selalu berjalan tanpa hambatan, karena terdapat kerajaan-kerajaan lokal seperti Aceh yang masih memiliki kapasitas untuk mempertahankan kedaulatan serta kepentingan ekonominya dalam sistem perdagangan internasional.
Daftar Rujukan
Andaya, Leonard Y. 1975. The Kingdom of Aceh: A Study of Seventeenth-Century Sumatra. Kuala Lumpur: Oxford University Press.
Ar-Raniri, Nuruddin. Bustanus Salatin. Aceh, abad ke-17.
Gottschalk, Louis. 1969. Understanding History. New York: Alfred A. Knopf.
Hermaliza, Essi. 2009. Safiatuddin: Apa dan Siapa? Jakarta: Direktorat Jenderal Kebudayaan.
Kuntowijoyo. 2005. Pengantar Ilmu Sejarah. Yogyakarta: Bentang.
Reid, Anthony. 1988. Southeast Asia in the Age of Commerce 1450–1680. New Haven: Yale University Press.
Reid, Anthony. 1995. Witnesses to Sumatra: A Traveller’s Anthology. Kuala Lumpur: Oxford University Press.
Oleh : Yashmin Maharani Ayu Adilla Putri
