Bayangkan seorang raja yang baru saja selamat dari kehancuran total kerajaannya—kota-kota yang hangus, bangsawan yang terbantai, dan legitimasinya yang dipertanyakan. Itulah kondisi Airlangga sekitar tahun 1016 M, ketika serangan musuh memorakporandakan Kerajaan Medang. Hampir tiga dekade kemudian, ia mengabadikan perjalanan hidupnya dalam sebuah prasasti berbahasa Sansekerta dan Jawa Kuno: Prasasti Pucangan (1042 M). Namun prasasti ini bukan sekadar catatan kemenangan, ia adalah sebuah teks politik yang cermat, yang merangkai silsilah, narasi kepahlawanan, dan keputusan kontroversial menjadi satu kesatuan untuk membangun wibawa kekuasaan.
Epigrafi, ilmu yang mengkaji prasasti sebagai sumber Sejarah telah memberi kita alat untuk membaca teks semacam ini secara kritis. Prasasti Pucangan, yang ditemukan di lereng Gunung Penanggungan (Jawa Timur), termasuk prasasti terpanjang dan terpenting dari era Jawa Kuno. Di dalamnya, Airlangga menarik garis silsilah hingga ke Mpu Sindok, raja Dinasti Isyana abad ke-10, seolah hendak menegaskan bahwa takhtanya bukan hasil perebutan melainkan hak darah. Lebih jauh, prasasti ini menjadi satu-satunya sumber tertulis semasa yang menyinggung konteks di balik keputusan akhir Airlangga yaitu membelah kerajaannya menjadi Jenggala dan Kadiri sekitar tahun 1041–1042 M. Esai ini berargumen bahwa pencantuman silsilah panjang dalam Prasasti Pucangan merupakan strategi legitimasi politik yang disengaja pasca-Mahapralaya, dan bahwa keputusan membelah kerajaan mencerminkan tegangan antara idealisme menjaga keutuhan kekuasaan dengan realitas konflik internal keluarga yang tidak dapat dielakkan.
Prasasti Pucangan memulai teksnya dengan membangun silsilah Airlangga secara panjang lebar, menyebutkan rantai keturunan yang menghubungkannya dengan Mpu Sindok, pendiri Dinasti Isyana yang memerintah Jawa Timur sekitar tahun 929–947 M. Strategi genealogis ini bukan kebetulan. Menurut Munandar (2011), prasasti-prasasti era Jawa Kuno secara konsisten menggunakan pemaparan silsilah sebagai instrumen legitimasi, terutama ketika seorang raja menghadapi kondisi kekuasaan yang tidak stabil atau baru pulih dari krisis besar. Airlangga, yang naik takhta setelah peristiwa Mahapralaya—serangan dahsyat yang menghancurkan Kerajaan Medang dan menewaskan mertuanya, Raja Dharmawangsa—berada persis dalam situasi tersebut.
Bukti tekstual dalam prasasti menunjukkan bahwa Airlangga menekankan garis keturunannya melalui jalur ibu yang terhubung ke Mpu Sindok, sekaligus menegaskan ikatan pernikahannya dengan putri Dharmawangsa. Dengan demikian, ia tidak hanya mengklaim warisan Dinasti Isyana, tetapi juga menempatkan dirinya sebagai penerus sah Kerajaan Medang yang hancur. Zoetmulder (1974) mencatat bahwa dalam tradisi sastra dan epigrafi Jawa Kuno, pembuktian keturunan melalui tokoh-tokoh besar masa lampau merupakan pola umum yang diakui secara luas dan dipahami oleh kalangan elit istana sebagai legitimasi yang kuat. Susanti (2010) juga menegaskan bahwa Airlangga bukan sekadar pewaris pasif, ia secara aktif membangun kembali identitas kerajaannya melalui berbagai prasasti, termasuk Pucangan, sebagai bagian dari proyek besar pembaruan kerajaan. Oleh karena itu, penyebutan Mpu Sindok bukan sekadar informasi genealogis, namun itu adalah pernyataan politik bahwa Airlangga adalah satu-satunya pewaris sah yang berhak merekonstruksi ketertiban pasca-kehancuran.
Paradoks terbesar Prasasti Pucangan terletak pada bagaimana sebuah teks yang begitu gencar membangun citra keagungan dan keutuhan kekuasaan Airlangga, justru dibuat hampir bersamaan dengan keputusannya membelah kerajaan menjadi dua, yaitu Jenggala (Kahuripan) di timur dan Kadiri (Panjalu) di barat. Keputusan ini, yang menurut Slamet Muljana (2006) diperkirakan terjadi sekitar tahun 1041–1042 M, telah lama menjadi perdebatan para sejarawan. Apakah ini tindakan bijak seorang raja atau pengakuan atas kekalahan menghadapi konflik internal?
Susanti (2010) memberikan gambaran yang lebih konkret tentang latar belakang konflik ini. Ia menjelaskan bahwa persaingan di antara para putra Airlangga—yang kemungkinan besar berasal dari ibu yang berbeda—sudah berlangsung cukup lama sebelum pembagian resmi dilakukan. Kondisi ini menempatkan Airlangga dalam posisi dilematis: membiarkan konflik berarti mengancam stabilitas kerajaan yang susah payah ia bangun, tetapi membagi kerajaan berarti mengakui bahwa persatuan yang ia agung-agungkan dalam prasasti hanyalah sebuah ideal yang tidak terwujud sepenuhnya.
Sumber tradisional seperti Kakawin Nagarakretagama (1365 M) menyebutkan bahwa pembagian wilayah dilakukan oleh Mpu Bharada atas permintaan Airlangga untuk menghindari perang saudara antara dua putranya. Namun Kieven (2013) mengingatkan bahwa Nagarakretagama ditulis tiga abad setelah peristiwa, sehingga unsur mitologisnya perlu dikritisi. Prasasti Pucangan sendiri tidak secara eksplisit menyebut pembagian kerajaan, tetapi konteks komposisinya yang bertepatan dengan masa-masa akhir pemerintahan Airlangga memberi sinyal bahwa teks ini ditulis justru sebagai upaya mempertahankan narasi keutuhan sebelum keretakan itu menjadi nyata. Weatherbee (1995) berargumen bahwa prasasti kerajaan di Asia Tenggara sering kali berfungsi sebagai dokumen ideologis yang menutup-nutupi atau membingkai ulang ketidakstabilan politik dengan bahasa keagungan dan ketertiban kosmis.
Dalam perspektif epigrafi, tegangan antara narasi keagungan dan realitas pembelahan kerajaan justru memperkuat argumen bahwa Prasasti Pucangan adalah dokumen krisis—sebuah upaya terakhir Airlangga untuk mencetak versi resmi sejarahnya sebelum kerajaan yang telah ia bangun kembali dengan susah payah itu terpecah. Menurut Acri (2016), inscriptional politics atau politik prasasti di Jawa Kuno sering mencerminkan kebutuhan mendesak penguasa untuk mengamankan versi legitimasi tertentu dalam konteks transisi kekuasaan yang tidak mulus.
Berdasarkan analisis di atas, terdapat dua jawaban yang saling berkaitan atas rumusan masalah yang diajukan. Pertama, Airlangga mencantumkan silsilah panjang hingga Mpu Sindok dalam Prasasti Pucangan karena ia membutuhkan fondasi legitimasi yang kuat setelah Mahapralaya menghancurkan hampir seluruh tatanan kerajaan tempat ia bersandar. Tanpa dukungan klan lama yang telah musnah, silsilah menjadi satu-satunya modal simbolis yang bisa ia gunakan untuk membuktikan bahwa kekuasaannya adalah hak yang sah, bukan hasil keberuntungan semata. Kedua, meskipun prasasti ini dibangun di atas narasi keutuhan dan keagungan, kenyataannya keputusan membelah kerajaan menjadi Jenggala dan Kadiri justru menunjukkan bahwa Airlangga gagal mengatasi konflik suksesi di dalam keluarganya sendiri. Pembagian itu bukan sekadar kebijaksanaan diplomatik, melainkan sebuah kompromi yang lahir dari ketidakmampuan mempertahankan persatuan yang selama ini ia cita-citakan. Dengan kata lain, Prasasti Pucangan adalah monumen dari sebuah kemenangan yang tidak pernah benar-benar sempurna.
Daftar Pustaka
Acri, A. (2016). Esoteric Buddhism in Mediaeval Maritime Asia: Networks of Masters, Texts, Icons. ISEAS–Yusof Ishak Institute.
Kieven, L. (2013). Following the Cap-Figure in Majapahit Temple Reliefs: A New Look at the Religious Function of East Javanese Temples, Fourteenth and Fifteenth Centuries. BRILL.
Munandar, A. A. (2011). Catuspatha: Arkeologi Majapahit. Wedatama Widya Sastra.
Nastiti, T. S. (2003). Prasasti Indonesia: Beberapa Catatan Metodologi. Jurnal Arkeologi Indonesia, 2(1), 15–28.
Slamet Muljana. (2006). Tafsir Sejarah Nagara Kretagama (Cetakan ke-2). LKiS.
Susanti, N. (2010). Airlangga: Biografi Raja Pembaru Jawa Abad XI. Komunitas Bambu.
Weatherbee, D. E. (1995). Raffles’s Sources for Traditional Javanese Historiography and the Mackenzie Collections. Indonesia, 26, 63–93.
Zoetmulder, P. J. (1974). Kalangwan: A Survey of Old Javanese Literature. Martinus Nijhoff.
Oleh : Muhammad Afanza Septiandika (Universitas Negeri Malang)
