“Negara yang mampu mengendalikan pangan, pada hakikatnya mampu mengendalikan dunia.” — Henry Kissinger, 1970
Pernyataan klasik Henry Kissinger ini kembali menggema dalam lanskap geopolitik modern. Kini, pangan tidak lagi dipandang sekadar komoditas pemenuhan kebutuhan dasar, tetapi telah bertransformasi menjadi instrumen kekuasaan yang sangat strategis dalam hubungan internasional. Di tengah perang, konflik, perubahan iklim, serta rivalitas kekuatan besar dunia, perebutan pengaruh tidak lagi terbatas pada wilayah, sumber migas, atau kekuatan militer, melainkan juga pada pangan sebagai fondasi utama keberlangsungan hidup manusia. Indonesia sebagai negara besar dengan penduduk terbanyak keempat di dunia tidak dapat mengabaikan dinamika ini. Pertanyaannya, apakah Indonesia akan tetap berada pada posisi ketergantungan, atau mampu membangun kedaulatan pangan yang kokoh dan meningkatkan posisi tawarnya di tingkat global.
Akar Permasalahan
Akar persoalan utama dalam geopolitik pangan dunia terletak pada ketimpangan produksi dan distribusi pangan global. Sebagian kecil negara menguasai produksi gandum, kedelai, pupuk, dan energi yang menjadi fondasi sistem pangan. Ketika terjadi konflik atau gangguan politik, negara-negara lain otomatis mengalami ketidakstabilan harga dan pasokan. Perang Rusia–Ukraina adalah contoh nyata. Dua negara ini menguasai sekitar 30% ekspor gandum dunia, sehingga ketika jalur Laut Hitam terganggu, dunia mengalami kelangkaan yang menyebabkan lonjakan harga pangan. Kondisi serupa terjadi pada pupuk: sebagian besar bahan bakunya berasal dari kawasan Eropa Timur, sehingga krisis geopolitik langsung memukul sektor pertanian global. Di saat bersamaan, konflik di Timur Tengah mempengaruhi harga energi, yang berimbas pada kenaikan biaya transportasi dan logistik pangan internasional. Akar permasalahan lainnya ialah rivalitas ekonomi AS–Tiongkok serta munculnya kekuatan baru seperti BRICS. Persaingan ini menciptakan ketidakpastian dalam perdagangan dan diplomasi pangan, membuat negara-negara berkembang berada dalam posisi rentan. Geopolitik pangan bertumpu pada struktur kekuasaan global yang timpang dan sangat mudah terguncang.
Analisis Geopolitik: Pangan sebagai Alat Kekuasaan
Pada pusaran geopolitik global, pangan tidak lagi diperlakukan sebagai komoditas ekonomi biasa. Ia telah menjelma menjadi alat diplomasi, instrumen pengaruh, dan bahkan sarana tekanan politik. Rusia memanfaatkan ekspor energi dan pupuk untuk memperkuat posisi tawarnya. Amerika Serikat memadukan dominasi teknologi, paten benih, dan jejaring perdagangan internasional sebagai bagian dari strategi soft power-nya. Sementara Tiongkok memperluas kendali terhadap rantai pasok pangan dunia melalui investasi lahan, pelabuhan, hingga logistik di berbagai negara. Semua ini menunjukkan bahwa negara yang memegang kendali atas pangan memiliki leverage politik yang sangat besar dalam percaturan global. Fenomena ini tidak berdiri sendiri yang mana dampaknya sangat terasa di Indonesia. Ketergantungan Indonesia pada impor gandum, kedelai, jagung pakan, dan bawang putih menunjukkan bahwa dinamika geopolitik global langsung masuk ke dapur rumah tangga rakyat. Indonesia belum memiliki kekuatan tawar yang tinggi karena masih berada pada posisi “price taker” dan penerima dampak, bukan pengendali. Di sinilah geopolitik pangan global berkelindan dengan isu-isu strategis nasional, termasuk yang terjadi di Jawa Timur dan Malang Raya. Di tingkat nasional, kenaikan harga beras pada 2023–2024, yang dipengaruhi perubahan iklim global, gangguan produksi di negara pengekspor, serta dinamika pasokan pupuk internasional, menjadi bukti bahwa krisis pangan global tidak lagi abstrak. Indonesia bahkan mengalami inflasi pangan yang sangat menekan kelompok masyarakat miskin, sementara keterlambatan distribusi beras SPHP dan kelangkaan minyak goreng beberapa tahun lalu memperlihatkan betapa rapuhnya sistem pangan nasional ketika berhadapan dengan gejolak global. Situasi ini juga tercermin di Jawa Timur, provinsi yang dikenal sebagai salah satu lumbung pangan nasional. Di beberapa wilayah seperti Kepanjen, Turen, dan Pakisaji, peternak ayam broiler terdampak lonjakan harga pakan impor, yang sebagian besar bergantung pada jagung dan kedelai luar negeri. Faktor yang membuat isu ini semakin kompleks adalah dominasi benih impor dalam pertanian Indonesia. Masuknya benih hortikultura dari Tiongkok dan Thailand telah menggeser sebagian besar benih lokal, sehingga petani di Jawa Timur tidak sepenuhnya mandiri dalam penyediaan input produksi. Ketika negara pemasok menaikkan harga atau mengatur ekspor benih, petani lokal ikut terdampak. Ini sekaligus menunjukkan bahwa ketergantungan tersebut membuka celah tekanan geopolitik dari luar. Pangan benar-benar telah menjadi instrumen soft power sekaligus hard power dalam konteks global maupun nasional. Negara yang mampu mengamankan suplai pangannya memiliki kekuatan untuk menjaga stabilitas domestik dan mempengaruhi negara lain. Sebaliknya, negara yang tidak mandiri, seperti Indonesia dalam beberapa komoditas kunci selalu berada dalam ancaman tekanan eksternal.
Argumentasi Solusi: Kedaulatan Pangan sebagai Strategi Bertahan
Dinamika geopolitik pangan global sangat terasa di Indonesia, termasuk Jawa Timur dan Malang Raya, menunjukkan kerentanan sistem pangan nasional. Presiden Joko Widodo menegaskan, “pangan adalah persoalan hidup dan mati sebuah bangsa”, terutama saat lonjakan harga beras 2023–2024 akibat gangguan produksi internasional, kenaikan pupuk, dan perubahan iklim. Dampaknya langsung dirasakan petani hortikultura Malang yang gagal panen dan peternak ayam broiler di Turen, Kepanjen, dan Dau terdampak mahalnya pakan impor. Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo menekankan, “negara yang tidak berdaulat pangan akan selalu menjadi korban krisis dunia.” Ekonom Rizal Ramli menilai ketergantungan impor sebagai “kerentanan geopolitik yang diciptakan.” Kondisi ini menegaskan bahwa pangan bukan sekadar komoditas, tetapi alat kuasa yang menuntut Indonesia membangun kedaulatan pangan secara serius dan berkelanjutan.
Reorientasi Strategis
Geopolitik pangan kini menekan Indonesia hingga ke tingkat daerah seperti Malang dan Jawa Timur. Presiden Joko Widodo menegaskan bahwa “pangan adalah persoalan hidup dan mati bangsa”, terbukti saat harga beras melonjak dan pupuk langka akibat konflik global. Petani hortikultura Malang terdampak cuaca ekstrem, sementara peternak ayam di Turen dan Kepanjen terpukul mahalnya pakan impor. Menteri Pertanian pernah mengingatkan bahwa “tanpa kedaulatan pangan, kita akan selalu menjadi korban krisis dunia.” Kondisi ini menunjukkan bahwa pangan bukan sekadar komoditas, tetapi alat kuasa yang menuntut Indonesia membangun kemandirian secara serius.
“Jika negara lain menjadikan pangan sebagai alat kuasa, maka Indonesia harus menjadikannya sebagai alat bertahan.”
Pada dunia yang sarat ketidakpastian, pangan adalah fondasi kedaulatan sebuah bangsa. Indonesia harus memastikan bahwa masa depannya tidak ditentukan oleh gejolak global, melainkan oleh kemampuannya sendiri dalam mengelola dan mengamankan pangan nasional. Pangan bukan hanya kebutuhan sehari-hari, tetapi simbol kekuatan, martabat, dan kemerdekaan.
Adinda Ayu Adi Putri dan Meilanny Budi Lestari
Universitas Brawijaya
