Kajian mengenai struktur sosial masyarakat Jawa Kuno sering kali menggambarkan sistem yang bersifat patriarkal, di mana laki-laki dipandang mendominasi ruang politik, ekonomi, dan hukum. Dalam banyak narasi historiografi lama, perempuan cenderung ditempatkan terutama dalam ranah domestik sebagai pendamping laki-laki. Namun, sumber-sumber epigrafi dari masa Kerajaan Mataram Kuno menunjukkan gambaran yang lebih kompleks mengenai posisi perempuan dalam masyarakat. Prasasti-prasasti yang berasal dari abad ke-9 hingga ke-10 tidak hanya mencatat aktivitas raja dan pejabat kerajaan, tetapi juga merekam berbagai aspek kehidupan sosial masyarakat, termasuk keterlibatan perempuan dalam aktivitas ekonomi, sosial, dan keagamaan. Kajian mengenai kedudukan perempuan dalam masyarakat Jawa Kuno telah dibahas secara mendalam oleh Titi Surti Nastiti dalam penelitiannya tentang perempuan Jawa Kuno. Ia menyatakan bahwa “dalam masyarakat Jawa Kuna, perempuan memiliki kesempatan untuk berperan dalam berbagai bidang kehidupan seperti politik, ekonomi, sosial, dan keagamaan, meskipun jumlahnya tidak sebanyak laki-laki” (Nastiti, 2016, hlm. 5). Pernyataan ini menunjukkan bahwa perempuan tidak sepenuhnya berada dalam posisi subordinat, melainkan memiliki ruang partisipasi tertentu dalam kehidupan masyarakat.
Sumber utama untuk memahami kondisi tersebut adalah prasasti, yang merupakan dokumen resmi yang dikeluarkan oleh penguasa atau pejabat kerajaan. Sebagaimana dijelaskan oleh Boechari, prasasti merupakan sumber sejarah primer yang sangat penting karena memuat informasi mengenai kebijakan politik, administrasi, dan kehidupan sosial masyarakat pada masa lalu (Boechari, 2013, hlm. 15). Oleh karena itu, melalui analisis terhadap prasasti dapat diketahui bagaimana posisi perempuan dalam struktur sosial masyarakat Jawa Kuno. Berdasarkan hal tersebut, esai ini berargumen bahwa perempuan pada masa Mataram Kuno memiliki kedudukan hukum yang diakui serta peran sosial yang signifikan, yang dapat dilihat melalui hak kepemilikan tanah, partisipasi dalam struktur sosial dan keagamaan, serta keterlibatan dalam dinamika kehidupan masyarakat
Kedudukan Perempuan pada Masa Mataram Kuno
Salah satu indikator penting yang menunjukkan kedudukan perempuan dalam masyarakat Jawa Kuno adalah pengakuan terhadap mereka sebagai subjek hukum, terutama dalam hal kepemilikan tanah. Dalam berbagai prasasti yang berkaitan dengan penetapan sima (tanah perdikan), perempuan sering disebut sebagai pihak yang memiliki atau menerima hak atas tanah tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa perempuan memiliki identitas hukum yang diakui dalam sistem administrasi kerajaan (Nastiti, 2016). Penetapan wilayah sima sendiri merupakan kebijakan penting dalam administrasi kerajaan pada masa Mataram Kuno. Kebijakan ini tidak hanya berkaitan dengan pembebasan pajak, tetapi juga mencerminkan hubungan antara kerajaan dan masyarakat lokal serta struktur sosial yang berkembang pada masa itu (Tjahjono & Rangkuti, 1998, hlm. 137). Dalam beberapa prasasti yang berkaitan dengan penetapan sima, perempuan tercatat sebagai pemilik atau penerima hak atas tanah, yang menunjukkan bahwa mereka memiliki kedudukan hukum dalam sistem tersebut.
Dalam konteks masyarakat agraris Jawa Kuno, kepemilikan tanah memiliki arti penting karena berkaitan langsung dengan produksi ekonomi. Tanah merupakan sumber utama penghidupan masyarakat. Oleh karena itu, pengakuan terhadap perempuan sebagai pemilik tanah menunjukkan bahwa mereka memiliki akses terhadap sumber daya ekonomi dan dapat berperan dalam pengelolaan kehidupan keluarga maupun komunitas. Selain dalam bidang ekonomi, kedudukan perempuan juga terlihat dalam konteks politik kerajaan. Hal ini dapat dilihat dalam Prasasti Kayumwungan yang menyebut tokoh Pramodhawardhani. Ia merupakan putri dari dinasti Syailendra yang menikah dengan Rakai Pikatan dari dinasti Sanjaya. Pernikahan tersebut memiliki makna politik penting karena berperan dalam menyatukan dua dinasti besar di Jawa Tengah. Dengan demikian, perempuan dari kalangan elit kerajaan dapat memainkan peran strategis dalam legitimasi kekuasaan dan dinamika politik kerajaan (Zoetmulder, 1983).
Peran Perempuan dalam Masyarakat Mataram Kuno
Selain memiliki kedudukan hukum yang diakui, perempuan pada masa Mataram Kuno juga memainkan berbagai peran penting dalam kehidupan sosial masyarakat. Peran tersebut dapat dilihat melalui berbagai prasasti yang mencatat aktivitas perempuan dalam konteks sosial dan komunitas. Contoh yang paling jelas dapat ditemukan dalam Prasasti Rukam yang menyebut seorang perempuan bernama Nini Haji Rakryan Sanjiwana. Dalam prasasti tersebut dijelaskan bahwa desa Rukam mengalami kerusakan akibat letusan gunung berapi dan kemudian dipulihkan kembali melalui inisiatif tokoh perempuan tersebut. Sebagai bentuk penghargaan atas jasanya, desa tersebut kemudian ditetapkan sebagai wilayah sima oleh raja (Nastiti, 2016). Peristiwa ini menunjukkan bahwa perempuan dapat berperan sebagai pemimpin komunitas yang mampu mengorganisasi pemulihan wilayah setelah bencana. Peran perempuan juga terlihat dalam kegiatan ritual dan administrasi keagamaan. Dalam Prasasti Lintakan disebutkan bahwa istri-istri pejabat kerajaan turut menerima persembahan atau pasek-pasek dalam upacara penetapan sima. Kehadiran mereka dalam upacara resmi ini menunjukkan bahwa perempuan memiliki posisi sosial yang diakui dalam struktur birokrasi dan ritual kerajaan (Nastiti, 2016).
Perempuan dalam Prasasti Mataram Kuno
Dalam Prasasti Rukam, penyebutan tokoh Nini Haji Rakryan Sanjiwana menunjukkan bahwa perempuan dapat bertindak sebagai agen sosial yang memiliki kapasitas kepemimpinan dalam komunitas lokal. Peran ini memperlihatkan bahwa perempuan tidak hanya terlibat dalam kehidupan domestik, tetapi juga dalam proses pemulihan dan pembangunan kembali masyarakat. Sementara itu, Prasasti Lintakan menunjukkan bahwa perempuan dari kalangan elit memiliki peran dalam upacara administratif dan keagamaan yang berkaitan dengan penetapan wilayah sima. Keterlibatan mereka dalam penerimaan persembahan menunjukkan adanya pengakuan terhadap posisi sosial perempuan dalam struktur birokrasi kerajaan. Adapun Prasasti Kayumwungan memperlihatkan peran perempuan dalam konteks politik dinasti melalui tokoh Pramodhawardhani. Penyebutan tokoh ini dalam prasasti menunjukkan bahwa perempuan dari kalangan kerajaan dapat menjadi bagian penting dalam strategi politik dan hubungan kekuasaan antar dinasti. Dengan demikian, analisis epigrafi terhadap ketiga prasasti tersebut menunjukkan bahwa perempuan memiliki peran yang beragam dalam kehidupan sosial, politik, dan ekonomi masyarakat Jawa Kuno.
Kesimpulan
Perempuan pada masa Mataram Kuno memiliki kedudukan dan peran yang cukup signifikan dalam masyarakat. Mereka diakui sebagai subjek hukum yang memiliki hak kepemilikan atas tanah serta memiliki akses terhadap sumber daya ekonomi. Selain itu, perempuan juga memainkan berbagai peran dalam kehidupan sosial masyarakat, mulai dari kepemimpinan komunitas, partisipasi dalam upacara keagamaan, hingga keterlibatan dalam dinamika politik kerajaan. Bukti dari berbagai prasasti menunjukkan bahwa perempuan memiliki ruang partisipasi yang cukup luas dalam kehidupan masyarakat Jawa Kuno.
Sumber Rujukan
Nastiti, T. S. (2016). Perempuan Jawa: Kedudukan dan peranannya dalam masyarakat abad VIII-XV. Dunia Pustaka Jaya.
Tjahjono, B. D., & Rangkuti, N. (1998). Penetapan Sima Dalam Konteks Perluasan Wilayah Pada Masa Mataram Kuna: Kajian Berdasarkan Prasasti-Prasasti Balitung (899-910 M). Berkala Arkeologi, 18(1), 40-52.
Worsley, P. (2013). Boechari, Melacak sejarah kuno Indonesia lewat prasasti/Tracing ancient Indonesian history through inscriptions; Kumpulan tulisan/Writings of Boechari. Wacana, Journal of the Humanities of Indonesia, 15(1), 12.
Zoetmulder, P. J. (1983). Kalangwan: A survey of Old Javanese literature. Brill.
Oleh : Dewi Sekar Febriani (Universitas Negeri Malang)
