Dalam realitas pendidikan tinggi Indonesia, ada satu fakta yang sering luput dari perhatian: ketimpangan representasi mahasiswa luar Jawa di kancah nasional. Meskipun semangat persatuan selalu digaungkan dalam semboyan “Bhinneka Tunggal Ika”, nyatanya suara mahasiswa dari daerah-daerah luar Jawa kerap terdengar sayup dibandingkan dengan dominasi mahasiswa yang berbasis di pusat, terutama di Pulau Jawa. Fenomena ini tidak hanya berbicara soal geografis, melainkan juga soal akses, kesempatan, dan pengakuan. Di tengah ketidakmerataan pembangunan, mahasiswa luar Jawa berjuang untuk mendapatkan ruang setara dalam diskusi akademik, pergerakan sosial, maupun penentuan kebijakan pendidikan. Opini ini berangkat dari kebutuhan mendesak untuk membuka ruang lebih adil, karena potensi intelektual dan kreativitas mahasiswa tidak pernah mengenal batas administratif. Jika ketimpangan ini terus dibiarkan, bukan tidak mungkin generasi emas bangsa justru akan pincang dan tidak mampu merepresentasikan keberagaman Indonesia.
Salah satu penyebab utama ketimpangan ini adalah sentralisasi kekuasaan yang masih mengakar kuat di Indonesia. Perguruan tinggi ternama, forum-forum nasional, hingga jaringan karier yang luas hampir semuanya terkonsentrasi di kota-kota besar di Jawa. Ketika kegiatan nasional digelar, tidak jarang mahasiswa dari Papua, Kalimantan, Sulawesi, atau Nusa Tenggara hanya menjadi penonton, atau bahkan tidak diundang sama sekali. Ini menciptakan kondisi di mana gagasan, kritik, dan inovasi dari luar Jawa dianggap minor, sekadar pelengkap dari narasi besar yang ditulis oleh mahasiswa dari pusat. Ketidakadilan struktural ini memperkuat persepsi bahwa untuk diakui, mahasiswa luar Jawa harus berjuang dua kali lebih keras. Realitas ini pada akhirnya membentuk mentalitas bahwa hanya dengan meninggalkan daerah asal dan berpusat di Jawa, seseorang dapat lebih mudah “dianggap” dalam peta nasional.
Padahal, dalam banyak aspek, mahasiswa dari luar Jawa membawa perspektif yang sangat kaya dan berharga. Mereka hadir dengan pengalaman hidup yang berbeda: tentang perjuangan mengakses pendidikan, tentang mempertahankan kearifan lokal di tengah modernisasi, dan tentang membangun komunitas dengan sumber daya terbatas. Suara-suara ini sesungguhnya merupakan kekayaan intelektual yang bisa memperkaya diskursus nasional. Sayangnya, sistem saat ini belum cukup terbuka untuk mengakomodasi keberagaman perspektif tersebut. Forum-forum diskusi masih sering dikendalikan oleh logika dominasi, di mana standar berpikir, berbicara, bahkan cara berorganisasi diukur dengan “kiblat Jawa”.
Akibatnya, bukan hanya suara mahasiswa luar Jawa yang tersisih, tetapi juga potensi perubahan sosial yang lebih inklusif ikut terkubur. Jika suara marjinal ini terus diabaikan, maka narasi nasional akan semakin homogen dan kehilangan keberagaman yang seharusnya menjadi identitas bangsa.
Ketidakmerataan akses teknologi juga berujung pada disparitas dalam kompetensi yang kemudian memperkuat stigma bahwa mahasiswa luar Jawa “kurang siap” bersaing di tingkat nasional. Sebuah stigma yang sesungguhnya tidak adil, karena mengabaikan fakta bahwa mereka memulai perjalanan dari posisi yang lebih menantang. Alih-alih mempersempit ruang gerak, ekosistem pendidikan nasional seharusnya memperhitungkan ketimpangan ini dan aktif mendukung penciptaan ruang partisipasi yang lebih adil. Dengan memberikan akses yang merata, Indonesia akan mendapatkan lebih banyak ide-ide segar yang lahir dari pengalaman kontekstual yang beragam.
Pada kasus ini kami mencoba mengali informasi dari salah satu mahasiswa yang menjadi korban perlakuan marjinal, sebut saja Andi (nama samaran). Andi merupakan mahasiswa angkatan 2022 yang berasal dari Sumenep Madura. Dirinaya mengungkapkan bahwa selama kegiatan pembelajaran berlangsung ia pernah mendapatkan perlakuan rasisme secara verbal oleh salah satu oknum pengajar ditempat Andi belajar. Pengajar tersebut menyebut bahwa rata rata orang yang berasal dari daerah Andi selalu tidak disiplin dan tidak taat dalam mengikuti suatau kegiatan, anggapan itu muncul berdasarkan dengan pengalaman dirinya yang pernah berada satu acara dengan mereka. Tentunya Andi sangat menyayangkan kejadian itu, Andi menganggap ujaran tersebut sebagai klaim sepihak dan generalisasi buruk yang ditujukan kepada darah tertentu, ia menganggap bahwa seharusnya tidak semua orang Madura berlaku demikian dan jika ada yang berprilaku buruk seharusnya tidak disematkan pada daerahnya melainkan kesalahan pribadinya.
Dilain sisi saat bergaul dengan mahasiswa lainnya Andi merasa tidak ada yang perlu dipermasalahkan, karena dirinya tidak pernah mendapatkan tindakan rasisme , kalaupun ada yang menyinggung tentang identitassnya, hal ini tidak lebih dari sekedar candaan semata sehingga tidak menuai ketetersinggungan. Sejatinya kampus adalah ruang belajar yang inklusif, tempat setiap individu belajar tanpa memandang latar belakang suku, agama, ras, atau budaya. semua berhak dihargai, diterima, dan diberi kesempatan yang sama untuk berkembang. Sebagai miniatur masyarakat ideal, kampus seharusnya menjadi lingkungan yang mendorong keterbukaan pikiran, toleransi, dan kolaborasi antar mahasiswa dari berbagai latar
belakang.Seorang pengajar tidak hanya menyampaikan ilmu, tetapi juga menjadi teladan dalam bersikap dan bertutur. Oleh karena itu, tidak ada ruang bagi prilaku rasis dalam dunia pendidikan. Setiap mahasiswa, apa pun latar belakangnya, berhak mendapat perlakuan setara, dihargai potensinya, dan didukung dalam proses belajarnya.
