Indonesia, dengan lebih dari 17.000 pulau yang terbentang di antara dua samudera, memiliki takdir geografis sebagai negara maritim. Lautan mencakup tiga perempat total wilayah yurisdiksinya. Posisi strategis di Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI), yang merupakan jalur krusial bagi sekitar 40% perdagangan maritim global, menjadikan lautan medan geostrategi yang menentukan kedaulatan, keamanan regional, dan jalur perdagangan global. Dalam upaya menerjemahkan takdir geografis ini menjadi kekuatan ekonomi riil, Pemerintah Indonesia telah mengadopsi dan mendorong konsep Ekonomi Biru (Blue Economy).
Visi Ekonomi Biru bertujuan memanfaatkan sumber daya laut secara berkelanjutan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi sekaligus melindungi ekosistem laut. Konsep ini mencakup spektrum luas, mulai dari perikanan tangkap dan budidaya (akuakultur), bioteknologi kelautan, pariwisata bahari, energi terbarukan dari laut, hingga pengembangan infrastruktur pelabuhan. Tujuannya adalah mencapai target ambisius kontribusi PDB sektor maritim sebesar 15% pada 2045, sebuah lompatan signifikan dari kontribusi saat ini, dan mengamankan posisi Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia.
Namun, di balik narasi optimis tentang konservasi, hilirisasi, dan investasi, terdapat sebuah paradoks yang mengancam keberhasilan visi ini: potensi marginalisasi nelayan skala kecil dan masyarakat pesisir. Hal ini terjadi akibat penafsiran kebijakan yang terlalu berorientasi pada modal dan pertumbuhan ekonomi makro. Seringkali, investasi skala besar diprioritaskan di atas keberlanjutan sosial dan hak-hak komunitas yang telah lama bergantung pada laut.
Secara konseptual, Ekonomi Biru bertumpu pada tiga pilar utama: lingkungan (ekologi), ekonomi, dan sosial. Ironisnya, pilar sosial seringkali menjadi yang paling terabaikan dalam implementasinya. Sektor perikanan tangkap, yang merupakan penopang utama protein hewani dan mata pencaharian bagi jutaan rakyat Indonesia, justru menjadi titik paling rentan dari kebijakan ini.
Pemerintah melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan telah memperkenalkan program sentral, salah satunya Penangkapan Ikan Terukur (PIT) berbasis kuota. Secara teori, PIT bertujuan mulia untuk membatasi penangkapan ikan (mengatasi overfishing) dan memulihkan stok ikan lestari sesuai prinsip Maximum Sustainable Yield (MSY).
Dalam praktiknya, kebijakan ini menuai kritik tajam. Organisasi masyarakat sipil, seperti Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (KIARA), dan akademisi melihat adanya potensi kebijakan top-down yang sangat bias modal. Sistem kuota cenderung lebih mudah diakses dan dialokasikan kepada korporasi besar yang memiliki kapasitas administratif untuk mengurus izin kompleks dan teknologi canggih untuk menangkap ikan di zona industri.
Ketika kuota dan zona penangkapan ditentukan tanpa partisipasi setara dari masyarakat lokal, yang terjadi adalah nelayan kecil yang memiliki kapal di bawah 10 GT. Padahal, nelayan kecil selama ini bertanggung jawab atas sebagian besar hasil tangkapan nasional dan penopang ketahanan pangan lokal, namun mereka justru kesulitan mengakses wilayah tangkap yang diatur secara ketat. Mereka terdesak oleh regulasi yang secara de facto tidak memihak mereka.
Blue Economy versi global, yang sering didorong oleh lembaga keuangan internasional seperti Bank Dunia, cenderung memandang laut sebagai ruang kompetisi terbuka (mare liberum). Doktrin ini memprioritaskan efisiensi pasar, privatisasi ruang laut, dan liberalisasi investasi. Doktrin ini, ketika dipadukan dengan ekonomi pasar modern, mendorong eksploitasi sumber daya alam secara berlebihan. Akibatnya, alih-alih mendapatkan keadilan, nelayan kecil harus berhadapan langsung dengan industri skala besar yang memiliki modal dan teknologi canggih, menciptakan kesenjangan akses yang ekstrem.
Dampak marginalisasi ini bukanlah hipotesis, melainkan fakta empiris di lapangan. Studi kasus di berbagai wilayah pesisir, semisal di Tuban, Jawa Timur, menunjukkan bagaimana ruang hidup dan wilayah tangkap nelayan tradisional tergerus oleh proyek industri skala besar. Pembangunan proyek strategis nasional seperti kilang minyak dan pelabuhan industri di pesisir Tuban secara langsung telah mereklamasi area vital nelayan dan mencemari perairan. Data lapangan menunjukkan penurunan drastis hasil tangkapan dan hilangnya akses ke zona tangkap tradisional. Nelayan setempat dipaksa melaut lebih jauh dengan biaya operasional lebih tinggi, atau terpaksa beralih profesi. Ini adalah contoh nyata bagaimana “pertumbuhan” atas nama ekonomi biru justru mematikan ekonomi riil masyarakat pesisir.
Geostrategi Indonesia, yang diwujudkan melalui Ketahanan Nasional dan Wawasan Nusantara, seharusnya memprioritaskan persatuan dan kesejahteraan seluruh rakyat. Konsep Wawasan Nusantara memandang laut bukan sebagai pemisah antar pulau, melainkan sebagai pemersatu bangsa yang menjamin kesejahteraan dari Sabang sampai Merauke. Jika implementasi Ekonomi Biru justru melahirkan dan memperparah konflik sosio-ekologi—di mana ruang laut dan pesisir dipertarungkan untuk kepentingan ekstraktif (pertambangan, budidaya industri, atau pariwisata masif)—maka ambisi geostrategis kita hanya akan menjadi jargon kosong. Wawasan Nusantara gagal jika laut hanya menyejahterakan investor besar sementara masyarakat pesisirnya termarjinalkan.
Tinjau kembali potensi korupsi. Laporan oleh Transparency International Indonesia menyoroti bahwa kebijakan yang hanya berorientasi pada peningkatan PDB dan menarik investasi—terutama dalam perizinan tata ruang laut dan alokasi kuota—tanpa tata kelola yang transparan, sangat rentan terhadap korupsi dan konflik kepentingan. Kerentanan ini pada akhirnya akan merusak ekosistem dan membatasi manfaat jangka panjang bagi nelayan.
Kerusakan ekosistem laut, seperti degradasi mangrove yang faktanya telah mencapai sekitar 50% di Indonesia, serta data dari WALHI yang menunjukkan kerusakan terumbu karang akibat reklamasi dan limbah industri, bukan hanya masalah lingkungan. Ini adalah ancaman langsung terhadap ketahanan sosial masyarakat pesisir yang bergantung pada ekosistem tersebut. Mangrove adalah area pemijahan ikan dan pelindung alami dari abrasi; hilangnya mangrove berarti hilangnya sumber kehidupan dan meningkatnya risiko bencana pesisir.
Untuk mengatasi paradoks ini, Pemerintah harus segera melakukan reorientasi fundamental terhadap Ekonomi Biru. Visi Blue Economy harus diselaraskan dengan prinsip Keadilan Biru (Blue Justice). Ini adalah sebuah pendekatan kritis yang memastikan hak-hak komunitas pesisir dan perikanan skala kecil terlindungi, terakomodasi, dan menjadi pusat dari pembangunan. Keadilan Biru membalik logika: bukan ‘pertumbuhan dulu, keadilan nanti’, tetapi ‘keadilan sebagai fondasi pertumbuhan’.
Berikut adalah beberapa solusi strategis yang perlu didorong:
Mengutamakan Partisipasi Berbasis Hak: Implementasi kebijakan perikanan harus melalui pendekatan berbasis Hak Asasi Manusia. Nelayan kecil harus diakui sebagai subjek penting dalam tata kelola laut, bukan hanya objek pembangunan. Ini berarti menerapkan mekanisme Free, Prior, and Informed Consent (FPIC) untuk setiap proyek skala besar di wilayah pesisir. Keterwakilan nelayan harus setara dalam penentuan kuota dan zonasi.
Mendorong Blue Financing Inklusif: Insentif dan skema pendanaan berkelanjutan (Blue Financing) harus difokuskan pada penguatan modal dan inovasi teknologi bagi nelayan skala kecil dan UMKM olahan hasil laut. Ini bukan hanya tentang Kredit Usaha Rakyat (KUR), tetapi juga skema permodalan koperasi, bantuan teknologi ramah lingkungan (seperti solar cell untuk kapal), dan pelatihan pasca-panen untuk meningkatkan nilai tambah produk. Program seperti restorasi mangrove dan Karbon Biru harus diintegrasikan dengan skema ekonomi lokal, sehingga konservasi menghasilkan pendapatan bagi komunitas.
Penguatan Tata Kelola Maritim (Governance): Perlu adanya penegasan komitmen anti-korupsi di sektor kelautan. Tata kelola yang baik berarti transparansi penuh dalam perizinan investasi, melalui sistem satu data yang dapat diakses publik. Selain itu, diperlukan penegakan hukum yang tegas terhadap illegal fishing dan praktik merusak lainnya yang dilakukan oleh kapal-kapal besar, yang seringkali merupakan ancaman terbesar bagi mata pencaharian nelayan kecil.
Geostrategi yang kuat adalah geostrategi yang dibangun di atas fondasi sosial yang adil. Wawasan Nusantara hanya kokoh jika seluruh komponen bangsa, termasuk 2,8 juta keluarga nelayan, merasa sejahtera dan terlindungi. Jika laut ingin menjadi kunci kesejahteraan dan membawa Indonesia keluar dari middle-income trap, maka kapal kecil milik nelayan harus menjadi garda terdepan, bukan korban dari ambisi pembangunan yang elitis dan top-down.
Fadlan Umar Rozikin (Universitas Brawijaya)
