Kampus seharusnya menjadi benteng nalar kritis, ruang dimana gagasan diuji, bukan dibungkam. Namun dalam beberapa tahun terakhir, geliat intelektual di berbagai perguruan tinggi justru kerap terjerat aturan-aturan tak tertulis, intervensi birokrasi, hingga tindakan represif yang mengatasnamakan “stabilitas”. Dalam konteks inilah, kebebasan akademik—yang oleh banyak sarjana digolongkan sebagai hak asasi manusia—menjadi isu yang semakin mendesak untuk dibicarakan.
Dokumen-dokumen internasional seperti Universal Declaration of Human Rights hingga International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) dengan jelas menyebut kebebasan berpikir dan berpendapat sebagai hak fundamental. Di Indonesia, jaminan itu juga tercantum dalam UUD 1945 Pasal 28E serta ditegaskan kembali dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. Regulasi tersebut bahkan secara eksplisit menyebut bahwa penyelenggaraan pendidikan tinggi harus menjamin kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan.
Benturan antara Norma dan Realitas
Kajian terhadap berbagai kasus menunjukkan adanya jurang lebar antara teks hukum dan realitas lapangan. Di beberapa kampus besar kawasan Malang, fenomena pembubaran diskusi mahasiswa, tekanan terhadap dosen yang dianggap kritis, hingga sensor halus terhadap tema-tema penelitian tertentu masih terjadi. Dalam beberapa insiden, pembubaran dilakukan tanpa dasar ilmiah, melainkan sekadar ketakutan administratif bahwa kampus dapat dicap bermuatan politik.
Padahal, seperti ditegaskan oleh Stachowiak-Kudła (2023), kebebasan akademik bukan sekadar hak, melainkan hak defensif sebuah tameng yang melindungi sivitas akademika agar tidak diintervensi oleh kekuasaan, baik negara maupun birokrasi kampus. Tanpa proteksi ini, universitas akan kehilangan salah satu esensi terpentingnya: kemampuan untuk memproduksi dan menguji kebenaran ilmiah tanpa rasa takut.
Contoh yang paling sering ditemukan adalah pembubaran atau pelarangan diskusi mahasiswa. Di Malang, sejumlah kegiatan diskusi terkait isu Papua, sejarah 1965, atau kritik kebijakan publik pernah dihentikan dengan alasan klasik seperti belum ada izin ruangan atau potensi gangguan keamanan. Perspektif hukum jelas menyatakan bahwa diskusi akademik tidak dapat disamakan dengan kegiatan keramaian yang memerlukan perizinan ketat. Di ruang akademik, gagasan—bukan izin keamanan—yang seharusnya menjadi pusat perhatian.
Kasus terbaru yang diangkat dalam diskusi publik di Universitas Negeri Malang juga menunjukkan bahwa banyak kampus tidak memiliki SOP jelas untuk menangani intimidasi atau pelanggaran kebebasan akademik. Akibatnya, dosen maupun mahasiswa yang mengalami tekanan justru tidak tahu harus melapor ke mana, terlebih jika pelaku intimidasi berasal dari struktur kampus itu sendiri. Ketiadaan mekanisme perlindungan membuat kampus menjadi ruang yang rawan bagi mereka yang bersuara kritis.
Kebebasan Akademik sebagai Hak Asasi
Di berbagai negara, kebebasan akademik dipandang sebagai salah satu manifestasi paling konkret dari kebebasan berpikir. Pasal 19 DUHAM menyatakan bahwa setiap orang berhak mempertahankan pendapat tanpa gangguan, serta mencari, menerima, dan menyampaikan informasi melalui media apa pun. Inilah yang menjadi landasan filosofis mengapa kampus seharusnya menjadi ruang paling aman untuk perdebatan intelektual.
Dalam perspektif keilmuan Islam pun, kebebasan berpikir merupakan bagian dari hifz al-‘aql—perlindungan terhadap akal—yang menjadi salah satu tujuan utama syariat. Jika akal dibelenggu, maka seluruh perkembangan ilmu akan terhambat. Karena itu, pembungkaman diskusi atau pelarangan bacaan tertentu tanpa dasar akademik yang kuat dapat dianggap sebagai pelanggaran serius terhadap hak untuk berpikir dan meneliti.
Lebih jauh, Macfarlane (2024) mengingatkan bahwa kebebasan akademik juga membawa konsekuensi etis: duty to explain. Artinya, sivitas akademika bukan hanya memiliki hak untuk menyampaikan pendapat, tetapi juga kewajiban untuk mempertanggungjawabkannya secara ilmiah. Keseimbangan antara kebebasan dan tanggung jawab inilah yang sejatinya membedakan kampus dari ruang debat biasa.
Mengapa Pelanggaran Terus Terjadi?
Ada dua faktor utama yang sering menjadi akar persoalan: struktural dan kultural. Secara struktural, banyak perguruan tinggi negeri masih sangat bergantung pada kementerian. Rektor yang ditunjuk oleh pemerintah seringkali memilih langkah aman dengan menekan kegiatan yang berpotensi menimbulkan kontroversi. Kultur “jangan sampai kampus terlihat oposisi” membuat ruang diskusi kerap disterilkan dari tema-tema yang dianggap sensitif.
Secara kultural, feodalisme akademik masih mengakar. Struktur hierarkis yang kaku membuat mahasiswa enggan mengkritik, sementara dosen pun kerap berhitung sebelum berbicara lantang. Kritik terhadap pimpinan kampus sering dianggap tabu, sehingga iklim akademik menjadi steril dari dinamika intelektual yang sehat.
Dinamika di Kampus Kawasan Malang
Dinamika ini terpotret jelas di kawasan Malang, Jawa Timur, salah satu kota pelajar terbesar di Indonesia. Meskipun memiliki puluhan PT ternama , reputasi akademis Malang beberapa kali tercoreng oleh insiden pelanggaran kebebasan akademik. Kasus yang paling menonjol adalah tren pembatasan dan pembubaran diskusi mahasiswa. Berbagai laporan mencatat insiden di Universitas Brawijaya (UB) dan sekitarnya, dimana diskusi yang mengangkat tema-tema sensitif seperti isu Papua, sejarah 65, atau kritik kebijakan pemerintah seringkali dibatalkan secara sepihak oleh birokrasi kampus Masalah kedua, dan yang paling krusial, adalah minimnya perlindungan regulasi teknis di tingkat internal kampus. Dalam sebuah diskusi publik, terungkap fakta mengejutkan bahwa banyak kasus pelanggaran akademik tidak terselesaikan karena ketiadaan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang jelas untuk penanganan kasus. Ketika dosen atau mahasiswa di Malang mengalami intimidasi—yang terkadang pelakunya adalah atasan mereka sendiri (Dekanat/Rektorat)—mereka sering kali kebingungan harus melapor ke mana. Kasus-kasus ini memvalidasi argumen bahwa tanpa perlindungan hukum yang bersifat defensif, sivitas akademika akan sangat rentan terhadap intervensi kekuasaan.
Apa yang Harus Dilakukan?
Jika kampus ingin benar-benar menjadi ruang produksi gagasan, bukan sekadar pabrik gelar, maka beberapa langkah strategis perlu dilakukan:
Kampus harus memiliki peraturan rektor yang melindungi kebebasan akademik. Aturan ini harus melarang pembubaran diskusi tanpa dasar akademik yang rasional serta menjamin bahwa diferensiasi pandangan ilmiah tidak boleh dijadikan alasan pemberian sanksi. Penanganan pelanggaran harus dilakukan oleh lembaga yang tidak berada di bawah kendali birokrasi kampus. Komite ini perlu melibatkan unsur dosen, mahasiswa, serta pihak eksternal seperti Lembaga Bantuan Hukum. Kesadaran tentang kebebasan akademik harus ditanamkan dalam kegiatan Pengenalan Kehidupan Kampus bagi Mahasiswa Baru (PKKMB). Mahasiswa perlu tahu bahwa kampus adalah ruang aman untuk menyampaikan gagasan—bukan ruang penuh sensor.
Kebebasan akademik tidak akan terjaga hanya oleh regulasi, melainkan oleh keberanian sivitas akademika sendiri. Kepasifan akan melahirkan pembungkaman; sebaliknya, solidaritas menjaga ruang diskusi akan memperkuat budaya intelektual.
Jika kebebasan akademik terus tergerus, maka kampus perlahan kehilangan jati dirinya. Universitas bukan lagi ruang berpikir, melainkan sekadar institusi administratif yang sibuk menjaga citra. Padahal, pembangunan bangsa tidak pernah lahir dari keheningan intelektual; ia tumbuh dari keberanian bertanya, berdiskusi, dan berbeda pendapat.Memulihkan kebebasan akademik berarti memulihkan nalar bangsa. Jika kampus tidak lagi menjadi rumah bagi pikiran kritis, maka ke mana lagi kita berharap?
Andan Riski Mustari, Burhan Ilham Haqiqi, Muhammad Himawan Arifin, Prisca Kiki Wulandari
Universitas Brawijaya
