Author name: admin

Artikel/Opini

Kebebasan Yang Terancam : Menguak Krisis Nilai  Dalam Praktik Demokrasi Pancasila

Nilai-nilai Pancasila menempatkan kemanusiaan dan keadilan sebagai dasar kehidupan bernegara. Oleh karena itu, rakyat memiliki hak untuk menyampaikan pendapat tanpa rasa takut atau ancaman. Ketika kritik justru dibungkam, hal itu sama saja dengan mengingkari esensi demokrasi. Jika masyarakat tidak lagi berani berbicara, maka kekuasaan akan kehilangan pengawasan moral yang berasal dari rakyat.

Artikel/Opini

“Sejarah Singkat Kota Malang”

Wilayah yang sekarang lebih dikenal dengan Kota Malang telah lama dihuni dan menjadi pusat kekuasaan sejak seribu tahun pertama Masehi. Salah satu bukti arkeologis penting adalah Prasasti Dinoyo yang tercatat pada tanggal 682 ~ 760 masehi, Prasasti tersebut menyinggung pusat pemerintahan Kerajaan Kanjurugan di daerah Dinoyo dan raja rajanya seperti Gajayana yang menandai eksistensi pemerintahan lokal terstruktur pada akhir periode awal dalam sejarah peradaban Jawa.

Artikel/Opini

“Kuraangnya Kesadaaran Warga Kota Cimahi dalam Membuang Sampah pada Tempatnya”

Masalah sampah di Kota Cimahi lagi-lagi muncul dan membuat kita sadar betapa masih banyak warga yang kurang peduli pada kebersihan lingkungan. Saat patroli rutin yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup, petugas menemukan sekitar 200 orang yang ketahuan membuang sampah seenaknya di sepanjang jalan protokol. Dari banyaknya Angka tersebut membuat tercengang, apalagi ini terjadi ketika kota sedang kesusahan mengurus sampah karena TPA Sarimukti kebakaran sehingga pembuangan sampah di sana terhambat total. Seharusnya kondisi yang sulit seperti ini menjadi momen untuk warga lebih disiplin memilah sampah dari rumah, bukan malah menyulitkan dengan membuang sampah di sembarang tempat.

Artikel/Opini

Negara Tanpa Data Menjadi Ancaman Nyata Bagi Demokrasi dan Pelayanan Publik Indonesia

Di era modern ini, data bukan hanya sekedar angka atau administratif saja melainkan menjadi fondasi utama dalam pengambilan keputusan berbasis bukti, penjamin akuntabilitas pemerintahan, sekaligus syarat wajib bagi penyelenggaraan pelayanan publik yang efektif dan adil. Namun, Indonesia saat ini sedang menghadapi ancaman nyata yakni krisis data nasional yang berkepanjangan dan menyeluruh.
Data kependudukan yang tidak akurat, data kemiskinan yang saling tumpang tindih antar kementerian, data kesehatan yang terpecah dan terpisah, dan data ekonomi yang sering bertentangan antar lembaga, semua ini bukan hanya soal masalah teknis. Jika ini terjadi terus-menerus bisa menghancurkan demokrasi dan pelayanan publik. Ketika data tidak bisa dipercaya, kebijakan akan terasa buta, korupsi lebih mudah disembunyikan, dan hak warga negara untuk mendapatkan layanan yang tepat sasaran semakin terabaikan.

Scroll to Top