Menurut Hakim, Yudistira. (2025), Perdagangan manusia merupakan salah satu bentuk kejahatan berat yang mengancam keselamatan, martabat, dan nilai kemanusiaan. Kejahatan ini tidak hanya terjadi dalam lingkup lokal, tetapi telah berkembang menjadi fenomena global yang melibatkan jaringan terorganisir lintas negara. Pengaruhnya sangat luas, tidak hanya merusak kehidupan korban secara fisik, psikis, dan ekonomi, tetapi juga merendahkan harkat manusia sebagai makhluk yang memiliki hak asasi yang harus dihormati. Kondisi ini dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti kemiskinan struktural, rendahnya tingkat pendidikan, ketimpangan sosial ekonomi, serta sempitnya kesempatan kerja yang mendorong masyarakat mencari peluang di luar daerah atau bahkan luar negeri. Pelaku kejahatan memanfaatkan kondisi tersebut untuk melakukan perekrutan melalui modus penipuan, bujuk rayu, hingga pemaksaan. Kelompok yang paling rentan menjadi korban adalah perempuan dan anak-anak, karena mereka sering kali berada dalam posisi sosial yang lemah dan kurang terlindungi.
Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) juga memengaruhi stabilitas keamanan serta politik negara–negara di kawasan Asia Tenggara. Myanmar, sebagai salah satu negara yang menghadapi dinamika politik dan sosial yang kompleks, menjadi wilayah yang rentan terhadap praktik perdagangan orang, baik sebagai negara asal, transit, maupun tujuan. Situasi politik yang tidak stabil, konflik internal, ketimpangan ekonomi, dan lemahnya penegakan hukum menjadi faktor pendorong meningkatnya kerentanan masyarakat terhadap eksploitasi, khususnya perempuan dan anak. Pemulangan 554 WNI korban TPPO penipuan daring dari Myawaddy, Myanmar, pada 18–19 Maret 2025 kembali menunjukkan bahwa perdagangan orang telah menjadi ancaman serius bagi keamanan dan ketahanan politik Indonesia. Para korban bekerja secara paksa di markas sindikat Online scamming, mengalami kekerasan, ancaman, hingga penyanderaan, memanfaatkan situasi konflik dan lemahnya pengawasan di wilayah perbatasan Myanmar. Pemerintah Indonesia melalui operasi terpadu yang melibatkan Kemenko Polhukam, Kemlu, P2MI, serta dukungan otoritas Thailand dan sebagian pihak Myanmar, menegaskan komitmen negara dalam melindungi warganya. Upaya evakuasi yang sulit dan lintas batas memperlihatkan bahwa penanganan TPPO tidak hanya bergantung pada aspek hukum, tetapi juga kekuatan diplomasi dan koordinasi politik internasional.
Menurut Wijayanto (2014), Salah satu regulasi utama adalah Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, yang memberikan dasar hukum tegas untuk menjerat pelaku serta memberikan perlindungan terhadap korban. Di samping itu, aturan dalam KUHP dan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan juga berperan dalam memperkuat aspek hukum terkait eksploitasi. Indonesia, melalui Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (UU 21/2007), telah membangun kerangka hukum yang komprehensif dalam upaya mencegah, menangani, dan memberantas TPPO. Implementasi UU ini tidak hanya terbatas pada penanganan kasus di dalam negeri, tetapi juga memperluas cakupannya dalam kerja sama internasional, termasuk dalam hubungan dengan Myanmar. Hal ini relevan mengingat banyaknya warga negara Indonesia yang menjadi korban perdagangan orang di wilayah perbatasan dan zona konflik Myanmar, khususnya dalam konteks eksploitasi kerja, perbudakan modern, dan penipuan berkedok pekerjaan di pusat-pusat kejahatan siber..
Penanganan yang efektif memerlukan kerja sama yang berkelanjutan antara aparat penegak hukum, lembaga pemerintah, organisasi internasional, dan masyarakat. Pemerintah juga perlu memperkuat sistem perlindungan korban melalui penyediaan layanan rehabilitasi, bantuan hukum, reintegrasi sosial, serta mekanisme pengawasan yang lebih ketat terhadap proses migrasi tenaga kerja. Kerja sama antarnegara menjadi aspek penting, mengingat banyak kasus perdagangan manusia memiliki dimensi transnasional. Artikel ini akan membahas bagaimana implementasi UU Nomor 21 Tahun 2007 berkontribusi terhadap upaya Indonesia dalam memperkuat ketahanan politik dalam penanggulangan TPPO di Myanmar. Pembahasan meliputi dinamika hubungan kedua negara, kebijakan yang diterapkan, tantangan implementasi, serta relevansi UU 21/2007 dalam membangun sistem perlindungan yang adaptif dan responsif terhadap ancaman perdagangan orang di kawasan.
Semata – mata meningkatkan regulasi tidak akan cukup untuk menyelesaikan masalah perdagangan manusia. Kerentangan akan muncul selama ketimpangan sosial, literasi hukum masyarakat yang rendah, dan keterbatasan peluang ekonomi tetap ada. Kondisi inilah yang memungkinkan jaringan perdagangan manusia beroperasi, sekaligus menunjukkan bahwa hanya perbaikan di permukaan bahwa hanya perbaikan di permukaan yang dapat dicapai melalui penegakkan hukum tanpa mengatasi masalah di dasarnya. Agar pemberantasan benar-benar berhasil, pendekatan yang lebih luas, yang melibatkan elemen sosial dan ekonomi masyarakat . Selama aspek-aspek dasar ini tidak diperbaiki, sindikat perdagangan manusia akan selalu menemukan celah untuk beroperasi. Selain itu, saya berpendapat bahwa penegakan hukum harus diarahkan pada dua fokus utama: meningkatkan kapasitas aparat dalam menangani kasus lintas negara serta memastikan hukuman terhadap pelaku benar-benar memberikan efek jera. Dengan demikian, pemberantasan perdagangan manusia harus dilihat sebagai kerja panjang yang melibatkan reformasi struktural, penguatan institusi, pemberdayaan masyarakat, serta kerja sama internasional yang berkelanjutan.
UU Nomor 21 Tahun 2007 memberikan aturan baru untuk perlindungan kepada korban yang lebih mantap dibanding yang lama atau sebelumnya. Berdasarkan temuan dalam jurnal ini, regulasi ini memperluas perlindungan melalui pengaturan Pasal 43 sampai Pasal 55 yang memuat hak kerahasiaan identitas , hak restitusi , layanan rehabilitasi, pemulangan, hingga reintegrasi sosial korban. Implementasi regulasi ini menjadi pijakan penting dalam wawancara ketahanan politik Indonesia . Kerangka hukum yang lebih tegas menempatkan negara sebagai pelindung warganya, sekaligus memberi legitimasi untuk menekan praktik perdagangan orang pada lintas negara, termasuk kasus yang melibatkan WNI di Myanmar. Ketahanan politik, yang mencakup kemampuan negara menjaga wibawa, kedaulatan, serta perlindungan terhadap warga negara di dalam dan luar negeri, memperoleh penguatan melalui penerapan kebijakan ini. . Ketika negara mampu menegakkan aturan dan aturan dan melindungi warganya dari kejahatan transnasional, legitimasi politiknya menguat . Perlindungan korban TPPO bukan sekadar tindakan hukum itu adalah bukti tanggung jawab negara dalam hal HAM dan keamanan manusia. Dalam konteks Myanmar, implementasi UU 21/2007 dapat dilihat melalui tiga dimensi :
Dimensi Legal
Menggunakan UU 21 sebagai dasar hukum untuk melarang perekrut di Indonesia dan jaringan TPPO di seluruh dunia. Ini mempersempit ruang gerak sindikat sebelum korban dikirim ke Myanmar.
Dimensi Diplomatik
Pemerintah dapat memulangkan korban yang berada di luar negeri berdasarkan Pasal 54.Ini meningkatkan hubungan bilateral dan menunjukkan kemampuan negara untuk melindungi warganya di wilayah yang politiknya tidak stabil seperti Myanmar.
Dimensi Keamanan Nasional
Stabilitas sosial, keamanan nasional, dan reputasi politik Indonesia berpotensi terganggu oleh TPPO lintas negara.
Pelaksanaan UU 21 membantu negara memperkuat pertahanan mereka terhadap ancaman kriminal terorganisir.
Melihat kompleksitas Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) yang hingga kini terus mengancam masyarakat Indonesia,upaya penanggulangannya tidak bisa dilepaskan dari peran negara sebagai pelindung utama keselamatan dan martabat warganya. Pemulangan 554 Myanmar ke WNI , bagi penulis menjadi bukti konkret bahwa ancaman perdagangan orang telah berkembang jauh melampaui persoalan hukum semata. Kasus ini menjelma menjadi isu multidimensi menyentuh ranah sosial, ekonomi, keamanan, dan bahkan politik luar negeri. Keberhasilan operasi terpadu lintas lembaga serta koordinasi diplomatik yang dilakukan pemerintah menunjukkan bahwa implementasi UU Nomor 21 Tahun 2007 bukan hanya teks hukum, melainkan benar-benar menjadi instrumen negara dalam menjalankan mandat perlindungan dan penegakan HAM.
Dari sudut pandang ketahanan politik, kasus ini memperlihatkan bahwa negara yang mampu melindungi warganya, apalagi di wilayah konflik, akan mendapatkan legitimasi dan kepercayaan publik yang semakin kuat. Bagi saya, inilah esensi ketahanan politik: negara hadir secara nyata ketika warganya berada dalam ancaman. Ketika TPPO dibiarkan merajalela, maka bukan hanya korban yang dirugikan, tetapi stabilitas sosial, keamanan nasional, dan reputasi Indonesia di mata internasional ikut terancam. Sebaliknya, ketika negara mampu bertindak cepat dan terukur, seperti dalam kasus Myanmar, kita melihat bagaimana wibawa politik Indonesia kembali ditegakkan. Meski begitu, penulis berpendapat bahwa ancaman TPPO tidak akan hilang hanya dengan mengandalkan regulasi. Sindikat internasional terus memanfaatkan ruang digital, kondisi ekonomi masyarakat, serta instabilitas negara-negara seperti Myanmar sebagai ladang operasi. Karena itu, pemerintah perlu memperkuat sistem migrasi aman, meningkatkan edukasi publik mengenai bahaya perekrutan ilegal, serta mempercepat modernisasi penegakan hukum. Kerja sama internasional baik melalui ASEAN, ACTIP, maupun jalur bilateral juga harus dipertajam agar celah pergerakan sindikat lintas negara dapat semakin dipersempit.
Pada akhirnya, implementasi UU Nomor 21 Tahun 2007 harus terus dikawal agar tidak berhenti menjadi regulasi semata, tetapi benar-benar menjadi alat negara untuk membangun ketahanan politik yang kokoh. Bagi saya, pemberantasan TPPO bukan hanya soal menjerat pelaku atau menyelamatkan korban meskipun itu sangat penting tetapi juga tentang membuktikan bahwa negara hadir, negara bekerja, dan negara mampu melindungi warga negaranya di mana pun mereka berada. Jika komitmen ini terus dijaga melalui sinergi pemerintah, masyarakat, lembaga hukum, dan komunitas internasional, maka Indonesia tidak hanya memperkuat stabilitas politiknya, tetapi juga memperkuat martabatnya sebagai negara yang menghargai prinsip kemanusiaan dalam arti yang sesungguhnya.
Oleh : Okta Oliviani (Universitas Negeri Malang)
