Novida Khusniah (Universitas Negeri Malang)
Pendahuluan
Lansekap politik dan religious jawa Tengah pada abad ke-8 hingga ke-9 Masehi ditandai oleh kebangkitan monument-monumen batu monumental di bawah naungan patronase kerajaan. (Wijaya et al., 2025) Pembangunan candi Borobudur memperlihatkan akulturasi harmonis antara kosmologi Buddha Mahayana-Wajrayana dengan tradisi punden berundak khas megalitikum lokal. Bangunan megah sepuluh lantai ini didirikan secara bertahap sejak masa Raja Indra (Sri Sanggramadhananjaya) sekitar tahun 780 M hingga diselesaikan oleh Raja Samaratungga dan putrinya, Pramodawardhani, pada decade 830-an M. Peran monument bersejarah ini pun melampaui fungsi utamanya sebagai pusat ziarah keagamaan. Lebih dari sekadar manifestasi estetika dan devosi keagamaan, arsitektur candi beroperasi sebagai instrument sosio-politik aktif untuk mengartikulasikan kekuasaan dan menegakkan kedaulatan dinasti penguasanya.
Peran candi sebagai symbol supremasi dinasti diperkuat melalui pemanfaatan hasil pertanian secara massif, penetapan status tanah sima, serta penerapan konsep keagamaan Cakrawartin dan Dewaraja. Melalui arsitektur mandala tiga dimensi dan ribuan relief moral seperti Llitavistara dan Gandavyuha, para penguasa Wangsa Syailendra menyelaraskan kekuasaan politik mereka dengan tatanan kosmis tertinggi.(Wijaya et al., 2025) Monument ini melegitimasikan posisi raja di hadapan komunitas monastic dan masyarakat agraris pedalaman, sekaligus memancarkan prestise politik dinasti di tengah jaringan diplomasi Asia Tenggara maritim. Berdasarkan latar belakang tersebut, esai ini bertujuan mengkaji secara analitis bagaimana proyek arsitektur Candi Borobudur dirancang, dibangun, dan dimanfaatkan sebagai symbol sentral legitimasi kekuasaan politik Dinasti Syilendra pada abad VIII-IX Masehi.
Konsolidasi Kekuasaan dan Monumen Monumental
Proyek pendirian Candi Borobudur beroperasi sebagai sarana penegasan kedaulatan dinasti Syailendra terhadap teritori serta populasi bawahannya. Rekaman epigrafis sezaman, seperti Prasasti Kayumwungan (824 M) dan Prasasti Tri Tepusan (842 M), mendokumentasikan penetapan status sima (daerah bebas pajak) atas kompleks Kamulan I Bhumisambhara demi menjamin keberlanjutan pemeliharaannya. Kebijakan redistribusi tanah dan pengerahan tenaga kerja massal ini membuktikan ketangguhan struktural para penguasa Syailendra dalam mengendalikan aparatur administratif serta tatanan sosial-ekonomi agraris. Secara historiografis, pembangunan fisik berskala raksasa menjadi cerminan nyata dari surplus ekonomi dan sentralisasi kekuasaan monarki. Lewat kemegahan Borobudur, Wangsa Syailendra memproyeksikan legitimasi spiritual dan kedudukan politisnya sebagai episentrum kekuasaan di kawasan Nusantara, sekaligus mendemonstrasikan supremasi tersebut kepada para vasal maupun kekuatan rival di sekitarnya. (Hawkes et al., 2022)Konsep Cakravartin dan Visualisasi Ideologi Politik
Dinasti Syailendra memanfaatkan tata rancang kosmologi Buddha Mahayana pada arsitektur dan relief Borobudur sebagai strategi simbolis guna melegitimasi monarki berstatus penguasa universal (Cakravartin). Pembagian vertikal monumen ke dalam ranah Kamadhatu (alam nafsu), Rupadhatu (alam rupa), dan Arupadhatu (alam tanpa rupa) memvisualisasikan tingkatan pendakian spiritual menuju pembebasan batin. Dalam tatanan ketatanegaraan Jawa kuno, raja mengukuhkan kedudukannya di puncak hierarki sosial dan kosmis sebagai pemelihara dharma sekaligus jembatan religius antara domain profan dan transenden. Rangkaian relief naratif (meliputi fragmen Karmavibhanga, Jataka, Avadana, hingga Gandavyuha) berfungsi ganda: selain mendidik moralitas masyarakat, jalinan cerita tersebut secara terselubung membentuk citra penguasa ideal bercorak Bodhisatva yang sarat kebajikan dan kebijaksanaan (Baldwin, 2020a). Melalui penerjemahan doktrin filsafat ke dalam wujud monument batu andesit yang monumental, berkeadilan dan harmonis.
Konstestasi Dinastik dan Respon Terhadap Dinasti Sanjaya
Dinasti Syailendra membangun Borobudur bukan hanya sebagai monumen keagamaan, tetapi juga sebagai alat politik untuk menegaskan pengaruhnya di tengah persaingan dengan Dinasti Sanjaya yang berorientasi Hindu-Siwa. Pada abad ke-8 hingga ke-9, kedua wangsa itu hadir dalam ruang politik Mataram Kuno yang sama, sehingga pembangunan candi menjadi sebagian dari perebutan legitimasi, pengaruh ideologis, dan kendali atas elit lokal. Dalam konteks itu, Borobudur tampak sebagai pernyataan visual yang sengaja dibuat lebih agung untuk menandingi pusat-pusat arsitektur keagamaan Hindu di Jawa Tengah.
Kemegahan Borobudur memberi Syeilendra sarana untuk menampilkan simbolisme melalui arsitektur Buddha Mahayana yang monumental. Strategi ini sejalan dengan penggunaan bangunan suci sebagai media legitimasi dinasti di Jawa kuno, bukan sekadar tempat ibadah. Perkawinan politik antara Pramodhawardhani dan Rakai Pikatan kemudian sering dibaca sebagai tanda bahwa rivalitas antarelite pada akhirnya menjadi konsolidasi kekuasaan yang lebih stabil.
Kesimpulan
Candi Borobudur bukan sekadar bangunan suci Buddhis, melainkan instrumen politik-dinasti yang dirancang untuk menegaskan kekuasaan Wangsa Syailendra di Jawa Tengah pada abad ke-8 hingga ke-9. Pembangunannya pada akhir abad ke-8 hingga separuh abad ke-9, lalu penyelesaiannya di bawah Samaratungga dan Pramodawardhani, menunjukkan bahwa monumen ini berdiri dalam konteks patronase kerajaan yang kuat dan proyek kekuasaan jangka panjang (Banindro, 2017).
Legitimasi penguasa tidak hanya ditopang oleh sistem ekonomi-agraris lewat penetapan tanah sima dan sumber daya bagi lembaga keagamaan yang juga menata hubungan raja dengan rakyatnya, tetapi juga diperkuat secara visual melalui arsitektur Borobudur. Sebagai mandala kosmis yang merepresentasikan tahapan spiritual Mahayana, Borobudur menghadirkan kekuasaan raja seolah-olah berjalan selaras dengan tatanan kosmik (Baldwin, 2020b).
Dalam kerangka ideologis itu, konsep Cakravatin membantu menjelaskan bagaimana agama dan kekuasaan dipadukan untuk membentuk figur penguasa universal yang menjaga dharma. Namun, bukti tentang penerapan langsung gelar Cakravartin di Jawa abad VIII–IX tidak selalu eksplisit dalam prasasti sezaman, sehingga klaim tersebut lebih aman dibaca sebagai kerangka interpretatif atas simbolisme politik-keagamaan Borobudur, bukan sebagai sebutan formal yang pasti dipakai penguasa Syailendra. (Suebsantiwongse, 2022)
Karena itu, Borobudur paling tepat dipahami sebagai puncak sintetis antara devosi Buddhis, kosmologi monumental, dan strategi legitimasi kerajaan. Dalam konteks rivalitas elit Mataram, monumen ini juga tampil sebagai pernyataan visual supremasi Syailendra, sebelum akhirnya proses konsolidasi politik yang lebih stabil tercermin dalam hubungan dinasti berikutnya.
Daftar Pustaka
Baldwin, C., 2020a. The Internal and External Manifestations of Cultural Nationalism: A Borobudur Case Study. ANU Hist. J. II 2, 107–126. https://doi.org/10.22459/ANUHJII.2020.06
Baldwin, C., 2020b. The Internal and External Manifestations of Cultural Nationalism: A Borobudur Case Study. ANU Hist. J. II 2, 107–126. https://doi.org/10.22459/ANUHJII.2020.06
Banindro, B.S., 2017. BOROBUDUR TEMPLE PRE AND POST COLONIAL ERA. DeKaVe 8, 1–10. https://doi.org/10.24821/dkv.v8i1.1544
Hawkes, J.D., Abbas, R., Casile, A., C.M., J., Lefrancq, C., Toraskar, S., 2022. Grounding texts and theories of societal change. Antiquity 96, 611–627. https://doi.org/10.15184/aqy.2022.28
Suebsantiwongse, S., 2022. Cosmos Encapsulated: The Maṇḍala-stūpa of Borobudur–its Polysemic Form and Functions | Cosmos yang terangkum: Maṇḍala-stūpa Borobudur, bentuk polisemi dan fungsinya. SPAFA J. 6. https://doi.org/10.26721/spafajournal.us2f62doi4
Wijaya, T., Alauwiyah, F., Pahlevi, M.R., 2025. Architecture, Devotion, and Power: The Kalasan Temple and Buddhist Legitimation under the Śailendra Dynasty. J. Kawistara 15, 458. https://doi.org/10.22146/kawistara.108233.
