Avicenna Ulilvidya Basri, Moch. Dzulfiyan Afriiza, Muhamad Linggar Khariri Aldy Candra & Muhammad ‘Afwan Mufti (Universitas Brawijaya)
Asap telah mengepung wilayah Pulau Kalimantan beberapa bulan terakhir. Hal tersebut tidak hanya sebatas pemandangan rutin yang dirasakan oleh masyarakat Pulau Kalimantan pada saat musim kemarau tiba. Permasalahan ini merupakan tanda bahwa terganggunya sistem ekologis sekaligus sinyal darurat bagi negara. Hutan merupakan rangkaian ekosistem yang menjamin keberlangsungan dari makhluk hidup, salah satunya masyarakat adat di Pulau Kalimantan. Masyarakat adat di Pulau Kalimantan sangat bergantung terhadap eksistensi dari sumber daya yang terdapat pada hutan dan tentunya sebagai sumber dari nilai perekonomian mereka.
Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) tentunya memiliki dampak yang serius bagi masyarakat dan menimbulkan kerugian yang tidak sedikit. Terlebih lagi, terabaikannya kerugian yang dihasilkan dalam perhitungan pertumbuhan makro, modal sosio-ekologi yang luntur, sumber kehidupan masyarakat adat yang hilang, hingga hak-hak dari masyarakat yang terpinggirkan oleh oknum yang tidak bertanggungjawab. Ironisnya, masyarakat adat yang memiliki kontribusi yang minim terhadap kerusakan hutan justru mendapatkan dampak yang buruk dari permasalahan tersebut. Sehingga, di dalam menghadapi permasalahan kebakaran hutan dan lahan tidak hanya sekadar menghitung kerugian ekonomi dan kerusakan secara ekologis, tetapi juga menganalisis secara ekologis dan kebijakan kewarganegaraan.
Bukan Sebatas Bencana Musiman
Jika dibedah lebih dalam, maraknya kembali kasus karhutla di Kalimantan belakangan ini bukan hanya disebabkan oleh musim kemarau saja. Akar permasalahannya merupakan gabungan antara kerentanan ekologis warisan masa lalu seperti proyek pembukaan lahan gambut masif dengan fenomena iklim ekstrem. Menurut data BPBD, yang dikutip dari Inspirasikalteng.com (2026), hingga pertengahan tahun 2026 telah terjadi 323 kasus Karhutla dengan total luas lahan terbakar mencapai 456,78 hektare. Angka tersebut menunjukkan bahwa karhutla di Kalimantan bukan lagi kejadian musiman yang datang dan pergi, melainkan masalah struktural yang terus berulang setiap tahun.
Penelitian Rahmini dan Sopiana (2021) menunjukkan bahwa di Kecamatan Gambut, Kalimantan Selatan, menemukan petani gagal panen karena lahannya rusak, pekerja harian kehilangan upah, dan pengeluaran bertambah untuk membeli masker serta obat-obatan. Penelitian itu memang tidak langsung membahas masyarakat adat, tetapi polanya mudah kita bayangkan pada mereka yang menggantungkan hidup pada ladang, kebun, dan hasil hutan. Ada pula kerugian tidak langsung, seperti turunnya harga tanah dan rumah, terganggunya penerbangan, dan lesunya ekonomi lokal.
Eksternalitas Negatif: Habis Manis Sepah Dibuang
Dalam ilmu ekonomi, situasi ini disebut eksternalitas negatif, yakni satu pihak mengambil untung, sementara pihak lain membayar biayanya. Membuka lahan dengan cara membakar jauh lebih murah dibandingkan memakai alat berat. Namun Penghematan tersebut hanya dinikmati oleh pihak pembuka lahan, sedangkan asap, gagal panen, dan sakit ditanggung warga sekitar. Karena biaya tersebut tidak masuk ke perhitungan pihak pembuka lahan, maka tidak ada dorongan baginya untuk berhenti. Jadi selama biaya sosial tidak ditagih maka cara yang murah tetapi merusak ini akan terus dipilih.
Sebagai langkah yang solutif pada permasalahan ini, tentunya tidak hanya sebatas paradigma dalam pemadaman darurat. Pertama, negara harus berperan secara sentral dalam memberikan perwujudan regulasi berupa perlindungan hukum terhadap hak-hak masyarakat adat sebagai hak Warga Negara Indonesia. Kedua, berperan dalam instrumen ekonomi terutama penerapan prinsip strict liability (pertanggungjawaban secara mutlak) dan pungutan denda dalam upaya pemulihan ekosistem yang progresif. Hal tersebut harus ditegakkan secara penuh tanpa campur tangan atau kompromi kepada pihak korporasi. Sehingga, pendekatan kewarganegaraan tidak hanya terhenti dalam menagih konklusi solutif terhadap pemerintah tetapi juga memperhatikan keadilan secara ekologis secara benar yang dirasakan oleh masyarakat adat di Kalimantan.
Kebakaran hutan dan lahan tidak hanya sebatas kegentingan yang berdasarkan keadaan alamiah yang terdapat di Indonesia, tetapi terdapat potensi dalam peluang terdapat campur tangan dari oknum yang tidak bertanggungjawab. Harapan secara penuh tetapi diberikan supaya kebakaran hutan ini dapat tuntas secara penuh dan ekosistem hutan dapat pulih tanpa terdapat hal-hal yang berujung pada sebuah tujuan dari orang-orang yang tidak bertanggungjawab. Pemerintah tentunya harus memberikan atensi secara penuh terhadap permasalahan yang serius ini supaya tidak berdampak secara berkepanjangan.
Tergerusnya Modal Sosio-Ekologi
Di luar kerugian yang tampak, ada satu kerugian lagi yang sering tidak masuk hitungan, yaitu modal sosio-ekologi yang meliputi hubungan antar warga, tradisi, dan alam yang menopang hidup bersama. Ketika hutan terbakar, yang hilang bukan hanya pohon, tetapi juga ruang tempat tradisi dijalankan dan pengetahuan lokal diwariskan. Karena tidak punya harga di pasar, kerugian ini mudah dianggap tidak ada. Kalau semuanya ikut dihitung, karhutla tidak lagi tampak sebagai bencana musiman, melainkan utang yang terus menumpuk di pundak warga yang paling sedikit punya pilihan.
Dimana Letak Ketegasan Hukum dan Tanggung Jawab Mutlak?
Dari sinilah perspektif kewarganegaraan menjadi penting. Pasal 28H ayat (1) UUD 1945 menjamin hak setiap orang atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. UU No. 32 Tahun 2009 menegaskan hak tersebut dalam Pasal 65 ayat (1), lalu mengatur larangan membuka lahan dengan cara membakar dalam Pasal 69 ayat (1) huruf h. Larangan tersebut memberi pengecualian terbatas bagi kearifan lokal melalui Pasal 69 ayat (2). Sementara itu, Pasal 87 ayat (1) mewajibkan penanggung jawab usaha yang merusak lingkungan untuk membayar ganti rugi dan/atau melakukan tindakan tertentu. Di atas kertas, hak warga sudah jelas. Masalahnya ada di lapangan. Saat api membesar, masyarakat adat justru kerap dijadikan kambing hitam karena tradisi berladang, padahal akar persoalannya adalah kerusakan gambut akibat alih fungsi lahan di masa lalu. Mereka dituduh ketika api menyala, lalu ditinggalkan ketika api padam.
Memulihkan Hak dan Keadilan Ekologis
Dua langkah solusi di atas yakni baik perlindungan hukum maupun penegakan instrumen ekonomi perlu dilengkapi agar dampaknya terasa secara menyeluruh. Masyarakat adat perlu dilibatkan sebagai mitra pencegahan, termasuk melalui pengakuan hutan adat, sebab merekalah . yang paling dekat dengan hutan dan paling berkepentingan untuk menjaganya. Para korban karhutla juga perlu mendapat pemulihan ekonomi yang nyata sesuai Pasal 87, dan bukan hanya sekadar bantuan darurat.
Pada akhirnya, kewarganegaraan adalah hubungan timbal balik yakni tentang warga menaati aturan, dan negara melindungi hak mereka. Masyarakat adat Kalimantan sudah lama menjaga hutan tanpa diminta. Sudah waktunya negara hadir, bukan hanya saat api menyala, tetapi juga sebelum dan sesudahnya.
Daftar Rujukan
DPRD Provinsi Kalimantan Tengah. (2026, 20 Juli). Ancaman karhutla meningkat, DPRD Kalteng ingatkan dampak besar bagi lingkungan dan masyarakat. https://dprd.kalteng.go.id/ancaman-karhutla-meningkat-dprd-kalteng-ingatkan-dampak-besar-bagi-lingkungan-dan-masyarakat/
Rahmini, N., & Sopiana, Y. (2021). Dampak ekonomi karhutla di provinsi Kalimantan Selatan (telaah kualitatif pada kebakaran lahan di kecamatan Gambut Kalimantan Selatan). Prosiding Seminar Nasional Lingkungan Lahan Basah, 6(1).
Republik Indonesia. (1945). Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Republik Indonesia. (2009). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
