Gambar 1. Keluarga korban Tragedi Kanjuruhan berdoa di Museum Gate 13 Stadion Kanjuruhan (Foto: Dok.Istemawa/ detikJatim, 2026).
Tragedi Kanjuruhan: Luka Yang Belum Sembuh
1 Oktober 2022 menjadi hari penuh sesak dan banyak tumpahan darah air mata. Korban gas air mata tidak hanya dari penonton melainkan juga keluarga yang menunggu anak/saudaranya pulang ke rumah. 4 tahun sudah berlalu, tapi keluarga korban masih merasakan ketidakadilan pada tragedi ini. Setiap tahun tepat pada tanggal 1 Oktober, semua saudara dan kerabat yang ditinggalkan melakukan doa bersama dan aksi diam sebagai tanda berduka serta menghormati ruh para korban.
Pelanggaran HAM dan Tanggung Jawab Negara
Aksi yang dilakukan setiap tahun pada tanggal 1 Oktober memiliki pesan tersirat dari masyarakat. Mereka ingin tragedi ini tidak dilupakan begitu saja, lebih dari mengenang para korban tetapi juga menjadi suara ketidakadilan dan meminta pertanggungjawaban atas hak para korban. Tragedi kanjuruhan mengajak kita untuk lebih memperhatikan hak asasi manusia berupa hak keselamatan, hak hidup, dan hak keadilan. Bagaimana negara memenuhi hak masyarakatnya? Bagaimana kehidupan para korban dan keluarganya setelah tragedi ini?
Pertanyaan tadi dapat dijawab dengan melihat tiga hak yang disebutkan di awal. Hak keselamatan dan hak hidup dilanggar ketika 135 orang meninggal di stadion. Sementara hak keadilan masih diperjuangkan sampai sekarang. Sebagai negara hukum, Indonesia punya kewajiban melindungi warganya. Jadi ketika korban jatuh sebanyak itu, negara tidak cukup hanya menyampaikan duka. Negara juga harus memastikan ada proses hukum yang jelas dan pihak yang bertanggung jawab diproses sesuai aturan.
Proses Hukum dan Tuntutan Keadilan Yang Belum Tuntas
Soal bagaimana negara memenuhi hak warganya, ada hal yang memang sudah dilakukan. Pada 2022, pemerintah membantu identifikasi korban, menanggung biaya perawatan dan pengantaran jenazah, serta memberi santunan kepada ahli waris. Dari sisi hukum, kasusnya juga sudah sampai ke pengadilan. Pada Maret 2023, PN Surabaya membebaskan dua terdakwa dari kepolisian, yaitu Wahyu Setyo Pranoto dan Bambang Sidik Achmadi, karena dianggap tidak ada hubungan sebab akibat dengan jatuhnya korban. Jaksa lalu mengajukan kasasi. Pada Agustus 2023, Mahkamah Agung membatalkan vonis bebas itu dan menghukum Wahyu 2 tahun 6 bulan serta Bambang 2 tahun (kumparan, 2023). Ini adalah fakta hukum yang harus diakui.
Namun, fakta tersebut belum menjawab semua rasa keadilan. Di sinilah kita perlu membedakan antara putusan dan tuntutan. Keluarga korban menilai hukuman itu belum sepadan dengan ratusan korban. Koalisi masyarakat sipil juga mempersoalkan bahwa pelaku lain belum diadili dan meminta Komnas HAM menyelidiki kemungkinan pelanggaran HAM berat (Republika, 2023). Perlu diingat, hal-hal ini masih berupa tuntutan, bukan putusan pengadilan. Artinya, masih ada pekerjaan rumah bagi negara untuk menjawabnya.
Suara Masyarakat dan Mahasiswa dalam Mengawal Keadilan
Bukti bahwa tuntutan itu belum selesai juga terlihat dari aksi-aksi terbaru pada peringatan empat tahun tragedi. Pada 1 Oktober 2026, ribuan warga Malang Raya bersama Aliansi BEM se-Malang Raya memadati Gate 13 Stadion Kanjuruhan. Mahasiswa menggelar mimbar bebas dan orasi, sementara keluarga korban menilai proses hukum belum menyentuh aktor pembuat kebijakan dan penembak gas air mata, serta mendesak pemerintah dan DPR RI membuka kembali pengusutan kasus (Irawan, 2026). Di hari yang sama, keluarga korban dan warga Malang juga mengikuti Aksi Kamisan berupa aksi diam 135 detik di Bundaran Tugu, sebagai bagian dari kampanye moral “Don’t Stop Talking About Kanjuruhan” (Arifin, 2026). Dua peristiwa ini menunjukkan bahwa persoalan yang sudah dibahas di paragraf sebelumnya, yaitu pengusutan pelaku lain dan pembukaan kembali proses hukum, masih terus ditagih masyarakat, bahkan oleh generasi muda yang bukan keluarga korban.
Kesetaraan di Hadapan Hukum dan Kehidupan Keluarga Korban
Dalam negara hukum, setiap warga punya kedudukan yang sama di depan hukum, sebagaimana tercantum dalam Pasal 27 ayat (1) UUD 1945. Artinya, siapa pun yang terbukti bertanggung jawab, termasuk aparat, harus diproses dengan cara yang sama. Prinsip ini juga yang masih diharapkan keluarga korban. Pada peringatan empat tahun tragedi, salah satu keluarga korban mengaku masih menyimpan harapan akan penegakan hukum yang adil dan tanpa pandang bulu.
Lalu bagaimana kehidupan keluarga korban setelah tragedi? Lebih dari dua tahun setelah kejadian, keluarga korban masih menghadapi berbagai hambatan dalam memperjuangkan keadilan, termasuk upaya pembungkaman dan pelupaan. Meski begitu, mereka tetap merawat ingatan lewat ziarah, doa bersama, dan diskusi bersama. Hal ini terlihat lagi pada 1 Oktober 2026, ketika masyarakat berdoa di depan Gerbang 13 Stadion Kanjuruhan dan menyatakan tetap menyuarakan tuntutan penegakan keadilan.
Transparansi Hukum, Pemulihan Hak, dan Peran Komnas HAM
Karena itu, proses hukum yang transparan sangat penting. Keluarga korban berhak tahu kenapa seseorang dihukum, kenapa yang lain dibebaskan, dan kenapa pihak tertentu tidak diperiksa. Tanpa penjelasan yang terbuka, putusan seberat apa pun tetap bisa terasa tidak adil. Selain itu, tanggung jawab negara tidak berhenti di hukuman. Hak korban atas kebenaran, pemulihan, dan jaminan agar kejadian serupa tidak terulang juga harus dipenuhi.
Empat tahun telah berlalu sejak Tragedi Kanjuruhan, tetapi berlalunya waktu tidak seharusnya membuat tuntutan keadilan kehilangan maknanya. Tragedi ini bukan sekadar catatan kelam dalam sejarah sepak bola Indonesia, melainkan pengingat bahwa di balik setiap peristiwa terdapat nyawa manusia, keluarga yang kehilangan, dan hak-hak yang harus dihormati. Negara tidak cukup hanya menyampaikan komitmen terhadap penegakan hukum dan perlindungan hak asasi manusia (HAM), tetapi harus membuktikannya melalui proses hukum yang profesional, transparan, adil, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Pandangan tersebut sejalan dengan temuan Komnas HAM. Muhammad Choirul Anam, yang saat itu menjabat sebagai Komisioner Komnas HAM, menyatakan bahwa Tragedi Kanjuruhan merupakan peristiwa yang mengandung pelanggaran HAM dan menekankan perlunya pertanggungjawaban hukum terhadap pihak-pihak yang bertanggung jawab. Komnas HAM juga merekomendasikan agar proses hukum dilakukan secara transparan dan akuntabel serta hak-hak korban dan keluarga dipenuhi (Komnas HAM, 2023).
Menjadi Keselamatan Manusia sebagai Prioritas Utama
Pemenuhan hak korban dan keluarga juga harus menjadi perhatian utama, disertai evaluasi menyeluruh terhadap sistem keamanan serta prosedur keselamatan dalam penyelenggaraan pertandingan olahraga. Komnas HAM menegaskan bahwa penyelenggaraan sepak bola harus menempatkan keselamatan manusia dan penghormatan terhadap HAM sebagai keutamaan. Dengan demikian, keadilan tidak hanya berbicara tentang bagaimana suatu perkara diselesaikan, tetapi juga tentang bagaimana negara memastikan bahwa penderitaan para korban tidak diabaikan dan peristiwa serupa tidak kembali terjadi.
Empat Tahun Berlalu, Keadilan Tidak Boleh Berhenti
Empat tahun Tragedi Kanjuruhan seharusnya menjadi momentum untuk membuktikan bahwa nyawa manusia lebih berharga daripada kepentingan apa pun, bahwa HAM bukan sekadar janji, dan bahwa keadilan bukan sekadar harapan. Sebab, ukuran keberhasilan negara bukan hanya kemampuannya menegakkan hukum, melainkan juga kesungguhannya melindungi setiap warga negara agar tragedi serupa tidak lagi menjadi kenyataan.
Daftar Rujukan
Keluarga korban Tragedi Kanjuruhan berdoa di Museum Gate 13 Stadion Kanjuruhan [Foto]. (2026, 1 Oktober). Dalam 4 tahun Tragedi Kanjuruhan, keluarga korban masih tuntut keadilan. detikJatim. https://www.detik.com/jatim/sepakbola/d-8688486/4-tahun-tragedi-kanjuruhan-keluarga-korban-masih-tuntut-keadilan
Uli Parulian Sihombing. (2023, 30 Januari). Menyikapi Proses Hukum Kasus Tragedi Kemanusiaan di Stadion Kanjuruhan Malang [Keterangan Pers Nomor 07/HM.00/I/2023]. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM). https://www.komnasham.go.id/files/20230130-keterangan-pers-nomor-07-hm-00-8I2Q.pdf?utm_source
Oleh: Salsabila Putri Az Zahiroh; Putri Maudyka & Adinia Syafira Putri-Ilmu Ekonomi, Universitas Brawijaya
