Albert Situmorang, Salafudin Fa’is, Deva Arbimantoro (Universitas Brawijaya)
Doa untuk Udara yang Layak
Pada Sabtu, 29 Agustus 2026, warga Pontianak memadati Masjid Raya Mujahidin untuk salat istisqa, memohon hujan agar api padam dan asap hilang. Yang mereka minta sebenarnya sesuatu yang seharusnya dijamin negara: udara yang bisa dihirup tanpa sesak.
Skala Krisis dan Hak yang Terlanggar
Hingga 12 Oktober, Kementerian Kesehatan mencatat 277.075 kasus infeksi saluran pernapasan akut (ISPA) di enam provinsi, 62.400 di antaranya menimpa anak usia 0–5 tahun; selain itu dilaporkan pneumonia, diare akut, penyakit kulit, dan sakit mata (Hikmatiar, 2026). Kalimantan Selatan tertinggi dengan 73.392 kasus, disusul Sumatera Selatan 72.335 dan Kalimantan Barat 52.201 (Hikmatiar, 2026). Pada 13 Oktober, Sipongi mencatat 1.297 titik api, sedangkan BMKG 302 titik, dan indeks kualitas udara Pangkalan Bun mencapai 462, jauh di atas ambang berbahaya 300 (Rizal Amril Yahya, 2026). Selisih ini mungkin berasal dari perbedaan metode dan cakupan, tetapi warga sulit menilai angka mana yang mendekati kenyataan. Malaysia menutup sekolah karena asap kiriman, dan Perdana Menteri Anwar Ibrahim menghubungi Presiden Prabowo (Nik Wil, 2026).
Dampaknya menyentuh banyak hak sekaligus. Komnas HAM menyebut kebakaran ini mengenai hak atas lingkungan yang sehat, kesehatan, mata pencaharian, pendidikan, pangan, dan air, serta persoalan tata kelola (RRI Voice of Indonesia, 2026). Hak itu dijamin Pasal 28H UUD 1945 dan Pasal 9 ayat (3) UU Nomor 39 Tahun 1999 (Khalid, 2022; M. J. Rizki, 2019), dan pada 2022 Majelis Umum PBB mengakuinya sebagai hak asasi dengan 161 suara setuju tanpa penolakan (IISD SDG Knowledge Hub, 2022).
Kegagalan Pencegahan dan Ketimpangan Beban
Peringatan sebenarnya sudah ada sejak awal tahun bahwa El Niño akan memperparah kebakaran, tetapi api tetap meluas. Walhi menilai sekitar 33,59 persen lanskap ekologis Kalimantan rusak dalam sepuluh tahun terakhir dan kebijakan izin lebih mengutamakan investasi (R. D. Rizki, 2026). Beban terberat pun jatuh pada warga yang bukan pembuka lahan: kampung adat yang sumbangannya paling kecil justru paling menderita (Ayuningtyas, 2026), pola yang juga menimpa warga miskin dan minoritas (Yuliyanto, 2020).
Pengadilan Berulang, Hasil Tak Pasti
Ceritanya berulang. Setelah kebakaran 2015, gugatan tujuh warga Kalimantan Tengah dikabulkan Pengadilan Negeri Palangkaraya pada 2017 dan diperkuat Mahkamah Agung pada 2019 (Mohammad Bernie, 2019), tetapi kemenangan itu dibatalkan lewat putusan PK Nomor 980 PK/PDT/2022 (Hidayat, 2022). Studi Harvard dan Columbia memperkirakan asap 2015 memicu lebih dari 100.000 kematian dini (Burrows, 2016). Pejabat pemerintah saat itu menyebut pemodelan tersebut tidak bertanggung jawab (Mongabay Haze Beat, 2016), padahal menolak hitungan tanpa menyodorkan hitungan sendiri tidak menolong siapa pun.
Kini Koalisi Nafas Kalimantan Barat menggugat presiden, gubernur, dan sejumlah pejabat di Pengadilan Negeri Pontianak atas dugaan kelalaian dan menuntut status bencana nasional (Ayuningtyas, 2026). Menteri HAM Natalius Pigai menyebut gugatan itu bagian dari upaya warga menggunakan hak atas lingkungan sehat (Ayuningtyas, 2026). Pada sidang perdana 7 Oktober, tidak ada tergugat yang hadir; kuasa hukum penggugat memaklumi karena mungkin asap menghalangi pendaratan mereka (AFP, 2026). Ironinya sulit diabaikan.
Koordinasi Pemerintah yang Perlu Dikritisi
Pada 12 Oktober, Presiden Prabowo meminta kebakaran di Taman Nasional Tanjung Puting mendapat perhatian khusus, mengirim 200 pompa air (Pangdam hanya meminta sekitar 50), menganggarkan Rp2 miliar untuk 200 titik bor air, dan mendorong penambahan polisi hutan (Badan Pemberitaan dan Media Informasi Sekretariat Presiden, 2026). Penambahan bantuan melebihi permintaan dan pelibatan warga patut dihargai. Namun alasan perhatian khusus itu adalah statusnya sebagai taman nasional, padahal ratusan ribu kasus ISPA tercatat di enam provinsi. Melindungi hutan penting, tetapi manusia tidak semestinya berada di urutan berikutnya. Polisi hutan juga butuh bertahun-tahun untuk dilatih, sedangkan anak yang batuk hari ini tidak bisa menunggu.
Langkah yang Bisa Dilakukan Sekarang
Putusan pengadilan akan datang entah kapan, sementara warga tidak bisa menunda napas.
Pertama, jadikan balita, ibu hamil, dan lansia prioritas dengan ruang udara bersih di sekolah, balai desa, atau masjid serta puskesmas keliling yang gratis tanpa administrasi berbelit.
Kedua, tetapkan ambang yang diumumkan: ketika indeks kualitas udara melewati 300, sekolah diliburkan dan kelompok rentan dibantu berpindah.
Ketiga, satukan data Sipongi, BMKG, Kemenkes, dan pemantau udara dalam satu laman yang menjelaskan mengapa angkanya berbeda.
Keempat, bentuk regu desa yang dibayar layak, dilatih, dan diasuransikan, serta prioritaskan warga sekitar hutan dalam rekrutmen polisi hutan.
Kelima, bedakan penegakan hukum: petani kecil dibina dan dibantu alat serta bibit agar membuka lahan tanpa bakar, sedangkan korporasi pemegang izin yang lalai ditindak tegas dan izinnya dievaluasi, seperti yang didesak Walhi (R. D. Rizki, 2026). Restorasi gambut juga perlu target jelas dan laporan publik. Status bencana nasional layak dipertimbangkan karena kebakaran ini melintasi provinsi dan negara; bantuan Malaysia berguna, tetapi pencegahan tetap pekerjaan rumah dalam negeri (Nik Wil, 2026).
Hak atas lingkungan yang sehat baru terasa ketika bantuan sampai ke rumah warga, bukan ketika hanya tertulis di undang-undang. Tahun depan, warga Pontianak seharusnya tidak perlu lagi salat meminta hujan supaya bisa bernapas lega.
Daftar Rujukan
AFP. (2026, 7 Oktober). Indonesia’s president, officials face lawsuit over Borneo haze. New Straits Times. https://www.nst.com.my/amp/world/region/2026/10/1549755/indonesias-president-officials-face-lawsuit-over-borneo-haze
Ayuningtyas, A. D. (2026, 18 September). Warga Kalbar gugat pemerintah soal karhutla, tuntut status bencana nasional. Katadata. https://katadata.co.id/ekonomi-hijau/investasi-hijau/6aad08030c6bc/warga-kalbar-gugat-pemerintah-soal-karhutla-tuntut-status-bencana-nasional
Badan Pemberitaan dan Media Informasi Sekretariat Presiden. (2026, 12 Oktober). Presiden Prabowo perintahkan penanganan karhutla di Tanjung Puting jadi perhatian khusus [Siaran pers]. https://presidenri.go.id/siaran-pers/presiden-prabowo-perintahkan-penanganan-karhutla-di-tanjung-puting-jadi-perhatian-khusus/
Bernie, M. (2019, 22 Juli). Moeldoko jelaskan alasan pemerintah ajukan PK soal kasus karhutla. Tirto. https://tirto.id/moeldoko-jelaskan-alasan-pemerintah-ajukan-pk-soal-kasus-karhutla-eePa
Burrows, L. (2016, 19 September). Smoke from 2015 Indonesian fires may have caused 100,000 premature deaths. Harvard SEAS. https://seas.harvard.edu/news/2016/09/smoke-2015-indonesian-fires-may-have-caused-100000-premature-deaths
Hidayat, R. (2022, 7 November). 3 catatan masyarakat sipil atas pengajuan PK kasus karhutla. Hukumonline. https://www.hukumonline.com/berita/a/3-catatan-masyarakat-sipil-atas-pengajuan-pk-kasus-karhutla-lt6368cbef3cdec
Hikmatiar, T. R. (2026, 13 Oktober). 277.075 kasus ISPA terdeteksi di 6 wilayah terdampak karhutla, 62.400 kasus dialami usia 0-5 tahun. Jawa Pos. https://www.jawapos.com/nasional/2610130387/277075-kasus-ispa-terdeteksi-di-6-wilayah-terdampak-karhutla-62400-kasus-dialami-usia-0-5-tahun
IISD SDG Knowledge Hub. (2022). UNGA recognizes human right to clean, healthy and sustainable environment. https://sdg.iisd.org/news/unga-recognizes-human-right-to-clean-healthy-and-sustainable-environment/
Khalid, K. (2022, 10 Desember). Kita semua memiliki hak atas lingkungan hidup. Greenpeace Indonesia. https://www.greenpeace.org/indonesia/cerita/55905/kita-semua-memiliki-hak-atas-lingkungan-hidup/
Mongabay Haze Beat. (2016, 20 September). SE Asian governments dismiss finding that 2015 haze killed 100,300. Mongabay. https://news.mongabay.com/2016/09/se-asian-governments-dismiss-finding-that-2015-haze-killed-100300/
Nik Wil, N. N. (2026, 9 Oktober). Indonesia forest fires fuel public frustration, regional concern. Bernama. https://bernama.com/en/world/news.php?id=2617646
Rizal Amril Yahya. (2026, 13 Oktober). Update titik karhutla di Kalimantan hingga Papua per 13 Oktober. Tirto. https://tirto.id/update-titik-karhutla-di-kalimantan-hingga-papua-per-13-oktober-hDPg
Rizki, M. J. (2019, 4 Oktober). Pelanggaran HAM di balik bencana kabut asap. Hukumonline. https://www.hukumonline.com/berita/a/pelanggaran-ham-di-balik-bencana-kabut-asap-lt5d96f86d50186
Rizki, R. D. (2026, 21 Juni). Deforestasi di Kalimantan picu bencana dan konflik agraria. Mongabay Indonesia. https://mongabay.co.id/2026/06/21/deforestasi-di-kalimantan-picu-bencana-dan-konflik-agraria/
RRI Voice of Indonesia. (2026, 3 September). Komnas HAM warns of broader rights damage from forest and land fires. https://rri.co.id/voice-of-indonesia/national/2704351/komnas-ham-warns-of-broader-rights-damage-from-forest-and-land-fires
Yuliyanto, J. (2020, 20 Desember). HAM, hak atas lingkungan sehat dan perlindungan warga negara. Mongabay Indonesia. https://mongabay.co.id/2020/12/20/ham-dan-perlindungan-warga-negara-dari-perusakan-sumberdaya-alam/
