Pendahuluan
Kerajaan Majapahit merupakan salah satu kerajaan Hindu-Buddha terbesar dalam sejarah Indonesia. Kerajaan ini mencapai puncak kejayaan pada masa pemerintahan Raja Hayam Wuruk (1350–1389 M), yang didukung oleh Mahapatih Gajah Mada. Pada masa tersebut, Majapahit berhasil memperluas pengaruh politik, memperkuat hubungan perdagangan, dan membangun kekuasaan di berbagai wilayah Nusantara. Keberhasilan tersebut menjadikan Majapahit sebagai kerajaan yang memiliki kedudukan penting dalam sejarah Indonesia. (Pigeaud, 1960–1963; Soekmono, 1973).
Namun, kejayaan Majapahit mulai mengalami kemunduran setelah wafatnya Hayam Wuruk pada tahun 1389 M. Pergantian kepemimpinan memunculkan persoalan perebutan kekuasaan di lingkungan keluarga kerajaan. Perselisihan antarketurunan raja kemudian berkembang menjadi konflik politik yang melemahkan stabilitas pemerintahan. Salah satu peristiwa penting dalam periode tersebut adalah Perang Paregreg yang berlangsung pada 1401–1406 M (Noorduyn, 1975).
Menurut saya, kemunduran Majapahit tidak hanya disebabkan oleh munculnya kekuatan politik baru, tetapi juga dipengaruhi oleh konflik internal kerajaan. Perebutan kekuasaan setelah wafatnya Hayam Wuruk menjadi faktor penting yang mempercepat kemunduran Majapahit karena menyebabkan perpecahan keluarga kerajaan, melemahkan pemerintahan pusat, dan mengurangi kemampuan mempertahankan wilayah kekuasaan.
Pembahasan
Wafatnya Hayam Wuruk menimbulkan persoalan dalam sistem pergantian kepemimpinan Majapahit. Setelah kematiannya, Wikramawardhana naik menjadi penguasa. Ia merupakan menantu sekaligus keponakan Hayam Wuruk. Sementara itu, Bhre Wirabhumi, putra Hayam Wuruk dari istri lain, memiliki kekuasaan di wilayah timur Majapahit. Keberadaan dua tokoh dengan kepentingan politik berbeda menimbulkan persaingan dalam lingkungan kerajaan. Noorduyn (1975) menjelaskan bahwa hubungan antara penguasa wilayah barat dan timur Majapahit memiliki latar belakang politik yang berkaitan dengan pembagian kekuasaan. Menurut saya, kondisi tersebut menunjukkan bahwa persoalan suksesi tidak hanya berkaitan dengan penentuan raja, tetapi juga menyangkut kepentingan keluarga dan pembagian pengaruh politik. Ketika pemimpin utama tidak lagi berkuasa, perbedaan kepentingan semakin sulit dikendalikan. Perselisihan antara Wikramawardhana dan Bhre Wirabhumi akhirnya berkembang menjadi perang saudara yang dikenal sebagai Perang Paregreg. Perang ini berlangsung pada 1401–1406 M dan berakhir dengan kekalahan pihak Bhre Wirabhumi. Peristiwa tersebut mengakibatkan terbunuhnya Bhre Wirabhumi serta kehancuran pusat kekuasaan di wilayah timur (Noorduyn, 1975). Konflik internal yang berlangsung berkepanjangan turut melemahkan kemampuan pemerintah pusat dalam mengendalikan wilayah kekuasaan. Sebagai kerajaan besar, Majapahit membutuhkan hubungan politik yang kuat antara raja dan penguasa daerah. Namun, perselisihan keluarga kerajaan menyebabkan perhatian pemerintah terpecah. Kondisi ini memberikan peluang bagi penguasa daerah untuk memperkuat kedudukan masing-masing. Djafar (2012) dalam Masa Akhir Majapahit menjelaskan berbagai persoalan politik dan pergantian kekuasaan yang terjadi pada periode akhir kerajaan. Hal tersebut memperlihatkan bahwa kemunduran Majapahit berlangsung melalui proses panjang. Menurut saya, melemahnya pemerintahan pusat menjadi persoalan serius karena kekuatan kerajaan tidak hanya ditentukan oleh kemampuan militer, tetapi juga oleh kesetiaan daerah dan kestabilan hubungan politik. (Brandes, 1897; Noorduyn, 1978).
Penutup
Kemunduran Kerajaan Majapahit setelah wafatnya Hayam Wuruk merupakan proses sejarah yang dipengaruhi oleh berbagai faktor. Konflik suksesi antara Wikramawardhana dan Bhre Wirabhumi berkembang menjadi Perang Paregreg yang menyebabkan perpecahan keluarga kerajaan dan melemahkan pemerintahan pusat. Perselisihan yang berlanjut pada periode berikutnya semakin menyulitkan Majapahit dalam mempertahankan stabilitas dan pengaruh politiknya. Pada saat yang sama, perkembangan kekuatan baru di wilayah pesisir turut mengubah kondisi politik dan ekonomi Nusantara.
Berdasarkan pembahasan tersebut, saya berpendapat bahwa konflik internal dan perebutan kekuasaan menjadi faktor penting yang mempercepat kemunduran Majapahit, sedangkan perubahan politik eksternal semakin memperberat kondisi kerajaan. Peristiwa ini memberikan pelajaran bahwa stabilitas kepemimpinan, mekanisme pergantian kekuasaan, dan persatuan merupakan unsur penting dalam mempertahankan keberlangsungan pemerintahan.
Daftar Pustaka
Brandes, J. L. A. (Ed.). (1897). Pararaton (Ken Arok) of het boek der koningen van Tumapel en van Majapahit. Batavia: Albrecht & Co.
Djafar, H. (2012). Masa Akhir Majapahit: Girindrawarddhana dan Masalahnya. Depok: Komunitas Bambu.
Noorduyn, J. (1975). The eastern kings in Majapahit. Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde, 131(4), 479–489.
Noorduyn, J. (1978). Majapahit in the fifteenth century. Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde, 134(2/3), 207–274.
Pigeaud, T. G. Th. (1960–1963). Java in the Fourteenth Century: A Study in Cultural History. The Hague: Martinus Nijhoff.
Soekmono, R. (1973). Pengantar Sejarah Kebudayaan Indonesia 2. Yogyakarta: Kanisius.
Oleh: Teuku Zalfan Athallah Suharsono-Universitas Negeri Malang
