Valerie Ilsa Bintang (Universitas Negri Malang)
Pendahuluan
Majapahit merupakan salah satu kerajaan Hindu-Buddha terbesar dalam Sejarah Nusantara. Puncak kekuasaannya berada dibawah kepemimpinan Raja Hayam Wuruk yang bertakhta pada 1350-1389 masehi, bersama dengan Patih Gajah Mada yang menjadi tokoh penting dalam penyelenggaraan pemerintahan. Masa itu, Majapahit tidak hanya memperkuat kekuatan militer dan ekonomi tapi juga mengembangkan pengelolaan wilayah yang begitu khas, yaitu sistem Mandala.
Sistem Mandala berbeda dengan pemerintahan modern yang menempatkan daerah-daerahnya dibawah kendali langsung oleh pusat kerajaan. Di sistem ini, Majapahit memiliki peran sebagai pusat kekuasaan sementara kerajaan lain tetap memiliki penguasa dan pemerintahan sendiri. Tapi, kerajaan-kerajaan ini diminta untuk mengakui pengaruh Majapahit,menjaga hubungan politik,memberikan upeti,serta berkontribusi dalam jaringan perdanggangan dan diplomasi. Dengan begitu, sistem mandala menjadi startegi pengendalian wilayah sekutu yang lebih fleksibel daripa penaklukan langsung.
Majapahit membangun pengaruhnya dengan mengombinasi kekuatan militer,diplomasi,legitimasi keagamaan dan budaya,pengendalian jalur perdagangan maritim. Sistem ini memungkinkan majapahit mempertahankan wilayah tanpa harus menempatkan pejabat pusat di tiap wilayah.
Sistem politik Mandala di Kerajaan Majapahit
Istilah mandala di konteks politik Asia Tenggara tidak selalu wilayah dengan batas wilayah yang tegas seperti negara modern. Mandala lebih dipahami sebagai jaringan kekuasaan yang berpusat pada satu kerajaan besar. Kerajaan pusat punya pengaruh besar, sedangkan kerajaan di sekitarnya berada dalam posisi yang lebih rendah atau mitra yang mengakui kekuasaan pusat.
Manggala (2013) menjelaskan bahwa Masyarakat internasional Asia Tenggara masa pra-kolonial ditandai dengan struktur politik yang rumit dan dipengaruhi nilai-nilai mandala. Di sturktur tersebut, Majapahit memiliki tatanan politik tersendiri, meskipun tetap menjalin hubungan baik dengan Tiongkok. Hal ini menunjukkan pengaruh Majapahit tidak hanya bersifat kedaerahan tapi juga berhubungan dengan kekuatan besar diluar Nusantara.
Terdapat beberapa lapisan wilayah dalam kerangka mandala Majapahit. Wilwatikta adalah kerajaan pusat dan Desantara adalah wilayah sekitarnya. Terdapat kerajaan-kerajaan yang dianggap sederajat atau memiliki hubungan diplomatic dengan Majapahit disebut Mitreka Satata. Majapahit membedakan wilayah berdasarkan tingkat kedekatan politik dan besarnya pengaruh kerajaan pusat.
Pengendalian wilayah sekutu di sistem mandala tidak selalu dilakukan melalui pendudukan militer. Majapahit lebih menggunakan pendekatan politik yang menempatkan kerajaan-kerajaan sekitar dalam relasi hierarkis terhadap pusat. Wilayah sekutu tetap dipimpin oleh penguasa lokal tapi diminta mengakui kedudukan Majapahit sebagai kekuatan utama di Nusantara.
Bentuk pengakuan itu berupa upeti,kehadiran dalam upacara kerajaan,pengiriman utusan atau dukungan politik terhadap Majapahit. Dengan begitu, Majapahit bisa memperluas pengaruhnya tanpa harus menanggung biaya administrasi yang masif. Penguasa lokal tetap berkuasa dalam urusan internal tapi posisi mereka bergantung pada hubungan dengan Majapahit.
Tung (2025) mengatakan bahwa studi tentang Lembaga politik Asia Tenggara perlu memahami jaringan politik yang berlapis, bukan hanya melihat wilayah sebagai kesatuan batas tetap. Pendekatan jaringan berlapis ini sesuai dengan sistem mandala karena hubungan antara pusat dan daerah tidak seragam, tapi berbeda-beda menurut kedudukan,kedekatan dan kepentingan politik masing-masing wilayah.
Selain politik, Majapahit menggunakan diplomasi dan legitimasi budaya untuk memperkuat sistem ini. Majapahit menjalin hubungan dengan kerajaan-kerajaan lain melalui penikahan politik,pengiriman utusan,pertukaran budaya dan keagamaan. Hubungan ini menciptakan rasa kesetiaan dan keterikatan terhadap kekuasaan pusat.
Legitimasi keagamaan juga berperan penting. Sebagai kerajaan Hindu-Buddha, majapahit memanfaatkan konsep kosmologi dan kekuasaan yang sacral untuk menegaskan kedudukan raja sebagai pusat tatanan dunia. Raja Majapahit tidak hanya dipandang sebagai penguasa politik tapi juga sebagai penjaga keseimbangan kosmis. Dengan begitu, pengakuan kepada Majapahit tidak hanya soal kekuatan militer tapi juga pengakuan terhadap legitimasi spiritual raja.
Filsafat politik dalam Nagarakrtagama memuat gagasan tentang tata pemerintahan, hubungan kekuasaan serta pentingnya menjaga stabilitas wilayah. Nilai-nilai tersebut menunjukkan bahwa Majapahit memandang penguasaan wilayah sebagai bagian dari tatanan politik yang lebih luas, bukan hanya penguasaan militer (Avalokitesvari and Gunawijaya, 2023).
Majapahit menjalin interaksi dengan kerajaan-kerajaan kontemporer melalui macam-macam bentuk hubungan, baik politik, budaya, maupun ekonomi. Hal ini memperlihatkan bahwa Majapahit tidak selalau meperlakukan kerajaan lain sebagai musuh yang harus ditaklukan tapi juga sebagai mitra yang dapat dimasukkan ke dalam jaringan pengaruhnya (Munandar, 2020; Suhadi, 1995).
Majapahit juga memanfaatkan posisi geografis Jawa Timur untuk mengembangkan Pelabuhan,memperkuat armada,serta mengendalikan arus komoditas dan perdagangan sebagai salah satu fondasi sistem mandala. Kemajuan Majapahit didukung oleh dua pilar penting yakni kekuatan maritim dan perdagangan. Kekuatan maritim membuat Majapahit menjaga jalur laut dan memperluas pengaruhnya ke berbagai wilyah pesisir. Aktivitas perdagangan memberikan kekayaan yang mendukung stabilitas kerajaan (Arfianti and Birsyada, n.d.).
Dalam sistem mandala, pengendalian perdagangan berarti pengendalian atas sumber kekuasaan. Wilayah sekutu yang diluar jalur perdagangan akan memiliki kepentingan ekonomi untuk menjaga hubungan baik dengan Majapahit. Majapahit juga dapat menggunakan akses perdagangan sebagai alat tekanan politik. Wilayah yang menentang Majapahit berisiko kehilangan akses ke jaringan dagang yang dikuasai Majapahit.
Sistem mandala memiliki kelebihan karena fleksibilitas dan efisien dalam mengendalikan wilayah sekutu tanpa harus menerapkan pemenrintahan langsung. Penguasa lokal tetap memiliki wewenang tapi berada dalam pengaruh Majapahit sehingga biaya pemerintahan dapat ditekan. Tapi, sistem ini juga lemah karena kesetiaan wilayah sekutu bergantung pada kekuatan dan wibawa kerajaan pusat. Ketika Majapahit melemah setelah wafatnya Hayam Wuruk dan Gajah Mada, beberapa wilayah berpotensi melepaskan diri dari pengaruhnya. Dengan demikian keberhasilan sistem mandala sangat bergantung pada militer,ekonomi,dan legitimasi politik Majapahit.
Penutup
Sistem mandala Majapahit di abad 14 merupakan strategi pengendalian wilayah sekutu melalui pengaruh politik,diplomasi,upeti,legitimasi keagamaan, dan perdagangan maritim, tidak hanya penaklukan langsung. Keberhasilannya didukung oleh perpaduan militer,ekonomi,dan budayaterutama di masa Hayam Wuruk. Tapi sistem ini rentan Ketika kekuasaan pusat menurun karena efektivitas sistem ini bergantung pada kemampuan Majapahit dalam mempertahankan kekuatan dan pengaruhnya terhadap kerajaan-kerajaan sekutu.
DAFTAR PUSTAKA
Arfianti, M.M.E., Birsyada, M.I., n.d. THE ROLE OF MARITIME AND COMMERCIAL PILLARS: THE GLORY OF THE MAJAPAHIT KINGDOM IN 1350-1389.
Avalokitesvari, N.N.A.N., Gunawijaya, I.W.T., 2023. Nāgarakṛtâgama political philosophy and its relevance to Indonesian defense diplomacy today. J. Socio-Cult. Sustain. Resil. 1. https://doi.org/10.61511/jscsr.v1i1.2023.209
Manggala, P.U., 2013. The Mandala Culture of Anarchy: The Pre-Colonial Southeast Asian International Society. JAS J. ASEAN Stud. 1, 1–14. https://doi.org/10.21512/jas.v1i1.764
Munandar, A.A., 2020. Majapahit and the Contemporary Kingdoms: Interactions and Views. Berk. Arkeol. 40, 1–22. https://doi.org/10.30883/jba.v40i1.522
Suhadi, M., 1995. MASALAH NEGARA VASAL MAJAPAHIT. Berk. Arkeol. 15, 92–95. https://doi.org/10.30883/jba.v15i3.678
Xuan, B., 2025. THE MULTILAYERED NETWORK MODEL: A NEW APPROACH TO THE STUDY OF POLITICAL INSTITUTIONS IN SOUTHEAST ASIAN HISTORY. Dalat Univ. J. Sci. 15, 134–153. https://doi.org/10.37569/DalatUniversity.15.4.1530(2025)
