Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) di Indonesia saat ini ibarat arus sungai yang mengalir deras membawa manfaat besar, namun juga menyimpan potensi bahaya jika tidak diarahkan dengan baik. Di satu sisi, teknologi digital membuka peluang baru yang luar biasa: akses informasi yang mudah, proses belajar yang lebih efisien, hingga industri kreatif yang terus bertumbuh. Namun di sisi lain, kemajuan ini hadir tanpa cukup landasan nilai. Berdasarkan survei Tirto-Jakpat pada Mei 2024 yang melibatkan 1.501 responden usia 15–21 tahun, sebanyak 86,21 persen pelajar Indonesia menggunakan kecerdasan buatan (AI) setidaknya sekali sebulan untuk mengerjakan tugas. Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid bahkan menyebut angkanya lebih tinggi: 87 persen pelajar kita sudah memanfaatkan AI dalam kegiatan belajar. Di sisi makro, pasar AI Indonesia pada 2024 diproyeksikan mencapai 2,4 miliar dolar AS dan diprediksi melonjak menjadi 10,88 miliar dolar AS pada 2030.
Angka-angka ini memang membanggakan. Tapi ada pertanyaan mendasar yang sering terlewat: apakah kemajuan IPTEK yang begitu pesat ini berjalan di atas fondasi nilai yang kokoh? Apakah ilmu yang kita kembangkan tetap berpijak pada kemanusiaan, kejujuran, dan keadilan? Dan dimana posisi Pancasila Sebagai dasar negara sekaligus pandangan hidup bangsa di tengah gelombang modernisasi yang semakin deras ini?
Pancasila sebagai Paradigma Ilmu, Bukan Sekadar Slogan
Selama ini, Pancasila terlalu sering diperlakukan sebagai formalitas: dihafal saat upacara, dikutip dalam pidato kenegaraan, lalu disimpan begitu saja. Padahal, jika kita mau membacanya lebih dalam, Pancasila menyimpan kerangka berpikir yang sangat relevan untuk memandu pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di era modern.
Dalam filsafat ilmu, Pancasila dapat dipahami sebagai paradigma yang menyentuh tiga dimensi sekaligus. Secara ontologis, Pancasila menegaskan bahwa manusia adalah subjek utama dari setiap kemajuan bukan sekadar objek atau alat produksi. Artinya, teknologi harus melayani manusia, bukan sebaliknya. Secara epistemologis, Pancasila mendorong cara memperoleh pengetahuan yang menjunjung tinggi kejujuran, objektivitas, dan tanggung jawab ilmiah. Dan secara aksiologis, ia mengarahkan agar tujuan ilmu pengetahuan selalu berorientasi pada kesejahteraan bersama, keadilan sosial, dan kemaslahatan seluruh rakyat Indonesia bukan hanya keuntungan segelintir pihak.
Dengan kerangka ini, Pancasila sesungguhnya bisa berfungsi sebagai filter etis yang memastikan kemajuan IPTEK tetap manusiawi dan berkeadilan. Sila Kedua, Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, menuntut agar teknologi dikembangkan dengan menghormati martabat manusia. Sila Kelima, Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia, menghendaki agar manfaat kemajuan teknologi dapat dinikmati secara merata bukan hanya oleh mereka yang punya akses dan modal.
Ketika Ilmu Lepas dari Nilai: Masalah yang Nyata
Namun kita perlu jujur: ada jurang yang cukup lebar antara Pancasila sebagai konsep dan Pancasila sebagai praktik nyata. Di dunia akademik dan industri teknologi, pengembangan ilmu kerap lebih berfokus pada aspek teknis dan inovasi tanpa mempertimbangkan dimensi etika dan dampak sosial secara memadai. Yang dikejar adalah efisiensi dan keuntungan ekonomi, sementara pertanyaan “apakah ini adil?” atau “siapa yang bisa dirugikan?” sering dianggap urusan belakangan. Ambil contoh sederhana: fenomena pelajar yang menggunakan AI untuk mengerjakan tugas. Alih-alih menjadi alat bantu yang memperkuat kemampuan berpikir kritis, AI berpotensi menggantikan proses berpikir itu sendiri. Pelajar yang terbiasa menyerahkan tugasnya kepada mesin tidak sedang belajar ia sedang berlatih bergantung. Ini bukan soal salah atau benarnya teknologi, melainkan soal bagaimana kita menggunakannya tanpa panduan nilai yang jelas. Di level yang lebih luas, lemahnya literasi digital dan kesadaran etika membuat nilai-nilai Pancasila tidak benar-benar bekerja di tengah masyarakat. Banyak orang terampil menggunakan teknologi, tapi tidak memahami implikasi etisnya: soal privasi data, penyebaran disinformasi, hingga bias algoritma yang bisa memperparah ketimpangan sosial. Tekanan globalisasi yang membawa nilai dan standar teknologi dari luar turut mempersulit upaya menjaga relevansi nilai-nilai lokal dalam ekosistem digital yang semakin terbuka.
Langkah Strategis: Mengaktifkan Pancasila sebagai Kompas Etika
Agar Pancasila tidak hanya menjadi konsep normatif yang jauh dari realitas, diperlukan langkah-langkah konkret dan sistematis yang bisa segera dilakukan.
- Pertama, integrasi nilai Pancasila dalam pendidikan dan riset harus dilakukan secara sungguh-sungguh bukan sekadar mata kuliah wajib yang diabaikan. Kurikulum di bidang sains dan teknologi perlu menggabungkan aspek teknis dengan dimensi etika secara seimbang. Mahasiswa teknik dan informatika perlu diajak berpikir: “Apakah sistem yang saya bangun ini adil? Siapa yang bisa dirugikan?” Pertanyaan-pertanyaan ini harus menjadi bagian dari proses belajar.
- Kedua, penguatan budaya ilmiah yang berintegritas. Nilai kejujuran, objektivitas, dan tanggung jawab harus menjadi standar tidak bernegosiasi dalam setiap aktivitas akademik. Plagiarisme dan manipulasi data bukan hanya pelanggaran prosedur itu adalah pengkhianatan terhadap nilai-nilai Pancasila yang mengedepankan kejujuran dan keadilan. Penegakan etika ilmiah perlu dilakukan secara konsisten dan tegas.
- Ketiga, pengembangan regulasi IPTEK berbasis nilai Pancasila. Pemerintah perlu memastikan bahwa setiap inovasi teknologi terutama kecerdasan buatan mempertimbangkan aspek kemanusiaan, keadilan sosial, serta dampak jangka panjangnya bagi masyarakat. Regulasi ini harus memuat pertimbangan yang eksplisit tentang hak-hak warga, perlindungan privasi, dan jaminan keadilan akses teknologi.
- Keempat, peningkatan literasi teknologi dan etika digital di masyarakat. Program literasi digital yang sudah ada perlu diperluas agar tidak berhenti di level “cara pakai gadget.” Masyarakat perlu dibekali kemampuan untuk memahami cara kerja teknologi, menilai dampaknya, berpikir kritis terhadap konten digital, dan mengenali praktik-praktik manipulasi di dunia maya.
- Kelima, penguatan kolaborasi lintas sektor antara pemerintah, akademisi, dan industri. Sinergi ini bukan sekadar forum diskusi atau penandatanganan nota kesepahaman, melainkan kerja sama yang menghasilkan kebijakan konkret, standar etika industri, dan produk teknologi yang benar-benar berpihak pada kepentingan masyarakat luas.
Pada akhirnya, masa depan bangsa ini tidak hanya ditentukan oleh seberapa canggih teknologi yang kita miliki, melainkan oleh keputusan nilai yang diambil oleh manusia yang mengelola teknologi tersebut. Pancasila, jika sungguh-sungguh dihayati dan diterapkan, adalah kompas yang sudah lama kita miliki. Ia bukan penghambat kemajuan ia adalah penjamin bahwa kemajuan itu tetap bermakna, manusiawi, dan berkeadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Dengan komitmen kolektif dari semua elemen bangsa, Pancasila dapat berfungsi bukan sekadar sebagai simbol, tetapi sebagai landasan etika yang hidup dan nyata dalam setiap langkah pengembangan ilmu pengetahuan di era modern.
Oleh : Annisa Wulandari, Firdausy Desinta Sakinata Ashari, Ahmad Alwan, Darren Joas Trisena Silaen, Gosen Efrain Siahan (Universitas Brawijaya)
