Pulau Onrust, Pulau Kelor, dan Pulau Bidadari di Kepulauan Seribu menyimpan jejak masa kolonial yang selama ini lebih banyak dikenal lewat pelajaran sejarah ketimbang kunjungan langsung. Padahal, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta cukup serius menggarap kawasan ini. Dalam empat tahun terakhir saja, Pemprov DKI telah menetapkan 305 objek cagar budaya, termasuk kompleks Benteng Onrust dan Menara Martello di Pulau Bidadari yang baru resmi berstatus cagar budaya pada 2024. Revitalisasi Pulau Kelor dan Museum Arkeologi Onrust juga terbukti mendongkrak jumlah pengunjung setelah pembenahan tahun itu.
Yang jadi pertanyaan sekarang: bagaimana caranya warisan sejarah ini bisa “naik kelas” lewat platform pariwisata digital, sekaligus terhubung dengan jejaring warisan budaya digital nasional?
Pertanyaan itulah yang coba dijawab lewat riset yang diketuai Prof. Sri Untari, dosen Departemen Hukum dan Kewarganegaraan Universitas Negeri Malang (UM), bersama tim penelitinya. Mereka menyoroti tiga hal yang diduga menentukan sukses-tidaknya sebuah smart archaeological tourism platform: seberapa aktif para pemangku kepentingan terlibat (stakeholder engagement), seberapa siap infrastruktur digitalnya (digital readiness), dan seberapa berkesan pengalaman wisatawan saat memakai teknologi tersebut (tourist experience).
Bukan Soal Canggih-canggihan Teknologi
Hasil paling menarik dari model yang dibangun tim peneliti: faktor yang paling berpengaruh terhadap keberhasilan platform digital ini bukan kecanggihan teknologinya, melainkan seberapa solid kerja sama antar-pemangku kepentingan mulai dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata DKI Jakarta, pengelola destinasi pulau, hingga komunitas lokal.
Ini masuk akal kalau melihat kondisi di lapangan. Mengelola kawasan seluas Kepulauan Seribu, dengan banyak otoritas dan pihak yang terlibat, jelas butuh koordinasi ekstra. Tanpa sinergi yang kuat antar-pihak, secanggih apa pun aplikasi atau sistem digital yang dibangun, hasilnya sulit maksimal.
Sementara itu, kesiapan infrastruktur digital justru menjadi faktor yang perlu mendapat perhatian lebih. Ini sejalan dengan tantangan umum destinasi kepulauan: sinyal, konektivitas, dan sistem informasi yang belum merata jadi pekerjaan rumah tersendiri sebelum bicara soal aplikasi pintar atau tur virtual.
Pengalaman wisatawan sendiri juga terbukti berperan penting. Semakin nyaman dan berkesan interaksi pengunjung dengan teknologi yang disediakan semisal informasi digital di lokasi, papan interaktif, atau aplikasi panduan wisata makin besar pula peluang platform tersebut dianggap berhasil.
Rekomendasi: Benahi Koordinasi Dulu, Baru Investasi Teknologi
Dari temuan ini, tim peneliti menyarankan agar forum koordinasi multi-pihak Dinas Kebudayaan, pengelola pulau, dan komunitas setempat dibenahi lebih dulu sebagai prioritas utama, baru kemudian diikuti investasi infrastruktur digital seperti jaringan internet dan sistem informasi wisata.
Nyambung ke Tujuan Pembangunan Berkelanjutan
Isu ini sebenarnya bukan cuma soal wisata. Digitalisasi cagar budaya di Kepulauan Seribu berkaitan langsung dengan beberapa target Sustainable Development Goals (SDGs), terutama SDG 8 tentang pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi lewat pariwisata berkelanjutan, SDG 9 tentang pembangunan infrastruktur dan inovasi digital, SDG 11 tentang kota dan permukiman yang berkelanjutan termasuk pelestarian warisan budaya, serta SDG 17 tentang kemitraan multi-pihak untuk mencapai tujuan pembangunan bersama.
Dengan kata lain, menjaga situs bersejarah seperti Onrust, Kelor, dan Bidadari tetap hidup di era digital bukan cuma urusan romantisme sejarah, tapi juga bagian dari agenda pembangunan yang lebih besar.
Tentu riset ini terlaksana atas dukungan pendanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dari Universitas Negeri Malang melalui skema PNBP.
Foto: Sustain Life Today, diakses dari sustainlifetoday.com, 26 Agustus 2026
