Retret dari Keramaian Kosmetik
Ada sebuah penyakit modern yang perlahan tapi pasti sedang menggerogoti kota-kota besar kita. Kita hidup di era di mana konektivitas fisik berada di titik tertingginya, namun kedekatan emosional berada di titik terendahnya. Kita bisa terhubung dengan ribuan orang lewat pengikut di media sosial, menghabiskan waktu berjam-jam di pusat perbelanjaan yang megah, atau tinggal di kompleks apartemen yang padat. Namun, ketika malam tiba dan gawai dimatikan, banyak manusia modern yang merasa sangat sendirian. Hubungan antar-manusia bergeser menjadi hubungan yang sifatnya transaksional dan mekanis: apa yang bisa kamu berikan padaku, dan apa yang bisa kuambil darimu?
Ketika manusia di dalam suatu negara hanya terikat oleh kepentingan transaksional, maka negara tersebut sedang berdiri di atas fondasi yang sangat rapuh. Jika besok ekonomi guncang atau ada krisis global, apa yang membuat kita tetap bertahan sebagai satu bangsa?
Di sinilah kita harus melihat kembali Pancasila dengan kacamata yang sama sekali baru. Pancasila selama ini terlalu sering ditarik ke wilayah politik makro dan hukum tata negara yang kaku. Kita lupa bahwa esensi terdalam dari Pancasila, sebagaimana yang sering diimpikan oleh para pendiri bangsa, adalah sebuah “Ikatan Rasa” (Sentimen Kolektif)—sebuah tali batin yang mengikat manusia Indonesia melampaui kepentingan materi, status sosial, atau latar belakang suku dan agama.
Artikel opini ini akan membedah Pancasila bukan sebagai dokumen hukum yang dingin, melainkan sebagai sebuah jaring pengaman psikologis dan kultural yang mampu menyembuhkan kerapuhan sosial kita di tengah dunia yang makin individualistis.
Bagian 1: Mengurai Anatomi “Ikatan Rasa” dalam Lima Sila
Jika kita membersihkan Pancasila dari jargon-jargon birokrasi yang membosankan, kita akan menemukan bahwa setiap silanya sebetulnya berbicara tentang bagaimana manusia Indonesia seharusnya merasa dan berinteraksi satu sama lain secara mendalam.
Sila Pertama dan Kedua: Rasa Hormat Transendental dan Getaran Empati
Hubungan antar-manusia dalam Pancasila tidak dimulai dari kalkulasi untung-rugi, melainkan dari Sila Pertama: kesadaran bahwa setiap orang yang kita temui di jalan adalah sama-sama ciptaan Tuhan yang membawa percik nilai-nilai ilahi. Kesadaran ini melahirkan rasa hormat yang mendalam (transcendental respect), bukan karena jabatan atau kekayaannya, melainkan karena eksistensinya sebagai makhluk hidup.
Rasa hormat itu kemudian menjelma menjadi Sila Kedua melalui getaran empati. Ketika melihat orang lain kesusahan, seorang manusia yang Pancasilais tidak akan bertanya, “Apa sukumu?” atau “Apa agamamu?”. Hatinya secara otomatis merasa terusik karena melihat penderitaan sesama manusia. Sila kedua adalah kemampuan untuk merasakan kepedihan orang lain sebagai kepedihan kita sendiri, dan kebahagiaan orang lain sebagai kebahagiaan kita juga.
Sila Ketiga dan Keempat: Rasa Memiliki Bersama dan Kehangatan Dialog
Sila Ketiga adalah rasa aman yang lahir karena kita tahu kita memiliki “rumah besar” bernama Indonesia. Di tengah dunia yang penuh gejolak, rasa memiliki bersama (sense of belonging) ini membuat kita bersedia menekan ego kelompok demi menjaga keutuhan rumah tersebut. Ia adalah perasaan senasib sepenanggungan yang membuat seorang warga di ujung barat merasa sedih ketika melihat saudaranya di ujung timur tertimpa musibah.
Ketika terjadi perbedaan pendapat di dalam rumah besar itu, Sila Keempat menginstruksikan agar diselesaikan dengan kehangatan dialog (permusyawaratan). Musyawarah dalam Pancasila bukan sekadar mekanisme pemungutan suara yang dingin untuk menentukan siapa yang menang dan siapa yang kalah. Musyawarah adalah proses duduk melingkar dengan kepala dingin dan hati terbuka, di mana semua pihak dihargai opininya, dan solusi dicari demi kebaikan seluruh penghuni rumah, bukan sekadar memenangkan kelompok mayoritas.
Sila Kelima: Rasa Keadilan yang Menenangkan
Sila Kelima adalah rasa tenteram yang lahir ketika keadilan bukan lagi barang mewah yang hanya bisa dibeli oleh orang kaya atau pemilik kuasa. Keadilan sosial adalah kondisi di mana setiap warga negara merasa dilindungi hak-hak dasarnya, merasa dihargai kerja kerasnya, dan merasa memiliki masa depan yang cerah di tanah airnya sendiri. Rasa adil inilah yang menjadi lem terkuat yang menjaga agar seluruh elemen bangsa ini tidak tercerai-berai.
Bagian 2: Ancaman Nyata “Komodifikasi” Ruang Hidup
Mengapa “Ikatan Rasa” Pancasila ini sekarang terasa makin memudar? Kita harus berani melihat realitas bahwa ruang hidup kita sedang mengalami komodifikasi yang luar biasa. Segala sesuatu hari ini dinilai dengan label harga.
Penggusuran Ruang Publik Komunal
Dulu, kita memiliki banyak ruang publik gratis di mana orang-orang dari berbagai latar belakang kelas sosial bisa bertemu, berinteraksi, dan mengobrol tanpa perlu membayar. Di sanalah Sila Ketiga dan Keempat dipraktikkan secara alami.
Hari ini, ruang-ruang komunal itu makin menyusut, digantikan oleh pusat-pusat komersial, kafe-kafe mahal, dan kawasan eksklusif. Akibatnya, masyarakat mengalami segregasi (pemisahan) berdasarkan tebalnya dompet. Orang kaya hanya berkumpul dengan orang kaya, dan orang miskin terasing di pinggiran. Ketika interaksi antar-kelas sosial ini hilang, empati (Sila Kedua) akan mati, dan kecurigaan antar-kelompok akan mudah tersulut.
Algoritma yang Mengeksploitasi Kemarahan
Di dunia digital, komodifikasi terjadi dalam bentuk monetisasi perhatian (attention economy). Platform media sosial mendapatkan keuntungan terbesar ketika pengguna mereka merasa marah, cemas, atau benci, karena emosi-emosi negatif itulah yang paling banyak menghasilkan interaksi (engagement).
Secara tidak sadar, kita sedang dididik oleh algoritma untuk menjadi manusia yang gampang marah, gemar menghakimi, dan sulit memaafkan. Ini adalah antitesis sempurna dari manusia yang “Adil dan Beradab”. Kita sedang menukar ketenteraman batin Pancasila demi pemenuhan ego digital sesaat.
Bagian 3: Membangun Kembali “Infrastruktur Sosial” Pancasila
Untuk menyelamatkan “Ikatan Rasa” ini, kita tidak bisa hanya mengandalkan imbauan moral atau khotbah di mimbar. Kita harus membangun kembali infrastruktur sosial yang memungkinkan nilai-nilai Pancasila tumbuh secara subur dan organik di masyarakat.
Merebut Kembali Ruang Publik yang Inklusif
Pemerintah daerah harus fokus membangun infrastruktur fisik yang ramah manusia: taman-taman kota yang gratis dan rindang, trotoar yang luas dan ramah disabilitas, serta pusat-pusat kebudayaan yang terbuka untuk siapa saja.
Ketika seorang pekerja kantoran bernilai gaji besar bisa duduk di bangku taman yang sama dengan seorang pedagang kaki lima tanpa sekat, lalu mereka saling melempar senyum atau mengobrol ringan tentang cuaca sore itu, di situlah esensi Sila Ketiga sedang bekerja meruntuhkan tembok pembatas kelas.
Menghidupkan Ekosistem Ekonomi Berbagi (Sharing Economy)
Di ranah ekonomi, kita harus menggeser paradigma dari kompetisi yang saling mematikan (predatory capitalism) menuju ekonomi berbagi yang saling menguatkan. UMKM dan produk lokal harus diberikan ruang utama, bukan sekadar sebagai pemanis narasi nasionalisme, melainkan melalui kebijakan proteksi dan insentif yang konkret.
Koperasi harus dibersihkan dari citra salah urus masa lalu dan diubah menjadi platform modern yang demokratis, memanfaatkan teknologi untuk menggalang modal kolektif warga demi mendanai proyek-proyek lokal yang bermanfaat bagi komunitasnya sendiri. Ini adalah perwujudan nyata dari kemandirian ekonomi yang berkeadilan sosial.
Kurikulum Literasi Emosi Digital
Di dunia pendidikan, kita tidak hanya butuh literasi digital yang mengajarkan cara mengoperasikan komputer atau menghindari penipuan online. Kita jauh lebih butuh literasi emosi digital.
Anak-anak muda harus diajarkan seni menyimak sebelum merespons, memahami bias konfirmasi, serta mengenali bagaimana algoritma memanipulasi psikologi mereka. Kita harus melatih generasi baru yang memiliki ketahanan mental tinggi, sehingga mereka tidak mudah terseret dalam arus kebencian massal di media sosial.
Kesimpulan: Kebanggaan yang Berakar
Pancasila tidak akan pernah menjadi kekuatan nyata selama ia hanya diletakkan sebagai etalase kosmetik kebangsaan kita. Pancasila harus dikembalikan ke khitahnya sebagai panduan rasa dan perilaku sehari-hari.
Menjadi Indonesia bukan sekadar memegang paspor hijau atau hafal lagu kebangsaan. Menjadi Indonesia adalah sebuah komitmen harian untuk merawat “Ikatan Rasa” di antara kita; komitmen untuk tetap menyapa tetangga yang berbeda keyakinan dengan hangat, komitmen untuk menolak ikut serta dalam perundungan siber, dan komitmen untuk selalu menyisihkan sebagian ruang hidup kita demi membantu mereka yang sedang terjatuh.
Mari kita sudahi perdebatan teoritis yang melelahkan tentang siapa yang paling Pancasilais di panggung politik. Mari kita mulai mempraktikkannya dari hal-hal kecil di sekitar kita. Sebab, pada akhirnya, ketahanan sejati bangsa ini tidak terletak pada jumlah tank atau kekuatan militernya, melainkan pada seberapa kuat untaian tali rasa yang mengikat hati kita satu sama lain sebagai sesama manusia Indonesia.
Oleh : Cindi Aulia (Universitas Brawijaya)
