Program asistensi mengajar merupakan bagian dari kebijakan pendidikan tinggi yang bertujuan memberikan pengalaman nyata kepada mahasiswa dalam dunia pendidikan. Namun, pelaksanaannya di lapangan kerap menimbulkan dilema antara tujuan pembelajaran dan praktik yang menyerupai eksploitasi tugas. Artikel opini ini membahas dinamika pelaksanaan asistensi mengajar, mengkritisi ketimpangan peran antara mahasiswa dan guru pamong, serta menyoroti risiko ketika mahasiswa ditempatkan sebagai tenaga pengajar penuh tanpa pendampingan yang memadai. Melalui refleksi kritis, artikel ini mengajak pembaca untuk menimbang ulang pelaksanaan asistensi mengajar agar tidak melenceng dari semangat awal sebagai ruang belajar yang aman dan bermakna bagi calon pendidik.
Pendidikan tinggi di Indonesia tengah diarahkan untuk menghasilkan lulusan yang tidak hanya unggul secara akademik, tetapi juga memiliki pengalaman praktis di lapangan. Salah satu bentuk konkret dari kebijakan ini adalah pelaksanaan program asistensi mengajar di sekolah, yang umumnya dijalankan oleh mahasiswa dari program studi kependidikan. Universitas Negeri Malang, sebagai salah satu universitas pendidikan terbaik, telah mengimplementasikan program asistensi mengajar serupa dengan skema magang, di mana mahasiswa ditempatkan di sekolah mitra untuk membantu proses pembelajaran secara langsung. Secara teoritis, program ini bertujuan untuk menjembatani kesenjangan antara teori perkuliahan dan praktik di lapangan pendidikan.
Sejumlah kajian sebelumnya menyoroti manfaat program asistensi mengajar dalam meningkatkan keterampilan pedagogis mahasiswa. Penelitian oleh Setiawan dan Wibowo (2021) menunjukkan bahwa keterlibatan mahasiswa dalam proses mengajar di sekolah berdampak positif terhadap kepercayaan diri dan kemampuan manajerial kelas. Hal serupa juga diungkapkan oleh Lestari (2022), yang menyatakan bahwa program asistensi mengajar mempercepat proses adaptasi calon guru terhadap dinamika sekolah. Namun demikian, sebagian kajian lain mulai mengangkat sisi problematis dari pelaksanaan program ini. Misalnya, Pratiwi (2023) menemukan bahwa dalam sejumlah kasus, mahasiswa asistensi justru diberi beban kerja yang melebihi kapasitas mereka sebagai peserta didik, seperti menggantikan peran guru secara penuh tanpa pendampingan yang memadai.
Berdasarkan kondisi tersebut, muncul pertanyaan kritis mengenai batas antara kegiatan pembelajaran yang bermakna bagi mahasiswa dan potensi eksploitasi tenaga kerja murah dalam program asistensi mengajar. Artikel ini hadir untuk mengkaji secara kritis ketegangan tersebut, dengan mengambil konteks pelaksanaan asistensi mengajar di Universitas Negeri Malang. Permasalahan yang diangkat mencakup ketidakseimbangan beban kerja, ketidakjelasan peran mahasiswa, dan lemahnya sistem pengawasan akademik terhadap praktik lapangan.
Tujuan artikel ini adalah untuk mengevaluasi secara kritis implementasi program asistensi mengajar, serta mengusulkan prinsip-prinsip etis dan pedagogis yang harus dijadikan rujukan agar program ini benar-benar menjadi media pembelajaran, bukan sarana eksploitasi tersembunyi.
Dibalik tujuan mulia ini, tentunya banyak tantangan yang ada dalam pelaksanaannya. Tidak sedikit mahasiswa yang mengalami kebingungan pada keadaan dimana mereka harus menjadi tenaga pengajar yakni sebagai guru, sementara mereka masih dalam tahap proses belajar. Hal ini menimbulkan ketegangan dimana mereka ingin mendapatkan pengalaman praksis yang menyenangkan dan berkesan, tetapi harus dihadapkan dengan kenyataan dimana sering kali dipaksa untuk mengambil alih peran yang seharusnya dijalankan oleh guru profesional. Dengan demikian, hal ini sangat penting untuk bisa mengidentifikasi lebih dalam mengenai dinamika serta mencari solusi yang bisa mengembalikan tujuan utama program asistensi mengajar sebagai sarana pembelajaran bagi mahasiswa jurusan kependidikan yang efektif.
Artikel ini disusun menggunakan pendekatan kualitatif reflektif dengan metode studi kasus kritis. Penulis menggunakan pengalaman langsung selama mengikuti program asistensi mengajar di salah satu sekolah mitra Universitas Negeri Malang sebagai sumber utama refleksi. Pengalaman tersebut kemudian diperkaya dengan dokumentasi kegiatan, catatan lapangan, dan hasil diskusi informal dengan sesama peserta asistensi serta guru pamong.
Selain itu, analisis dalam artikel ini didasarkan pada telaah literatur yang relevan mengenai kebijakan magang pendidikan, teori belajar melalui pengalaman (experiential learning), serta prinsip-prinsip etika profesi kependidikan. Literatur ini dijadikan landasan dalam menilai secara kritis praktik asistensi mengajar yang berlangsung di lapangan.
Data dianalisis secara deskriptif-analitis dengan menyoroti ketidaksesuaian antara tujuan normatif program asistensi mengajar dengan realitas pelaksanaannya. Fokus utama analisis diarahkan pada isu ketimpangan relasi kuasa, beban kerja yang tidak proporsional, dan implikasi etis dari penempatan mahasiswa sebagai tenaga pengajar semi-profesional. Pendekatan ini memungkinkan penulis untuk membangun argumen yang tidak hanya berbasis pengalaman pribadi, tetapi juga terhubung dengan konteks teoritis dan kebijakan pendidikan yang lebih luas.
Program asistensi mengajar pada dasarnya dirancang untuk memberikan pengalaman belajar langsung kepada mahasiswa calon guru melalui keterlibatan aktif di ruang kelas. Dalam kerangka experiential learning, pengalaman langsung di lapangan diyakini mampu memperkuat pemahaman konseptual dan membentuk keterampilan profesional mahasiswa. Namun, pelaksanaan program ini di lapangan sering kali jauh dari ideal. Alih-alih menjadi wahana pembelajaran, program asistensi justru berpotensi berubah menjadi bentuk eksploitasi terselubung terhadap mahasiswa.
Pertama, ketimpangan beban kerja menjadi persoalan utama. Dalam beberapa kasus, mahasiswa asistensi diberi tanggung jawab penuh untuk mengajar dari pagi hingga siang tanpa
kehadiran guru pamong, bahkan ada yang diminta menyusun perangkat pembelajaran lengkap seperti guru tetap. Kondisi ini tidak hanya membebani mahasiswa secara fisik dan mental, tetapi juga mengaburkan batas antara peran sebagai peserta belajar dan tenaga kerja fungsional. Padahal, dalam prinsip pendidikan profesional, mahasiswa masih berada dalam tahap belajar dan seharusnya berada di bawah bimbingan yang ketat dan sistematis.
Kedua, relasi kuasa yang timpang antara pihak sekolah, universitas, dan mahasiswa turut memperkuat potensi eksploitasi. Mahasiswa seringkali tidak berani mengeluhkan kondisi yang tidak adil karena khawatir akan berdampak pada penilaian akademik atau reputasi personal. Lemahnya mekanisme evaluasi dua arah dan ketiadaan ruang umpan balik yang aman semakin memperparah situasi ini. Dalam beberapa pengalaman, bahkan ketika mahasiswa mengungkapkan keberatan atas tugas-tugas yang melampaui kapasitas mereka, respons dari pihak sekolah atau dosen pembimbing cenderung normatif dan mengabaikan kondisi lapangan.
Ketiga, dari sisi kebijakan, belum terdapat standar baku yang mengatur batasan tugas dan tanggung jawab mahasiswa asistensi secara tegas. Panduan yang ada cenderung bersifat umum dan diserahkan pada kebijakan masing-masing sekolah mitra. Ketidakhadiran regulasi yang mengikat ini membuka ruang tafsir yang luas dan berpotensi dimanfaatkan oleh pihak sekolah untuk mengisi kekosongan guru dengan menempatkan mahasiswa sebagai tenaga ajar pengganti.
Situasi ini menimbulkan paradoks: program yang seharusnya menjadi instrumen pedagogis justru menciptakan ketimpangan struktural dan beban kerja tidak proporsional bagi mahasiswa. Mahasiswa tidak lagi semata belajar, tetapi juga bekerja secara informal tanpa perlindungan hukum dan etika profesi yang memadai. Jika praktik semacam ini terus dibiarkan, bukan hanya kualitas pendidikan calon guru yang terancam, tetapi juga kredibilitas lembaga pendidikan tinggi yang menyelenggarakan program tersebut.
Untuk mengembalikan marwah asistensi mengajar sebagai bagian dari proses pembelajaran, perlu ada pembenahan sistemik yang mencakup desain kurikulum, pendampingan lapangan, hingga mekanisme pelaporan dan pengawasan. Mahasiswa harus diposisikan sebagai subjek pembelajar, bukan objek kerja tambahan di tengah keterbatasan SDM sekolah.
Program asistensi mengajar pada dasarnya memiliki potensi besar sebagai sarana pembelajaran kontekstual bagi mahasiswa calon guru. Melalui keterlibatan langsung di lingkungan sekolah, mahasiswa dapat mengembangkan kompetensi pedagogis, profesional, sosial, dan kepribadian secara lebih utuh. Namun, realitas pelaksanaan di lapangan menunjukkan adanya pergeseran fungsi dari program ini dari ruang belajar menjadi beban kerja. Ketimpangan peran, relasi kuasa yang tidak seimbang, serta ketiadaan regulasi yang jelas telah menciptakan celah bagi terjadinya praktik eksploitasi terselubung terhadap mahasiswa.
Agar program asistensi mengajar benar-benar berfungsi sebagai proses pendidikan yang etis dan bermakna, perlu adanya langkah perbaikan dari berbagai pihak. Pertama, universitas perlu
menyusun pedoman teknis yang lebih rinci dan operasional terkait batasan tugas mahasiswa, hak- hak mereka selama di lapangan, serta sistem supervisi yang aktif dan responsif. Kedua, sekolah mitra harus dipahamkan bahwa mahasiswa bukanlah tenaga kerja pengganti, melainkan mitra belajar yang perlu dibimbing dan difasilitasi. Ketiga, mahasiswa juga perlu diberikan ruang yang aman untuk menyuarakan pengalaman dan kendala yang mereka hadapi tanpa rasa takut akan konsekuensi akademik.
Dengan demikian, asistensi mengajar dapat tetap menjadi jembatan penting antara dunia kampus dan dunia sekolah, tanpa mengorbankan prinsip-prinsip keadilan, pembinaan, dan perlindungan terhadap mahasiswa. Transformasi ini penting agar proses pendidikan guru tidak sekadar menjadi proses reproduksi tenaga kerja murah, tetapi benar-benar mencetak pendidik yang reflektif, kritis, dan profesional.
Program Asistensi Mengajar ini merupakan program yang sangat berpotensi besar sebagai sarana pembelajaran untuk mengembangkan kompetensi mahasiswa jurusan kependidikan sebagai calon guru profesional secara menyeluruh. Tetapi dalam pelaksanaannya sering berubah menjadi beban kerja yang tidak proporsional akibat ketimpangan peran, seperti pemberian jam pembelajaran yang terlalu banyak, serta kurangnya regulasi yang jelas sehingga bisa membuat celah eksploitasi kepada mahasiswa AM. Dengan kejadian tersebut, diperlukan perbaikan seperti penyusunan pedoman teknis yang lebih rinci oleh pihak Universitas terkait dengan batasan tugas dan hak apa saja yang didapatkan mahasiswa. Selain itu pihak Universitas juga melakukan sosialisasi kepada sekolah mitra terkait pemahaman bahwa mahasiswa AM bukan tenaga kerja pengganti, serta penyediaan ruang yang aman dan layak. Dengan langkah-langkah ini program Asistensi Mengajar dapat kembali berfungsi sebagai proses pembelajaran mahasiswa yang etis dan bermakna, sehingga bisa menciptakan calon guru yang profesional dan kritis.
Daftar Pustaka
Lestari, A. (2022). Pengaruh Program Asistensi Mengajar Terhadap Keterampilan Pedagogis Mahasiswa. Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran, 15(2), 123-135.
Pratiwi, S. (2023). Tantangan dalam Pelaksanaan Program Asistensi Mengajar di Sekolah. Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan, 10(1), 45-60.
Setiawan, B., & Wibowo, R. (2021). Dampak Asistensi Mengajar Terhadap Kepercayaan Diri Mahasiswa. Jurnal Ilmu Pendidikan, 8(3), 78-90.
